Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Perketat Pemblokiran Konten Judi Daring di Lembaga Pendidikan dan Pemerintahan - Kata Papua

Pemerintah Perketat Pemblokiran Konten Judi Daring di Lembaga Pendidikan dan Pemerintahan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintah semakin tegas dalam memberantas praktik judi daring yang meresahkan masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperluas strategi dengan tidak hanya menutup situs, tetapi juga membekukan rekening yang digunakan untuk transaksi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemblokiran konten judi daring saja tidak cukup.

“Konten bisa dibuat ulang dengan cepat, sementara rekening yang telah diblokir akan sulit dibuka kembali,” ujarnya dalam rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional dan PPATK di Jakarta.

Ia menjelaskan, jutaan konten negatif sudah berhasil diturunkan, dengan sebagian besar di antaranya terkait judi daring.

Namun, penyebaran tetap masif karena pelaku semakin lihai menyamarkan promosi, termasuk dengan istilah terselubung dan memanfaatkan akun publik figur.

“Pelaku judi online makin pintar mencari celah yang tidak terpantau teknologi crawling kami,” jelasnya.

Meutya menilai, kolaborasi lintas sektor sangat penting. Ia mengapresiasi langkah PPATK yang melacak aliran dana sekaligus mendorong perbankan untuk lebih selektif dalam verifikasi pembukaan rekening.

Untuk memperkuat upaya, pemerintah kini menerapkan strategi “crawling ganda” dengan menggabungkan pemantauan konten digital dan pergerakan uang.

“Kalau ini dilakukan bersamaan, hasilnya akan lebih efektif,” tegas Meutya.

Selain Kemenkomdigi, kepolisian juga bergerak aktif. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, mengungkap bahwa ratusan kasus judi daring telah berhasil diungkap dengan ratusan tersangka ditangkap.

“Mereka terdiri dari penyelenggara, admin, operator, endorse, hingga pemain,” ujarnya.

Himawan menambahkan, Polri tidak hanya menindak tetapi juga melakukan pencegahan melalui iklan layanan masyarakat, literasi digital, serta pemutaran konten edukasi di bioskop seluruh Indonesia.

“Jumlah situs dan konten judi online yang diajukan blokir juga terus bertambah,” jelasnya.

Di sisi lain, pengawasan ruang digital diperketat untuk mengantisipasi narasi negatif yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan pihaknya rutin melakukan patroli siber dan koordinasi cepat dengan lembaga terkait.

“Kemenkomdigi terus memantau isu-isu di ruang digital untuk mengidentifikasi narasi yang bersifat provokatif,” ujarnya.

Dengan sinergi antara pemantauan konten, pemblokiran rekening, penegakan hukum, serta pengawasan narasi di ruang digital, pemerintah memastikan ruang siber Indonesia tetap bersih, aman, dan jauh dari praktik judi daring maupun ajakan provokatif.***

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kualitas Hunian Jadi Fokus Percepatan Program 3 Juta Rumah 

Oleh Prasetyo Mulya Percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto kini tidak hanya diarahkan untuk mengejar jumlah hunian, tetapi juga memastikan kualitas rumah yang diterima masyarakat benar-benar layak, aman, nyaman, dan sesuai standar. Fokus terhadap kualitas menjadi penting agar program perumahan rakyat tidak sekadar menghasilkan angka pembangunan yang besar, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah secara nyata. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus memperkuat kolaborasi dengan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Kerja sama pemerintah dan pengembang dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih muncul dalam pembangunan hunian, mulai dari aspek teknis, ketersediaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga penerapan standar kualitas bangunan. Dalam koordinasi bersama jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Menteri Ara menegaskan bahwa percepatan pembangunan rumah subsidi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kualitas. Pengembang tidak cukup hanya memenuhi target jumlah unit, tetapi juga harus memastikan rumah yang dibangun sesuai spesifikasi dan dapat memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat penerima manfaat. Kontribusi Himperra dalam program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu gambaran perkembangan positif sektor perumahan. Dari target pembangunan sebanyak 47.000 unit rumah, Himperra telah merealisasikan lebih dari 22.000 unit. Capaian tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktif dunia usaha dalam mendukung agenda pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau. Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan tersebut karena program rumah subsidi tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha, khususnya pengembang, memiliki posisi strategis dalam memastikan kebutuhan hunian masyarakat dapat dipenuhi. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan di sektor perumahan harus diikuti dengan profesionalisme, integritas, dan komitmen pengembang dalam menjaga kualitas pembangunan. Perspektif tersebut menjadi semakin relevan karena keberhasilan Program 3 Juta Rumah seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan berapa banyak rumah yang selesai dibangun. Pemerintah juga perlu melihat apakah rumah tersebut benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan kepuasan kepada penerima. Penggunaan anggaran subsidi negara harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Pemerintah selama setahun terakhir menunjukkan upaya memperkuat ekosistem perumahan melalui peningkatan kolaborasi dengan pengembang, dukungan pembiayaan rumah subsidi, serta dorongan untuk menyelesaikan berbagai hambatan administratif dan regulasi. Perkembangan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan hunian sekaligus memperbaiki kualitas pelaksanaan program di lapangan. Maruarar Sirait juga mendorong Himperra agar tidak hanya berkembang sebagai organisasi pengembang, tetapi mampu melahirkan pelaku usaha yang memiliki karakter kuat dan menjunjung profesionalisme. Pertumbuhan bisnis perumahan, menurutnya, harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial karena produk yang dibangun menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, Himperra menyampaikan sejumlah usulan yang berkaitan dengan hambatan pembangunan perumahan, termasuk persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, penyediaan lahan, dan proses perizinan. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kelancaran pembangunan rumah sangat dipengaruhi oleh kepastian proses administratif serta kesiapan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan. Penguatan koordinasi juga akan dilakukan melalui jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himperra dengan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut diarahkan untuk membantu mempercepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penerapan kebijakan insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta fasilitasi pembebasan BPHTB bagi masyarakat sesuai kebijakan daerah dan ketentuan yang berlaku. Saat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang berjalan konsisten, berbagai hambatan administratif dapat dikurangi. Dampaknya bukan hanya mempercepat pembangunan rumah, tetapi juga memperluas peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak. Pemerintah juga perlu menjaga pengawasan agar berbagai kemudahan yang diberikan kepada pengembang tetap menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Ketua Umum DPP Himperra, H. Ari Tri Priyono, memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Maruarar Sirait dalam mendorong kemajuan sektor perumahan. Ari Tri Priyono menilai perkembangan sektor perumahan dalam dua tahun terakhir menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian dari pelaku industri tersebut menjadi gambaran bahwa kebijakan pemerintah mulai memberikan ruang lebih besar bagi sektor perumahan untuk berkembang. Himperra juga terus memperkuat organisasi melalui kegiatan Rapat Kerja Nasional, pelatihan, dan Milad Himperra yang menjadi ruang konsolidasi antara pengembang dan pemerintah. Forum semacam itu penting untuk menyamakan persepsi, menyerap persoalan di lapangan, sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan secara efektif. Program 3 Juta Rumah harus dipandang sebagai agenda besar