Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Gelar Pelatihan UMKM untuk Tingkatkan Daya Saing - Kata Papua

Pemerintah Gelar Pelatihan UMKM untuk Tingkatkan Daya Saing

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Pemerintah terus mendorong peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai program pelatihan dan pemberdayaan. Upaya ini diwujudkan dalam kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah, perbankan, hingga pelaku industri kreatif guna membantu UMKM naik kelas melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi digital.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela hadir sebagai pembicara utama dalam Talkshow dan Bedah Buku yang menjadi bagian dari rangkaian Lampung Begawi 2025 di Lampung City Mall, Bandarlampung. Acara tersebut mengangkat tema “Peran Pemerintah dalam Mendorong Pengembangan UMKM untuk Naik Kelas dan Berdaya Saing”.

Dalam sambutannya, Jihan menegaskan pentingnya UMKM sebagai penopang utama perekonomian Lampung yang memiliki hampir 500 ribu unit usaha.

“Modal finansial saja tidak cukup. UMKM kita membutuhkan inovasi, kualitas produk, komunikasi yang baik, serta pemanfaatan teknologi digital. Inilah tantangan sekaligus peluang yang harus kita kelola bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa UMKM masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan modal dan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, hingga kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online yang masih terbatas. Oleh karena itu, Jihan mendorong percepatan digitalisasi UMKM agar pelaku usaha memiliki akses lebih luas pada pasar digital, pembiayaan, serta pendampingan usaha.

Jihan juga menyinggung potensi besar sektor e-commerce di Indonesia yang diproyeksikan mencapai 109 miliar dolar AS pada 2025. Menurutnya, peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh UMKM agar mampu meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global.

Di sisi lain, dukungan juga datang dari perbankan. Bank Negara Indonesia (BNI) melalui Rumah BUMN BNI Belu, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) bagi pelaku UMKM. Workshop bertajuk “17 Jurus AI Bantu UMKM Naikkan Omset Hingga Milyaran” yang diselenggarakan pada 23 September 2025 itu diikuti 31 peserta secara hybrid.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pelatihan ini merupakan langkah nyata BNI untuk meningkatkan kapasitas UMKM, khususnya di kawasan timur Indonesia.

“Melalui program ini, pelaku usaha diajak memanfaatkan berbagai tools dan kecanggihan AI agar pekerjaan sehari-hari lebih mudah dilakukan hanya dengan perangkat smartphone,” jelasnya.

Dalam sesi pelatihan, Praktisi Internet Marketing Iqrok Wahyu Perdana memberikan materi tentang cara mengoptimalkan AI untuk kebutuhan bisnis, mulai dari mengedit foto produk, membuat video promosi, hingga menyusun konten pemasaran menggunakan aplikasi ChatGPT dan Google Gemini.

Menurut Okki, pelatihan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membuka wawasan peserta mengenai strategi pemasaran cerdas dan analisis berbasis data untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat.

“Dengan pelatihan seperti ini, kami berharap pelaku UMKM dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk mengembangkan bisnis mereka melalui pemanfaatan teknologi AI,” pungkasnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia perbankan, serta praktisi digital, diharapkan UMKM di Indonesia mampu memperkuat posisinya sebagai tulang punggung ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata