Oleh :Andika Pratama
Dalam situasi global yang tidak menentu, pemerintah Indonesia terus menunjukkan kewaspadaan tinggi dan kesigapan dalam merespons berbagai tekanan eksternal yang berpotensi melemahkan ekonomi nasional. Ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas global menjadi tantangan nyata yang menguji daya tahan ekonomi negara. Namun demikian, langkah-langkah strategis yang ditempuh pemerintah sejauh ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mempertahankan kepercayaan pasar.
Salah satu indikator penting yang mencerminkan ketahanan ekonomi nasional adalah kinerja penerimaan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa hingga 31 Maret 2025, penerimaan pajak telah mencapai Rp322,6 triliun. Capaian ini merupakan hasil positif dari implementasi reformasi perpajakan yang terus diperkuat melalui sistem Core Tax Administration System (Coretax). Menurut Sri Mulyani, keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi, tetapi juga menunjukkan bahwa basis perpajakan semakin sehat dan terkelola dengan baik.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa stabilitas fiskal merupakan fondasi utama dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional. Dengan mengelola APBN secara pruden dan responsif, pemerintah mampu menjaga defisit tetap terkendali serta memastikan belanja negara fokus pada program prioritas seperti bantuan sosial, infrastruktur, dan pengembangan SDM.
Di sisi lain, Bank Indonesia juga berperan aktif dalam menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menuturkan bahwa ketahanan eksternal Indonesia masih sangat kuat. Ia menjelaskan bahwa defisit transaksi berjalan (CAD) berada pada kisaran aman, yaitu 0,5 hingga 1,3 persen dari PDB. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial menunjukkan aliran investasi yang tetap positif, di tengah ketegangan global.
Lebih lanjut, Perry menyampaikan bahwa cadangan devisa Indonesia per Maret 2025 mencapai US$157,1 miliar, angka tertinggi sepanjang sejarah. Cadangan tersebut cukup untuk membiayai lebih dari enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini memberikan ruang gerak yang cukup bagi otoritas moneter untuk menstabilkan nilai tukar, menjaga likuiditas pasar valas, serta meredam dampak gejolak eksternal.
Meskipun sempat terjadi capital outflow sebesar US$2,8 miliar pada April 2025 akibat ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan mitra dagangnya, Perry meyakinkan bahwa kondisi pasar keuangan Indonesia tetap kondusif. Ia menyebut bahwa persepsi investor terhadap perekonomian domestik tetap positif, berkat kebijakan yang konsisten dan kredibel.
Tak kalah penting, sinergi antara pemerintah, otoritas moneter, dan lembaga keuangan lainnya juga tergambar jelas dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar April 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengantisipasi tekanan eksternal. Ia mengatakan bahwa pemerintah terus memperkuat instrumen mitigasi risiko, termasuk pengendalian inflasi pangan, percepatan belanja produktif, dan penguatan industri substitusi impor.
Menurut Airlangga, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang terkendali adalah dua faktor krusial dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga terus menjaga kelancaran distribusi barang serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan bahan pokok di daerah-daerah.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menambahkan bahwa sektor jasa keuangan Indonesia tetap solid dan resilien. Ia mengungkapkan bahwa kredit perbankan tumbuh 9,16 persen secara tahunan, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 4,75 persen pada kuartal pertama 2025. Menurut Mahendra, pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan yang terus meningkat, seiring dengan digitalisasi sistem keuangan dan penguatan tata kelola.
OJK juga aktif memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan agar tidak terpapar risiko sistemik, terutama di tengah ketidakpastian global. Mahendra menekankan pentingnya transparansi, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan nasional.
Dengan berbagai indikator tersebut, terlihat jelas bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi ketidakpastian global. Langkah-langkah strategis di bidang fiskal, moneter, dan sektor keuangan diambil dengan pendekatan yang menyeluruh dan terukur. Dalam menghadapi tantangan ke depan, pemerintah menyadari pentingnya mempertahankan momentum pemulihan dengan terus mendorong investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat sektor industri dan UMKM. Berbagai program hilirisasi sumber daya alam, insentif fiskal, serta dukungan pembiayaan menjadi bagian dari strategi jangka menengah dan panjang untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.
Kehadiran program strategis seperti Percepatan Digitalisasi Nasional, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta transformasi energi hijau juga menjadi pilar penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya bertahan dalam menghadapi gejolak, tetapi juga tumbuh dan berkembang lebih kuat.
Di tengah tantangan global yang masih berlangsung, langkah-langkah strategis yang telah ditempuh menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ketangguhan yang dibangun atas dasar kebijakan yang hati-hati, koordinatif, dan berpihak pada kepentingan nasional. Dengan fondasi ekonomi yang solid, kebijakan fiskal dan moneter yang sinergis, serta pengawasan sektor keuangan yang ketat, Indonesia optimis dapat mengarungi gelombang ketidakpastian dengan percaya diri.
)* Penulis adalah Peneliti dari Economy Finance Of Indonesia
