Oleh : Adhika Utama
Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam meneguhkan program swasembada energi sebagai salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan nasional, tidak hanya demi kemandirian energi, melainkan juga sebagai peluang terciptanya lapangan kerja yang luas dan berkualitas. Dengan semangat mewujudkan ketahanan energi dalam negeri, pemerintah menyusun sejumlah kebijakan yang sinergis antara pengembangan sumber daya alam terbarukan, peningkatan efisiensi energi, serta transformasi teknologi energi. Upaya ini diharapkan tidak mampu mengurangi ketergantungan pada impor energi, menekan beban devisa negara, dan membuka banyak kesempatan kerja
Langkah awal yang diambil pemerintah adalah memperkuat fondasi yang mendukung pengembangan energi domestik. Dari percepatan perizinan proyek energi terbarukan, seperti panas bumi, energi angin, matahari, hingga bioenergi, hingga pemberian insentif fiskal bagi investasi di sektor-sektor tersebut, kebijakan ini dirancang agar semakin menarik bagi pelaku usaha, baik lokal maupun asing. Dalam praktiknya, kemudahan regulasi juga membuka peluang bagi tenaga kerja terampil di sektor konstruksi, teknik, dan penelitian. Banyak perusahaan lokal kini dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur pembangkit, transmisi, dan distribusi energi. Efeknya pun mulai terasa melalui penyerapan energi kerja lokal serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menegaskan PLN akan memastikan seluruh proyek berjalan optimal dan memberi manfaat luas, melalui pengembangan PLTP di berbagai daerah, PLN tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi hijau, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dan penyerapan tenaga kerja
Salah satu sektor energi dengan pertumbuhan mencolok adalah pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional secara bertahap. Banyak tenaga lokal, baik teknik maupun non-teknik, kini mendapatkan peluang kerja nyata di daerah masing-masing, terutama ketika pemerintah mentransfer teknologi dan keterampilan melalui pelatihan dan kolaborasi dengan sektor pendidikan vokasi.
Upaya swasembada energi tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada efisiensi dan inovasi teknologi. Pemerintah menggencarkan kampanye peningkatan efisiensi energi di sektor industri, transportasi, dan bangunan. Dengan menerapkan standar-standar efisiensi baru, seperti penggunaan lampu LED hemat energi, pengaturan sistem pendingin udara hemat daya, hingga kendaraan berbasis listrik, terciptalah ekosistem baru yang membutuhkan tenaga ahli di bidang audit energi, instalasi.
Selain itu, penguatan riset dan inovasi menjadi bagian integral dari upaya swasembada energi. Pemerintah mendukung lembaga penelitian, universitas, dan industri untuk mengembangkan teknologi energi di negeri ini. Mulai dari pengembangan panel surya generasi lanjut, baterai efisien, hingga sistem smart grid untuk menghubungkan dan mengatur distribusi energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa sektor energi dan pertambangan berpotensi membuka 6,2 juta lapangan kerja hingga tahun 2030. Peluang kerja ini berasal dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik, hilirisasi, serta pembangunan pembangkit dan transmisi listrik. Namun, beliau menekankan pentingnya kualitas tenaga kerja yang terampil untuk menyerap peluang tersebut.
Tidak kalah pentingnya, pemerintah juga mendorong penguatan sektor bioenergi domestik, seperti produksi biodiesel, biogas, dan bioetanol berbasis bahan baku lokal—termasuk limbah pertanian. Dengan memanfaatkan potensi limbah sawit, biomassa pertanian, dan sampah organik perkotaan, program ini mencakup pembangunan
Keberpihakan pemerintah terhadap swasembada energi juga mengedepankan prinsip inklusivitas daerah. Pemerataan proyek energi memastikan bahwa pembangunan tidak bertujuan di Pulau Jawa saja, melainkan merambah berbagai provinsi, termasuk daerah terpencil dan timur Indonesia. Oleh karena itu, lapangan kerja tidak hanya hadir di kota besar, tetapi juga di desa-desa dan komunitas di wilayah kepulauan. Program peta jalur tenaga kerja pertanian hasil desa, kolaborasi antar pemerintah daerah dan kementerian terkait, serta pelatihan teknis lokasi-spesifik memperkuat dampak sosial dan ekonomi. Kesempatan kerja membuka jalan peningkatan kesejahteraan, mengurangi tekanan urbanisasi, dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal.
Lebih jauh lagi, implementasi program swasembada energi juga diproyeksikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama yang berkaitan dengan ekonomi inklusif, pekerjaan layak, dan energi bersih. Sinergi antara Kementerian ESDM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Bappenas mengusung pendekatan menyeluruh: menyusun peta jalan energi nasional yang terintegrasi dengan strategi pelatihan vokasi dan pemagangan industri. Pemerintah juga memenuhi pencapaian target penyerapan tenaga kerja, kualitas
Upaya ini tidak akan datang tanpa tantangan. Ketersediaan anggaran, kesiapan tenaga kerja tersertifikasi, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, serta resistensi perubahan dari bisnis lama menjadi tantangan nyata. Namun, pemerintah terus mengupayakan mitigasi—melalui skema kolaborasi pembiayaan, kerja sama internasional dalam transfer teknologi, hingga pelatihan insentif dan sertifikasi gratis. Beberapa program pemaparan teknologi digelar di wilayah perintis, guna menampilkan manfaat nyata, membangkitkan antusiasme masyarakat, serta mendorong investasi sektor swasta. Hasilnya, proyek-proyek tersebut kian menunjukkan efek domino dalam menciptakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung: mulai dari tukang konstruksi, teknisi, hingga tenaga administrasi dan pendukung.
)* Pengamat Kebijakan Publik
