Kata Papua

Pemerintahan Presiden Jokowi Rangkul Media Jaga Kredibilitas dan Kawal Pilkada Serentak 2024 - Kata Papua

Pemerintahan Presiden Jokowi Rangkul Media Jaga Kredibilitas dan Kawal Pilkada Serentak 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintahan Presiden Jokowi Rangkul Media Jaga Kredibilitas dan Kawal Pilkada Serentak 2024

Oleh: Linda Permata

Pilkada Serentak 2024 akan menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan di berbagai daerah di Indonesia. Kontestasi politik tingkat daerah ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politik mereka, tetapi juga kesempatan bagi media untuk memainkan peran kunci dalam mengawal jalannya proses demokrasi. Dalam konteks inilah, Pemerintahan Presiden Jokowi perlu merangkul media menjadi elemen penting yang harus dijaga agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat, seimbang, dan dapat dipercaya.

Pentingnya peran media dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah tidak bisa diremehkan. Di tengah maraknya informasi yang beredar, terutama melalui media sosial dan platform digital, media massa konvensional tetap memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan informasi yang terverifikasi.

Dalam pandangan Komisioner KPU RI Idham Holik, media memiliki peran ganda, yaitu sebagai penyebar informasi sekaligus pengawas dalam proses Pilkada. Media harus mampu menyaring berita-berita yang berpotensi memecah belah masyarakat serta mencegah munculnya disinformasi yang dapat merusak tatanan demokrasi.

Selama Pilkada, media sering kali menjadi jembatan antara calon pemimpin dengan pemilih. Dengan demikian, media memiliki peran strategis dalam memberikan gambaran yang objektif mengenai visi, misi, dan program kerja para calon.

Tugas ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap pandangan dan keputusan politik masyarakat. Media yang bertanggung jawab akan memastikan setiap berita atau informasi yang dipublikasikan didasarkan pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pentingnya kredibilitas media juga disoroti oleh Menteri Sekretaris Negara RI, Pratikno. Dalam pandangannya, media memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk opini publik, khususnya selama periode kontestasi politik tingkat daerah. Apabila media gagal menjaga integritasnya, proses politik yang seharusnya berjalan lancar dapat terganggu oleh munculnya sentimen negatif yang tidak perlu.

Oleh karena itu, Pratikno menekankan bahwa media harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik yang profesional dan etis, terutama dalam menyajikan berita politik yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat.

Selain memberikan informasi yang akurat, media juga harus berperan dalam menjaga stabilitas sosial selama proses Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada sering kali memicu dinamika politik yang intens, dan perbedaan dukungan politik di tengah masyarakat bisa berkembang menjadi konflik jika tidak dikelola dengan baik.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto, menyoroti pentingnya peran media dalam menjaga suasana tetap kondusif selama pesta demokrasi tingkat daerah ini berlangsung.

Media harus mampu menjadi penyeimbang di tengah situasi yang kerap kali memanas, dengan tetap memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, namun tidak mengabaikan potensi benturan sosial.

Dalam menjaga kredibilitasnya, media harus menghindari segala bentuk pemberitaan yang tendensius atau berpihak pada salah satu calon. Objektivitas harus menjadi prinsip utama yang dipegang teguh.

Masyarakat sangat mengandalkan informasi yang disampaikan oleh media dalam menentukan pilihannya, sehingga berita yang bias akan sangat berpengaruh pada proses politik di tingkat daerah. Media yang baik akan memberikan ruang yang sama bagi semua calon untuk menyampaikan pandangannya, tanpa mengutamakan kepentingan pihak tertentu.

Dalam konteks digitalisasi informasi, tantangan bagi media menjadi semakin besar. Penyebaran berita melalui media sosial yang tidak terkontrol sering kali menyebabkan beredarnya informasi yang tidak akurat atau bahkan sengaja dipalsukan.

Disinformasi ini bisa dengan cepat menyesatkan publik, terutama bagi mereka yang kurang memiliki akses terhadap sumber informasi yang lebih kredibel. Oleh karena itu, media massa harus mengambil peran lebih proaktif dalam meluruskan berita-berita yang salah dan memberikan klarifikasi yang jelas. Dengan menjaga kredibilitas, media dapat membantu masyarakat untuk lebih cerdas dalam menyaring informasi selama periode Pilkada.

Selain itu, media juga berperan dalam mengawasi jalannya proses Pemilihan Kepala Daerah. Dalam fungsinya sebagai kontrol sosial, media harus mengungkap dan melaporkan apabila terjadi penyimpangan dalam proses pemilihan, seperti adanya kampanye hitam, manipulasi suara, atau pelanggaran etika politik lainnya.

Peran pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa Pilkada berlangsung dengan jujur dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ketika media menjalankan fungsinya sebagai watchdog dengan baik, masyarakat akan memiliki keyakinan lebih terhadap transparansi dan integritas Pilkada.

Tidak hanya itu, media juga berperan penting dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Informasi mengenai tata cara pemilihan, pentingnya partisipasi aktif, serta hak dan kewajiban pemilih perlu disosialisasikan dengan baik oleh media.

Pemilih yang teredukasi dengan baik akan lebih mampu berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi, dan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Kepala Daerah. Dengan memberikan informasi yang mendidik, media membantu menciptakan pemilih yang lebih cerdas dan kritis.

Melalui pemberitaan yang akurat dan edukatif, media dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada dengan cara yang benar. Partisipasi yang baik tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap jalannya proses politik. Masyarakat yang mendapatkan informasi yang baik dari media akan lebih mampu menjalankan peran sebagai pengawas pemilu yang efektif.

Pada akhirnya, kredibilitas media menjadi fondasi utama dalam menjaga keberhasilan Pilkada Serentak 2024. Media yang mampu menjaga objektivitas dan profesionalitas dalam melaporkan setiap tahapan Pilkada akan berkontribusi besar dalam menciptakan iklim politik yang sehat dan demokratis.

Dengan mengedepankan prinsip jurnalisme yang akurat, bertanggung jawab, dan tidak berpihak, media akan membantu masyarakat melewati Pilkada dengan damai dan tertib, tanpa harus terpecah akibat informasi yang menyesatkan.

Dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024, seluruh elemen media diharapkan mampu menjaga kredibilitasnya dengan baik. Informasi yang valid, berita yang obyektif, dan pelaporan yang adil akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan integritas proses demokrasi di tingkat daerah. Dengan demikian, media tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai pilar penting yang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri.
*) Pengamat Sosial Budaya Universitas Negeri Jakarta

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Most Popular

Categories

Related Post

Uncategorized
Mengecam Kelicikan KST Papua Jadikan Masyarakat Papua Tameng Hidup Oleh : Clara Anastasya Wompere Kelompok separatis dan teroris (KST) di Papua merupakan gerombolan kriminal dan pengacau yang sangat licik. Bagaimana tidak, pasalnya mereka dengan sangat tegas menggunakan warga yang merupakan masyarakat orang asli Papua (OAP) untuk menjadi tameng hidup pada saat terjadinya baku tembak dengan pihak aparat keamanan dari personel gabungan ketika mereka sedang terpojok. Satuan Tugas (Satgas) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti terlibat baku tembak dengan gerombolan separatis tersebut, yang mana juga termasuk ke dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Ayata, Kabupaten Maybrat. Dalam baku tembak itu, sebanyak ratusan warga setempat berhasil dievakuasi oleh aparat keamanan untuk bisa menghindarkan mereka dari adanya upaya ataupun potensi akan intimidasi dari kelompok separatis. Seluruh warga telah dievakuasi ke tempat yang aman agar bisa menghindarkan mereka dari KST Papua. Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Letnan Kolonel (Letkol) Infanteri Andika Ganesha Sakti yang memimpin langsung Satgas tersebut berhasil menggagalkan upaya pengibaran bendera Bintang Kejora yang hendak dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris dari Organisasi Papua Merdeka itu di Dusun Aimasa Lama, Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah. Diketahui bahwa aksi pengibaran bendera Bintang Kejora tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperingati Hari Manifesto Politik Papua Merdeka pada tanggal 1 Desember. Sempat terjadi baku tembak antara gerombolan separatis itu dengan pihak aparat keamanan dari Satgas TNI. Baku tembak tersebut terjadi saat aparat keamanan hendak berupaya untuk menggagalkan rencana pengibaran Bendera Bintang Kejora yang dilakukan oleh kelompok penentang ideologi negara itu. Mereka semua bahkan sempat sangat terdesak karena adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat keamanan. Akan tetapi, tatkala sedang terdesak, alih-alih menyerahkan diri, justru KST Papua melakukan cara licik lainnya, yakni melakukan intimidasi kepada warga setempat untuk menjadikan mereka sebagai tameng hidup pada saat baku tembak tersebut terjadi. Sontak, mengetahui adanya kelicikan yang dilakukan oleh gerombolan teroris dari Bumi Cenderawasih itu, aparat keamanan pun langsung bergerak dengan cepat dan dengan sangat hati-hati untuk melakukan penyelamatan kepada para penduduk kampung demi bisa menghindari jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil. Pergerakan tempur yang dilakukan oleh pihak Satgas TNI sendiri kemudian membuahkan hasil yang sangat optimal, yakni aparat keamanan pada akhirnya berhasil memukul mundur KST Papua dan membuat mereka semua langsung melarikan diri masuk ke arah hutan dan perbukitan. Tentu saja upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan tidak hanya berhenti sampai di situ saja, melainkan pihak Satgas TNI langsung mengerahkan sejumlah drone untuk melakukan pemantauan dari udara mengenai pergerakan yang dilakukan oleh gerombolan separatis tersebut. Dari hasil pantauan yang dilakukan melalui drone di udara, ternyata diketahui bahwa KST Papua yang melakukan penyerangan dan sempat melakukan kontak tembak dengan aparat keamanan bahkan hingga menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup itu berjumlah sekitar delapan orang yang merupakan pimpinan dari Manfred Fatem. Mereka semua juga terlihat membawa beberapa pucuk senjata api. Terkait hasil pemantauan dan juga penyelidikan yang langsung dilakukan oleh aparat keamanan setelah sempat terjadinya kontak tembak hingga membuat KST Papua terpojok dan melarikan diri itu, Letkol Infanteri Andika Ganesha Sakti kemudian menuturkan bahwa ditemukan rencana dari pihak gerombolan teroris tersebut selain melakukan pengibaran akan bendera Bintang Kejora, namun mereka juga hendak menyusun rencana untuk melakukan penyerangan kepada aparat keamanan serta melakukan aksi teror yang dapat mengganggu kenyamanan serta kedamaian dari masyarakat setempat. Meski begitu, namun untuk saat ini, situasi akan keamanan dan kondusifitas di Kampung Ayata sendiri sudah secara sepenuhnya dikuasai oleh aparat keamanan dari personel gabungan yang terdiri dari TNI dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang mana seluruh aparat keamanan itu jelas akan tetap terus hadir bagi masyarakat untuk bisa memberikan rasa aman kepada warga setempat di Bumi Cenderawasih. Guna bisa memastikan upaya memberikan kenyamanan dan mendatangkan keamanan bagi masyarakat setempat di Papua hingga mereka semua bisa merasa aman, aparat TNI dari Satgas Yonif 133 Yudha Sakti juga memberikan bantuan logistik berupa makanan dan juga dukungan pelayanan kesehatan yang ditujukan bagi sebanyak ratusan penduduk. Lebih lanjut, pihak pasukan aparat keamanan juga sampai saat ini masih terus berupaya untuk melakukan pemburuan kepada para pelaku dari kelompok separatis dan teroris Papua itu serta membuat parameter akan pengamanan di sekitar wilayah perkampungan agar tidak sampai disusupi lagi oleh KST pimpinan Manfred Fatem. Sebenarnya gerombolan teroris dari KST Papua tersebut sama sekali tidak berdaya, pasalnya mereka hanya bisa melancarkan aksi yang sangat licik ketika sedang terpojok dalam baku tembak melawan aparat keamanan Republik Indonesia. Mereka dengan sangat tega bahkan menggunakan warga sipil yang tidak berdosa sebagai tameng hidup. )* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Yogyakart
On Key

Related Posts