Pemerintah Percepat Rehabilitasi Aceh, Masyarakat Diimbau Waspadai Separatisme
Aceh – Pemerintah menegaskan percepatan rehabilitasi Aceh pasca banjir dan longsor menjadi prioritas utama, di tengah perlunya menjaga stabilitas dan kewaspadaan terhadap potensi separatisme yang dapat mengganggu proses pemulihan.
Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh aksi-aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memastikan penanggulangan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berjalan.
Pratikno menyampaikan bahwa hari tersebut tepat satu bulan pascabencana banjir bandang dan longsor yang menerjang tiga provinsi tersebut.
“Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan dan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” kata Pratikno.
Berdasarkan data terbaru, dari 52 kabupaten dan kota terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagian besar wilayah telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan pascabencana.
Namun demikian, Pratikno menyebut masih ada 11 daerah di Aceh yang perlu memperpanjang status tanggap darurat.
“Itu dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase pemulihan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Aceh pun resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana selama 14 hari, terhitung 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi virtual dengan seluruh daerah terdampak dan kementerian terkait.
“Perpanjangan ini memberi ruang gerak yang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat dan terukur dalam melindungi masyarakat terdampak,” ujar Muzakir Manaf.
Di tengah upaya rehabilitasi tersebut, aparat keamanan bertindak terhadap gangguan stabilitas. TNI membubarkan aksi pengibaran bendera Bulan Bintang di Jalan Nasional Lintas Banda Aceh–Medan
.
Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran bersama prajurit turun langsung ke lokasi dan meminta massa membubarkan diri serta menyerahkan bendera.
Dalam pembubaran itu, seorang pria yang diduga sebagai provokator diamankan. Dari dalam tasnya ditemukan sebilah rencong dan senjata api jenis pistol.
Pria tersebut beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
Sekitar satu jam setelah kejadian, situasi kembali normal dan arus lalu lintas kembali lancar. ****
