Kata Papua

Pemerintah Optimalkan Industri Penjaminan untuk Kemajuan Pemerataan Ekonomi - Kata Papua

Pemerintah Optimalkan Industri Penjaminan untuk Kemajuan Pemerataan Ekonomi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintah Optimalkan Industri Penjaminan untuk Kemajuan Pemerataan Ekonomi

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat industri penjaminan sebagai strategi utama dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional.

Melalui akses permodalan yang lebih luas dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan mampu naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

Terkait hal itu, Asisten Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi, Niken Wulandari, menegaskan pentingnya penguatan SDM UMKM.

Menurutnya, pelaku usaha perlu menguasai manajemen keuangan berbasis teknologi digital guna meningkatkan daya saing mereka.

“Teknologi digitalisasi akan memudahkan dalam membuat cash flow yang baik, yang bisa diperoleh melalui berbagai pelatihan,” ujar Niken.

Sabilil Hakimi Abizuar, Senior Business Development Kementerian UMKM, turut menyoroti pentingnya daya tahan dan ketangguhan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Ia menekankan bahwa perubahan pola pikir dari sekadar mencari pendapatan menjadi penciptaan profit yang lebih besar merupakan kunci bagi UMKM untuk berkembang.

“Untuk naik kelas, UMKM harus mengubah mindset dari sekadar mencari uang menjadi menciptakan profit lebih besar. Program Sapa UMKM hadir untuk memberikan keyakinan kepada lembaga keuangan agar lebih mendukung UMKM,” kata Sabilil.

PT Jamkrindo sebagai lembaga penjaminan kredit juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung UMKM dan koperasi.

Kepala Divisi Bisnis Jamkrindo, Wahyu Hidayatullah, mengungkapkan bahwa hingga Desember 2024, realisasi penjaminan kredit telah mencapai Rp300 triliun, dengan kapasitas yang masih terbuka lebih dari Rp200 triliun.

“Jamkrindo menjamin UMKM yang layak usaha. Kami berharap proses pemulihan berjalan lancar agar penjaminan kredit semakin sehat dan berkelanjutan,” jelas Wahyu.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga penjaminan, dan komunitas usaha, transformasi UMKM menuju skala yang lebih besar semakin terbuka lebar.

Optimalisasi industri penjaminan diyakini akan mempercepat pemerataan ekonomi serta mendukung target Indonesia Emas 2045 sebagai visi nyata yang dapat dicapai. (*)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.