Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Demi Keberlanjutan Swasembada Pangan - Kata Papua

Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Demi Keberlanjutan Swasembada Pangan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Dhita Karuniawati

Stabilitas harga pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung keberlanjutan program swasembada pangan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa harga pangan yang stabil tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga erat hubungannya dengan kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan strategis terus ditempuh agar harga pangan di pasar domestik tetap terkendali, meski menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, hingga fluktuasi harga komoditas internasional.

Bagi masyarakat, harga pangan yang stabil berarti adanya kepastian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga yang terlalu tinggi akan membebani rumah tangga, terutama kelompok menengah ke bawah, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat merugikan petani sebagai produsen. Peran pemerintah menjadi penyeimbang, memastikan harga yang terbentuk di pasar mampu mencerminkan prinsip keadilan bagi produsen sekaligus konsumen.

Program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah tidak hanya berfokus pada ketersediaan hasil produksi, melainkan juga pada distribusi dan pengendalian harga. Pemerintah berkomitmen bahwa hasil panen petani tidak boleh jatuh pada harga yang merugikan, sementara masyarakat tetap bisa membeli dengan harga terjangkau. Upaya ini dijalankan melalui sinergi berbagai lembaga, mulai dari kementerian terkait hingga pemerintah daerah.

Pemerintah Indonesia menggelontorkan sekitar 43.665 ton beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) secara serentak melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) pada 30 Agustus 2025. Kegiatan ini berpusat di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, dan tersebar di ribuan titik seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari penyaluran beras SPHP yang ditargetkan mencapai 1,3 juta ton untuk periode Juli-Desember 2025.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan GPM dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang sebelumnya bergejolak. Pihaknya ingin membangun ekosistem pangan sehat yang selama ini terjadi anomali di mana-mana. Gerakan pangan murah ini merupakan upaya nyata menjaga stabilisasi pangan khususnya beras agar terjangkau dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang baik.

Gerakan ini merupakan sinergi Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), ID Food, dan PT Perkebunan Nasional.

Beras SPHP yang disalurkan dijual dengan harga Rp 60 ribu untuk kemasan 5 kilogram. Penyaluran beras SPHP menjangkau 4.320 titik kecamatan di 38 provinsi. Selain itu, distribusi juga diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, yakni 414 titik distribusi bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, serta 415 titik distribusi lainnya.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengemukakan, gerakan pangan murah dilakukan untuk memastikan stabilitas untuk keterjangkauan harga dan menjaga inflasi. Gerakan ini sangat strategis untuk memastikan ketersediaan beras dengan harga stabil di seluruh lapisan masyarakat. GPM menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi gerakan stabilisasi harga pangan ini. Pihaknya mendukung penuh dan siap mendorong berbagai daerah di Indonesia untuk melaksanakan gerakan pangan murah.

Tito mengatakan operasi pangan yang sebelumnya dilakukan telah memberikan hasil yang baik. Data 4 pekan lalu menunjukkan terdapat kenaikan harga beras di 233 kabupaten/kota. Kemudian per 25 Agustus 2025 saat rapat inflasi, kenaikan turun menjadi 200 daerah. Artinya gerakan stabilitas hargan pangan murah menggunakan stok Bulog cara yang sudah paling tepat.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah kabupaten kota hingga tingkat kecamatan, melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak secara nasional. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilaksanakan di 7.285 Kecamatan seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo.

Pelaksanaan GPM di Provinsi Gorontalo dipusatkan di area publik Menara Limboto dan RTH Kota Gorontalo, serta disaksikan langsung melalui teleconference nasional bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Direktur Utama Perum Bulog, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

GPM di Gorontalo dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan dukungan penuh TNI dan Polri, serta melibatkan mitra distribusi pangan. Masyarakat dapat membeli berbagai bahan pangan pokok dengan harga lebih terjangkau, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, serta kebutuhan pokok lainnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade mengatakan Gerakan Pangan Murah ini bukti nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan ini tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo sampai ke tingkat kecamatan-kecamatan, dan serentak secara nasional. Kehadiran para menteri, Dirut Bulog menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat mulai dari pusat hingga daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan, dan memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau.

Stabilitas harga pangan adalah jaminan bagi rakyat untuk hidup tenang, bagi petani untuk tetap sejahtera, dan bagi negara untuk menjaga kedaulatan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai instrumen kebijakan terus berkomitmen menjaga keseimbangan harga, sekaligus memperkuat pondasi swasembada pangan. Meski menghadapi tantangan global dan dinamika domestik, strategi yang terarah, dukungan teknologi, serta sinergi lintas sektor akan menjadi kunci keberhasilan. Dengan harga pangan yang stabil, cita-cita menuju swasembada pangan yang berkelanjutan bukan hanya harapan, tetapi kenyataan yang dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kesetaraan Pendidikan Lewat Sekolah Rakyat, Negara Tak Membiarkan Anak Tertinggal 

Oleh: Bara Winatha Kesetaraan pendidikan menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam membangun masa depan. Keterbatasan ekonomi, kondisi keluarga, maupun hambatan sosial tidak semestinya menjadi alasan seorang anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Melalui pengembangan Sekolah Rakyat dan Sanggar Kegiatan Belajar, pemerintah menunjukkan upaya menghadirkan jalur pendidikan yang lebih inklusif sekaligus menjadikan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa kehadiran Sanggar Kegiatan Belajar menjadi bagian dari upaya pemerintah memfasilitasi anak-anak yang belum dapat mengikuti Sekolah Rakyat karena sejumlah kondisi, seperti usia maupun kemampuan akademik. SKB menjadi alternatif agar anak yang belum memperoleh kesempatan bersekolah tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui jalur yang sesuai dengan kebutuhannya. Agus menjelaskan bahwa SKB dirancang sebagai pintu gerbang bagi anak yang sebelumnya tidak bersekolah, putus sekolah, atau belum mendapatkan kesempatan pendidikan. Melalui pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sistem tersebut juga memberikan fleksibilitas sehingga akses pendidikan dapat menjangkau masyarakat dengan kondisi yang beragam. Di Sentra Terpadu Inten Soeweno Cibinong, Bogor, sebanyak 92 siswa mengikuti kegiatan pembelajaran melalui SKB. Mereka terdiri atas 36 siswa jenjang SD, 41 siswa jenjang SMP, dan 15 siswa jenjang SMA. Komposisi tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan terhadap jalur pendidikan alternatif masih nyata dan harus dijawab melalui kebijakan yang mampu menjangkau anak-anak dari berbagai kelompok masyarakat. Agus menilai pendidikan memiliki peran strategis dalam memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Anak dari keluarga kurang mampu perlu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dirinya agar tidak terus mewarisi keterbatasan ekonomi orang tua. Karena itu, pemerintah berupaya menjemput kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan dan memastikan mereka tetap memiliki ruang untuk belajar, berkembang, serta meningkatkan kemandirian. Konsep tersebut juga menjadi salah satu dasar pengembangan Sekolah Rakyat. Program ini tidak sekadar menyediakan ruang kelas, tetapi dirancang sebagai ekosistem pendidikan yang menggabungkan pembelajaran, pembentukan karakter, pengasuhan, dan kehidupan berasrama. Dengan pendekatan tersebut, peserta didik mendapatkan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik sekaligus membangun kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa Sekolah Rakyat potensi besar untuk menjadi wadah pembentukan karakter peserta didik. Sistem pendidikan berasrama memberikan pengalaman tambahan bagi siswa karena mereka tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi juga belajar mengurus diri, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan menjalankan aktivitas keagamaan bersama. Hetifah melihat proses adaptasi tersebut sebagai bagian penting dari pendidikan karakter. Pada tahap awal, peserta didik memang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan pola kehidupan sekolah dan asrama. Namun, pengalaman tersebut dapat membentuk kebiasaan positif seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, serta kemampuan hidup bersama dengan orang lain. Pengalaman Sekolah Rakyat dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan program di berbagai daerah. Program yang masih relatif baru membutuhkan evaluasi berkelanjutan agar pengelolaan sekolah, kegiatan belajar, pengasuhan, dan kebutuhan peserta didik semakin baik. Keberlanjutan program juga membutuhkan kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat, serta dunia usaha dan dunia industri agar lulusan memiliki pilihan melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Apresiasi terhadap Sekolah Rakyat juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid yang menilai kelengkapan fasilitas di Sekolah Rakyat mampu mendukung proses pembelajaran secara lebih optimal. Wachid menilai fasilitas teknologi seperti perangkat komputer, laptop, iPad, laboratorium komputer, dan perpustakaan memberikan dukungan terhadap proses pembelajaran. Keberadaan lapangan sepak bola, bola basket, dan bola voli juga memberikan ruang bagi peserta didik mengembangkan potensi nonakademik. Sekolah Rakyat memiliki fungsi yang lebih luas daripada pendidikan formal karena diarahkan untuk membantu memutus mata rantai kemiskinan. Jika dilihat secara utuh, Sekolah Rakyat dan SKB memperlihatkan bahwa kesetaraan pendidikan membutuhkan lebih dari sekadar penambahan jumlah sekolah. Kesetaraan membutuhkan keberpihakan kepada anak yang menghadapi hambatan ekonomi, sosial, geografis, maupun akademik. Pendidikan juga menjadi sarana penting untuk mengubah masa depan keluarga. Ketika anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pembelajaran yang layak, peluang mereka untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh kehidupan yang lebih baik semakin terbuka. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga dan lingkungan sosialnya. Melalui Sekolah Rakyat dan SKB, pesan kebijakan yang dibangun pemerintah menjadi semakin jelas, yaitu tidak membiarkan keterbatasan ekonomi menentukan masa depan seorang anak. Kesetaraan pendidikan menjadi investasi untuk menciptakan generasi yang lebih berpengetahuan, mandiri, berkarakter, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah sekolah atau peserta didik yang ditampung, tetapi dari kemampuan program tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan anak dan keluarganya. *) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.