Kata Papua

Pemerintah Siapkan Beasiswa Doktor, Kaji Skema Dana Riset dari Keuntungan BUMN - Kata Papua

Pemerintah Siapkan Beasiswa Doktor, Kaji Skema Dana Riset dari Keuntungan BUMN

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintah Siapkan Beasiswa Doktor, Kaji Skema Dana Riset dari Keuntungan BUMN

Jakarta – Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pendidikan tinggi dan riset nasional melalui perluasan beasiswa doktor bagi dosen serta pengkajian skema pendanaan riset yang bersumber dari sebagian keuntungan badan usaha milik negara (BUMN). Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiden Prabowo Subianto, menyatakan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap berbagai usulan yang disampaikan kalangan akademisi terkait penguatan pendidikan tinggi dan riset nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi investasi jangka panjang yang didukung pembiayaan berkelanjutan. “Saya kira usulan-usulan ini sangat baik dan akan kita pelajari serta tindak lanjuti untuk kepentingan pembangunan bangsa,” ujar Presiden saat menerima masukan dari para guru besar dan pimpinan perguruan tinggi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiden Prabowo juga menyambut positif gagasan agar sebagian keuntungan BUMN dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendanaan riset nasional. Menurutnya, riset dan inovasi merupakan fondasi penting dalam mempercepat transformasi ekonomi menuju negara maju. “Kalau riset kita kuat, maka daya saing bangsa juga akan semakin kuat,” tegasnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa pemerintah akan mengkaji berbagai usulan tersebut secara komprehensif sebelum dituangkan dalam kebijakan. Ia menyebut perluasan beasiswa doktor merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi tinggi dan memperkuat kapasitas riset nasional. “Usulan yang disampaikan akan kami kaji secara menyeluruh dan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan penyusunan kebijakan,” jelasnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brian menambahkan bahwa keberlanjutan pendanaan riset menjadi faktor penting dalam mendorong lahirnya inovasi yang mampu menjawab kebutuhan industri dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan BUMN perlu terus diperkuat agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional. “Ekosistem riset yang kuat memerlukan sinergi semua pihak agar inovasi dapat berkembang dan memberi dampak bagi masyarakat,” ungkapnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui penguatan beasiswa doktor dan penyusunan skema pendanaan riset yang berkelanjutan, pemerintah optimistis kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin meningkat. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi dan riset yang mampu menghasilkan inovasi, meningkatkan daya saing bangsa, serta mendukung visi Indonesia sebagai negara maju.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.                           Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak.