Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Pastikan Ketersediaan Pangan dan BBM Jelang Lebaran 2025 - Kata Papua

Pemerintah Pastikan Ketersediaan Pangan dan BBM Jelang Lebaran 2025

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Hari Raya Idulfitri 2025 dalam kondisi aman dan terkendali. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjamin kelancaran distribusi serta stabilitas harga kebutuhan pokok bagi masyarakat selama bulan Ramadan dan Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi cukup Lebaran.

“Pangan pada tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, enam hari menjelang Lebaran tersedia dengan cukup stok barang,” ujar Zulhas.

Ia juga memastikan bahwa harga pangan tetap terkendali sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang stabil.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyampaikan bahwa harga barang kebutuhan pokok secara nasional jelang Idulfitri relatif stabil, meskipun beberapa komoditas masih berada di atas harga acuan. Untuk meningkatkan konsumsi nasional selama Ramadan dan Lebaran 2025, Kementerian Perdagangan telah meluncurkan berbagai program, seperti “Friday Mubarak” yang berlangsung pada 28 Februari hingga 28 Maret, “Belanja Online Produk Lokal” dari 25 Februari hingga 3 April 2025, serta “Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran” pada 14 hingga 30 Maret 2025.

Di sektor energi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI turut berperan dalam kelancaran arus mudik dengan memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar dan tepat waktu. Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menegaskan bahwa selain fokus pada angkutan penumpang selama periode mudik, KAI juga memiliki peran penting dalam distribusi BBM ke berbagai daerah di Indonesia.

“Selain fokus pada angkutan mudik dengan kereta api, KAI juga berperan aktif dalam memastikan kelancaran arus mudik secara keseluruhan dengan menjamin distribusi BBM yang aman dan tepat waktu,” ujar Anne.

Untuk mendukung distribusi BBM, KAI bekerja sama dengan Pertamina dalam mengoperasikan 16 perjalanan kereta api setiap harinya yang menghubungkan berbagai depo BBM. Beberapa rute di Sumatera meliputi Labuan-Kisaran dan Siantar di Sumatera Utara, serta Kertapati-Lubuk Linggau dan Lahat-Baturaja di Sumatera Selatan. Sementara itu, di Pulau Jawa, rute distribusi BBM meliputi Stasiun Benteng Surabaya ke Madiun dan Malang, Stasiun Cilacap ke Stasiun Rewulu Bantul hingga Madiun, serta Stasiun Maos di Cilacap ke Stasiun Tegal.

Anne menambahkan bahwa KAI terus meningkatkan koordinasi dengan Pertamina dan pihak-pihak terkait guna memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan Lebaran.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah dan berbagai pihak terkait, masyarakat diharapkan dapat menjalani Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan tenang tanpa khawatir terhadap ketersediaan pangan dan BBM. Pemerintah juga terus memantau perkembangan harga serta distribusi logistik untuk memastikan kondisi tetap kondusif hingga pasca-Lebaran 2025. [-red]

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kualitas Hunian Jadi Fokus Percepatan Program 3 Juta Rumah 

Oleh Prasetyo Mulya Percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto kini tidak hanya diarahkan untuk mengejar jumlah hunian, tetapi juga memastikan kualitas rumah yang diterima masyarakat benar-benar layak, aman, nyaman, dan sesuai standar. Fokus terhadap kualitas menjadi penting agar program perumahan rakyat tidak sekadar menghasilkan angka pembangunan yang besar, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah secara nyata. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus memperkuat kolaborasi dengan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Kerja sama pemerintah dan pengembang dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih muncul dalam pembangunan hunian, mulai dari aspek teknis, ketersediaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga penerapan standar kualitas bangunan. Dalam koordinasi bersama jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Menteri Ara menegaskan bahwa percepatan pembangunan rumah subsidi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kualitas. Pengembang tidak cukup hanya memenuhi target jumlah unit, tetapi juga harus memastikan rumah yang dibangun sesuai spesifikasi dan dapat memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat penerima manfaat. Kontribusi Himperra dalam program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu gambaran perkembangan positif sektor perumahan. Dari target pembangunan sebanyak 47.000 unit rumah, Himperra telah merealisasikan lebih dari 22.000 unit. Capaian tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktif dunia usaha dalam mendukung agenda pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau. Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan tersebut karena program rumah subsidi tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha, khususnya pengembang, memiliki posisi strategis dalam memastikan kebutuhan hunian masyarakat dapat dipenuhi. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan di sektor perumahan harus diikuti dengan profesionalisme, integritas, dan komitmen pengembang dalam menjaga kualitas pembangunan. Perspektif tersebut menjadi semakin relevan karena keberhasilan Program 3 Juta Rumah seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan berapa banyak rumah yang selesai dibangun. Pemerintah juga perlu melihat apakah rumah tersebut benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan kepuasan kepada penerima. Penggunaan anggaran subsidi negara harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Pemerintah selama setahun terakhir menunjukkan upaya memperkuat ekosistem perumahan melalui peningkatan kolaborasi dengan pengembang, dukungan pembiayaan rumah subsidi, serta dorongan untuk menyelesaikan berbagai hambatan administratif dan regulasi. Perkembangan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan hunian sekaligus memperbaiki kualitas pelaksanaan program di lapangan. Maruarar Sirait juga mendorong Himperra agar tidak hanya berkembang sebagai organisasi pengembang, tetapi mampu melahirkan pelaku usaha yang memiliki karakter kuat dan menjunjung profesionalisme. Pertumbuhan bisnis perumahan, menurutnya, harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial karena produk yang dibangun menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, Himperra menyampaikan sejumlah usulan yang berkaitan dengan hambatan pembangunan perumahan, termasuk persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, penyediaan lahan, dan proses perizinan. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kelancaran pembangunan rumah sangat dipengaruhi oleh kepastian proses administratif serta kesiapan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan. Penguatan koordinasi juga akan dilakukan melalui jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himperra dengan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut diarahkan untuk membantu mempercepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penerapan kebijakan insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta fasilitasi pembebasan BPHTB bagi masyarakat sesuai kebijakan daerah dan ketentuan yang berlaku. Saat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang berjalan konsisten, berbagai hambatan administratif dapat dikurangi. Dampaknya bukan hanya mempercepat pembangunan rumah, tetapi juga memperluas peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak. Pemerintah juga perlu menjaga pengawasan agar berbagai kemudahan yang diberikan kepada pengembang tetap menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Ketua Umum DPP Himperra, H. Ari Tri Priyono, memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Maruarar Sirait dalam mendorong kemajuan sektor perumahan. Ari Tri Priyono menilai perkembangan sektor perumahan dalam dua tahun terakhir menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian dari pelaku industri tersebut menjadi gambaran bahwa kebijakan pemerintah mulai memberikan ruang lebih besar bagi sektor perumahan untuk berkembang. Himperra juga terus memperkuat organisasi melalui kegiatan Rapat Kerja Nasional, pelatihan, dan Milad Himperra yang menjadi ruang konsolidasi antara pengembang dan pemerintah. Forum semacam itu penting untuk menyamakan persepsi, menyerap persoalan di lapangan, sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan secara efektif. Program 3 Juta Rumah harus dipandang sebagai agenda besar