Kata Papua

Pemerintah Tegaskan Peran Strategis Masyarakat Adat dalam Pembangunan Papua - Kata Papua

Pemerintah Tegaskan Peran Strategis Masyarakat Adat dalam Pembangunan Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintah Tegaskan Peran Strategis Masyarakat Adat dalam Pembangunan Papua

Papua- Pembangunan di Papua terus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat adat melalui berbagai program infrastruktur, ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia. Berbagai kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah dinilai tidak hanya bertujuan mempercepat kemajuan daerah, tetapi juga memastikan masyarakat asli Papua memperoleh manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.

 

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw mengatakan pembangunan Papua harus menjadikan orang asli Papua sebagai pusat utama pembangunan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan perubahan positif terhadap kesejahteraan mereka.

 

Paulus menilai pelaksanaan Proyek Strategi Nasional di sejumlah wilayah Papua seperti Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka dengan masyarakat adat. Ia menegaskan pendekatan dialog menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah proses pembangunan yang terus berlangsung.

 

“Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu,” ujar Paulus Waterpauw dalam keterangannya.

 

Lebih lanjut, Paulus menyoroti bahwa persoalan kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan besar di Papua. Ia menyebut peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak langsung terhadap kondisi keamanan dan stabilitas sosial di daerah tersebut. “Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” katanya.

 

Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Papua Tengah, Melkisedek Rumawi menyampaikan bahwa pembangunan di Papua saat ini telah membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat adat. Ia melihat kemajuan pembangunan di Nabire menjadi salah satu bukti bahwa pembangunan mampu mendorong pertumbuhan daerah dan meningkatkan aktivitas masyarakat. “Saya melihat pembangunan di Nabire sampai saat ini sudah lebih maju,” ujar Melkisedek.

 

Menurutnya, masyarakat adat menerima pembangunan Papua karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, terutama sejak adanya pemekaran wilayah yang mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke daerah pelosok. Infrastruktur yang dibangun pemerintah dinilai membantu masyarakat dalam mengembangkan aktivitas ekonomi serta memperluas akses pelayanan publik.

 

“Masyarakat adat di wilayah pelosok dapat terbantu dari pembangunan infrastruktur dari pemerintah sehingga memudahkan masyarakat Papua untuk mengelola ekonomi,” katanya.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.