Presiden Jokowi terus memprioritaskan pembangunan wilayah Papua, bahkan sejak periode pertamanya. Pemerintah pun terus berkomitmen untuk meneruskan berbagai program tersebut sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Januari 2021 lalu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk bisa mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2020.
Dalam kesempatan tersebut, Dominggus menyampaikan tiga poin penting yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi hijau, perlindungan hak masyarakat adat, serta pengembangan kapasitas dan layanan dasar orang asli di Papua.
Dominggus juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Pusat mendukung konsep kawasan strategis Pariwisata Nasional Papua Barat, pengembangan komoditas lokal unggulan non-deforestasi berbasis masyarakat adat, pengembangan ketahanan pangan lokal, hingga upaya perlindungan ekosistem mangrove dan ekosistem esensial.
Presiden RI Ir Joko Widodo menyampaikan tiga arahan mengenai Papua dan Papua Barat.
Pertama, evaluasi secara komprehensif terkait tata kelola dan efektifitas penyaluran dana otonomi khusus.
Kedua, perlunya sebuah semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru. Pemerintah harus membangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.
Ketiga, kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Sehingga pemerintah akan merumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera.
