Pemerintah Mengdepankan Dialog dalam Membangun Papua
Oleh : Janet Theresia
Pemerintah terus memperbaiki strategi dalam membangun dan memajukan Papua. Salah satu perubahan tersebut adalah membuka ruang dialog yang lebih luas demi mendapatkan keputusan bersama.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah di Papua acap kali menuai kontroversi. Meski demikian, pemerintah akan terus merangkul semua pihak untuk membangun diskusi dan dialog.
Mahfud mengatakan, penanganan Papua memang membutuhkan pendekatan baru yang telah dituangkan ke dalam Instruksi Presiden (Inpres) yang kemudian muncul di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua. Ia menjelaskan, pendekatan baru akan digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas di Papua adalah pendekatan kesejahteraan.
Artinya, sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personal, maupun keuangan itu akan difokuskan pada upaya membangun kesejahteraan Papua dalam satu kerja yang kolaboratif, komprehensif.
Mahfud menuturkan, akan terus membuka ruang dialog dengan rakyat Papua. Karenanya, pemerintah dengan para tokoh akan terus melakukan hal tersebut. Sebab selama ini, kata Mahfud, pemerintah tidak pernah membatasi ruang berdialog. Mulai dari Pangdam, kepala adat, akademisi, pimpinan keagamaan, hingga pimpinan organisasi kepemudaan.
Sebelumnya, Mahfud mengajukan usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua dapat dilakukan dengan mempertimbangkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Serta untuk kepentingan nasional dan memperkokoh NKRI.
Mahfud menyebutkan usulan pembentukan daerah otonomi baru Papua dapat dilakukan dengan mempertimbangkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan masyarakat, serta memelihara citra positif Indonesia di mata Internasional.
Hal ini dikatakan Mahfud MD saat membahas amanat pada UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Di mana pada pasal 76 diamanatkan bahwa pembentukan DOB di Papua dapat dilakukan bersifat bottom up atau top down. Ia juga menjelaskan, banyak asporasi yang berkembang di masyarakat untuk pembentukan DOB di Papua.
Berbagai kebijakan program pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan sarana pembangunan infrastruktur.
Terbitnya Instruksi Presiden No 9 Tahun 2020, adalah salah satu payung hukum terbaru dalam upaya lebih mempercepat kemajuan pembangunan di tanah Papua.Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, perhatian dirinya terhadap Papua semakin besar, salah satunya adalah peran Jokowi yang terus memperbanyak pembangunan infrastruktur dasar bagi pemenuhan kebutuhan warga lokal orang asli Papua.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2021 mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur Kementarian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Provinsi Papua mencapai Rp 6,12 triliun. Upaya dialog memang dinilai menjadi kunci sukses pembangunan khususnya di Papua dan Papua Barat. Dengan adanya dialog, pembangunan di Papua akan lebih memperhatikan kearifan lokal.
Sebelumnya akademisi dari Universitas Cenderawash, Petrus Bachtiar mengakui gencarnya pembangunan Papua di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Petrus berharap pembangunan fisik dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia.
Sementara itu Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramowardhani mengatakan pembangunan Papua merupakan wujud realisasi program kerja Jokowi. Dalam salah satu butir Nawacita, Presiden menyebut akan membangun Indonesia dari pinggiran. Pembangunan juga bukan hanya urusan fisik tetapi juga soal keadilan sosial dan peradaban. Harapannya, pembangunan yang berkeadilan sosial mengurangi ketimpangan antar daerah.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menegaskan pendekatan silaturahim atau dialog dalam menyelesaikan konflik di Papua sangat penting untuk direalisasikan. Ma’ruf tidak sepakat apabila pemerintah pusat hanya membangun Papua dengan menggunakan pendekatan keamanan yang justru menyebabkan pengrusakan. Sehingga upaya dialog menjadi sangatlah penting. Pendekatan secara dialog diharapkan dapat menyentuh masyarakat agar lebih manusiawi secara sosial dan tentunya mengurangi potensi konflik horisontal.
Upaya dialog tentu saja diharapkan menjadi media komunikasi yang sehat antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga masyarakat Papua dapat memberikan aspirasi dan pemerintah juga dapat memberikan rencana-rencana pembangunan di Papua untuk kemudian didiskusikan hingga menemukan keputusan yang disepakati oleh pemerintah dan masyarakat yang tinggal di Papua.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung
