Pemerintah Tingkatkan Evaluasi Menyeluruh Demi Optimalkan Program MBG
Oleh : Naura Aristika
Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan komitmen yang semakin kuat dalam menanggulangi persoalan gizi buruk dan stunting yang masih menjadi masalah serius, terutama di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian utama adalah peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk memberikan asupan gizi layak kepada anak-anak usia sekolah.
Program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi kesehatan peserta didik, tetapi juga meningkatkan semangat belajar, memperkuat ketahanan sosial, serta membuka jalan bagi pemerataan kesejahteraan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan Program MBG adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Evaluasi dilakukan agar manfaatnya bisa dirasakan secara optimal.
Namun sebagaimana banyak program berskala nasional lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari niat awal atau ketersediaan anggaran semata. Pelaksanaannya di lapangan menyentuh banyak aspek yang memerlukan pengawasan ketat dan penilaian objektif secara berkelanjutan. Di sinilah pentingnya evaluasi secara menyeluruh untuk menjaga agar integritas program tetap terjaga dan pelayanan yang diberikan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.
Salah satu tantangan paling nyata dalam pelaksanaan MBG adalah persoalan distribusi. Di banyak daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur membuat pengiriman bahan makanan menjadi tidak efisien, bahkan sering kali terlambat. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya mendapatkan makanan bergizi secara rutin justru mengalami kekosongan layanan.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal dan mengawasi pelaksanaan MBG, agar pemerintah melakukan evaluasi, sehingga nantinya program MBG betul-betul bermanfaat bagi masyarakat.
Tak hanya itu, masalah pengawasan juga menjadi sorotan penting. Pelaksanaan program dalam skala besar, melibatkan ribuan sekolah dan penyedia jasa, tentunya membutuhkan sistem pemantauan yang kuat dan transparan. Tanpa sistem pengawasan yang andal, risiko terjadinya penyimpangan penggunaan dana sangat besar. Tidak jarang muncul laporan mengenai kualitas makanan yang kurang memenuhi standar gizi atau pelibatan pihak ketiga yang tidak kompeten dalam pengadaan bahan pangan. Hal ini tentu mengkhianati semangat awal dari program MBG yang seharusnya mengutamakan kualitas dan keberlanjutan.
Masalah lainnya yang tak kalah krusial adalah keakuratan data penerima manfaat. Dalam banyak kasus, distribusi bantuan tidak berjalan optimal karena data siswa yang digunakan tidak diperbarui secara rutin atau tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya. Akibatnya, bantuan bisa tidak tepat sasaran, menimbulkan kecemburuan sosial, bahkan menciptakan ketimpangan baru di tengah masyarakat. Tanpa data yang akurat, MBG hanya akan menjadi kegiatan administratif yang jauh dari tujuannya yang mulia.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, evaluasi menyeluruh menjadi kunci utama untuk menjaga agar pelaksanaan program tetap berada di jalur yang benar. Evaluasi bukan hanya dilakukan di akhir tahun anggaran atau sebagai formalitas laporan, tetapi harus menjadi proses berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak—dari pemangku kebijakan, pelaksana teknis di lapangan, hingga penerima manfaat dan masyarakat luas. Evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas program, kekurangan yang masih ada, serta potensi perbaikan yang bisa dilakukan dengan segera.
Melalui evaluasi menyeluruh, integritas program dapat terus dipertahankan. Dengan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan, publik memiliki kepercayaan lebih terhadap niat baik pemerintah. Integritas bukan sekadar jargon, tetapi tercermin dari cara pemerintah mengelola anggaran, menetapkan kebijakan teknis, dan menyikapi masukan dari masyarakat. Ketika hasil evaluasi dipublikasikan secara terbuka, masyarakat pun merasa dilibatkan dan memiliki ruang untuk memberikan kontrol sosial terhadap pelaksanaan MBG.
Lebih dari sekadar menjaga integritas, evaluasi juga dapat secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan. Evaluasi memungkinkan pemerintah untuk melihat secara detail apakah menu makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi, apakah bahan baku diambil dari sumber lokal yang berkelanjutan, serta apakah proses pengolahan makanan menjamin kebersihan dan keamanan konsumsi.
Selain itu, evaluasi bisa membuka peluang untuk pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan MBG. Misalnya, hasil evaluasi bisa menunjukkan potensi keterlibatan petani lokal untuk menyuplai sayur dan buah, atau pelaku UMKM pangan untuk menyediakan makanan siap saji yang sehat. Dengan cara ini, program MBG bukan hanya menjadi intervensi kesehatan, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif.
Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengatakan pihaknya akan mendorong agar ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus di tindak tegaskan.
Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya terletak pada banyaknya anak yang mendapatkan makanan atau besar kecilnya anggaran yang digelontorkan. Keberhasilan sejati terletak pada bagaimana program ini dijalankan dengan penuh integritas, menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan, serta memberikan dampak nyata bagi generasi masa depan Indonesia. Evaluasi secara menyeluruh bukan hanya sarana pengawasan, tetapi juga jembatan untuk memperbaiki pelayanan, membangun kepercayaan, dan memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Dengan komitmen yang konsisten dan evaluasi yang terus dilakukan, MBG bisa menjadi salah satu program unggulan yang tidak hanya menyelesaikan masalah gizi, tetapi juga menjadi simbol negara yang hadir untuk rakyatnya secara nyata dan berkeadilan.
)* Penulis adalah kontributor Vimedia
