Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Siapkan Akselerasi Investasi 7 Persen Lewat Kolaborasi Swasta - Kata Papua

Pemerintah Siapkan Akselerasi Investasi 7 Persen Lewat Kolaborasi Swasta

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Pemerintah menyiapkan strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen pada 2027 sebagai salah satu langkah utama mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Upaya tersebut akan ditempuh melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mendorong investasi yang produktif dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan peningkatan investasi menjadi salah satu kunci untuk membawa pertumbuhan ekonomi nasional ke level yang lebih tinggi. Pemerintah akan mengambil peran sebagai katalis melalui kebijakan fiskal, sementara sektor swasta diharapkan menjadi penggerak utama aktivitas investasi dan Danantara diarahkan untuk memperkuat investasi pada sektor-sektor strategis.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mencapai 6 persen di tahun 2027 dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen. Target ini akan dicapai melalui kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Danantara,” ujar Purbaya.

Menurutnya, pemerintah akan mengoptimalkan peran APBN sebagai katalis untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mempercepat investasi. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi makro, termasuk inflasi, nilai tukar, serta kondisi likuiditas yang mendukung penyaluran kredit dan aktivitas dunia usaha.

Fundamental ekonomi nasional dinilai masih cukup kuat untuk menopang akselerasi tersebut. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara kumulatif. Selain itu, neraca perdagangan Januari hingga Juni 2026 masih mencatat surplus dan cadangan devisa hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar AS.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan kepastian bagi investor. Pemerintah terus mendorong masuknya investasi berkualitas, termasuk melalui penguatan peran Danantara dalam menarik investasi strategis dan mengembangkan proyek prioritas.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga kepastian kebijakan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kami berharap pertemuan ini dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama dan proyek yang konkret sehingga memberikan manfaat seimbang dan saling menguntungkan,” ujar Airlangga.

Ia juga menyampaikan bahwa Danantara diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menarik investasi berkualitas, memperkuat kapasitas produksi nasional, mengembangkan proyek prioritas, meningkatkan transfer teknologi, serta menciptakan lapangan kerja. Penguatan investasi juga diarahkan untuk mendukung hilirisasi dan memperkuat rantai pasok nasional.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri. Rosan memaparkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi terus memacu masuknya investasi di sektor hilirisasi pertambangan, perkebunan, dan energi terbarukan yang memiliki nilai tambah tinggi serta mampu menghasilkan devisa ekspor baru bagi negara. Peningkatan fasilitas perizinan berusaha yang terintegrasi secara digital (Online Single Submission) dan jaminan kepastian hukum memberikan kenyamanan bagi para investor untuk merealisasikan komitmen investasinya, sehingga arus modal masuk tidak hanya bertumpu pada pasar keuangan yang sensitif, melainkan pada sektor riil yang menciptakan lapangan kerja. Selain itu, percepatan fasilitasi investasi hilirisasi di luar Pulau Jawa terus diperluas guna mendorong pemerataan struktur pertumbuhan ekonomi antardaerah. Penguatan rantai pasok lokal yang menghubungkan industri skala besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah menjamin bahwa dampak ekonomi dari masuknya modal asing dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal dalam bentuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Langkah pemerintah dalam menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan Rupiah merupakan manifestasi nyata dari