Pemulihan Infrastruktur Pascabanjir Aceh Jadi Prioritas Utama Pemerintah Pusat dan Daerah
Oleh : Gavin Asadit
Banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh sejak akhir November 2025 menjadi salah satu bencana alam paling menguji ketangguhan daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat secara sosial dan ekonomi, tetapi juga menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur publik, termasuk jalan, jembatan, jaringan listrik, serta layanan telekomunikasi. Pemerintah pusat dan daerah pun langsung menetapkan pemulihan infrastruktur pascabanjir sebagai prioritas utama dalam agenda penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menjadikan penanganan bencana ini sebagai prioritas nasional, dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia dari kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung Aceh. Arahan Presiden tersebut menyiratkan bahwa pembukaan akses utama, pemulihan layanan dasar seperti listrik dan komunikasi, serta rekonstruksi fasilitas publik harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar masyarakat dapat kembali produktif dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Kerusakan pada infrastruktur Aceh akibat banjir dan longsor sangat serius. Banyak ruas jalan nasional dan provinsi yang terputus karena tertimbun material longsor atau rusak parah akibat tergerus air. Puluhan jembatan juga mengalami kerusakan berat bahkan putus total, sehingga akses antara kabupaten dan desa jauh dari optimal. Kondisi ini ikut memperlambat distribusi bantuan logistik dan akses bagi tim tanggap darurat untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah pusat melalui rapat koordinasi lintas lembaga membahas strategi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabanjir yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Rapat ini melibatkan kementerian teknis dan pemerintahan daerah untuk memastikan kebutuhan di lapangan dapat diakomodasi secara komprehensif.
Dalam upaya pembukaan kembali akses jalan dan jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat dengan menurunkan tim teknis serta alat berat ke sejumlah titik terdampak. Menteri PU, Dody Hanggodo menyatakan bahwa prioritas utama kementeriannya adalah memulihkan konektivitas infrastruktur jalan nasional dan provinsi yang rusak agar arus logistik, bantuan, dan kegiatan ekonomi bisa kembali berjalan. Pemasangan jembatan darurat (bailey bridge) menjadi salah satu solusi cepat yang diterapkan untuk menangani jembatan-jembatan yang tidak dapat dilalui kendaraan.
Sementara itu, pemulihan jaringan listrik menjadi langkah penting lainnya. PT PLN (Persero) mencatat bahwa sistem kelistrikan di Aceh telah pulih hingga sekitar 93 persen, sehingga lebih dari 1,7 juta masyarakat sudah menikmati pasokan listrik normal kembali setelah sempat terputus akibat kerusakan jaringan akibat banjir. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antarinstansi dalam pemulihan listrik yang menjadi salah satu kebutuhan dasar warga terdampak agar pelayanan fasilitas publik dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa berjalan kembali.
Di sektor telekomunikasi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria melaporkan langkah percepatan pemulihan jaringan yang sempat terganggu akibat bencana. Pemerintah menargetkan pemulihan layanan telekomunikasi berjalan cepat agar komunikasi darurat antara masyarakat serta koordinasi penyaluran bantuan dapat berjalan efektif. Hal ini juga melibatkan koordinasi antara pemerintah, operator jaringan, dan relawan teknologi informasi untuk menjaga agar kawasan terdampak tetap mendapatkan akses komunikasi yang memadai. ([Warta Ekonomi][5])
Peran pemerintah pusat dalam menyiapkan anggaran darurat juga menjadi faktor penting. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana darurat khusus untuk penanganan bencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya. Dana ini siap digunakan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabanjir, meskipun pencairannya dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai kebutuhan di lapangan. Keberadaan anggaran darurat ini menunjukkan kesiapan fiskal pemerintah dalam merespons situasi krisis dan mengurangi beban daerah terdampak.
Di tingkat provinsi, Pemerintah Aceh juga aktif terlibat dalam proses pemulihan. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf secara langsung meninjau lokasi-lokasi terdampak untuk memastikan proses perbaikan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kunjungan Gubernur Aceh ke beberapa titik terdampak, termasuk Aceh Singkil, menjadi bukti perhatian penuh pemerintah provinsi terhadap percepatan pemulihan infrastruktur serta layanan dasar. Pendekatan langsung ini penting untuk mendapatkan gambaran riil kondisi di lapangan dan memastikan respons pemerintah daerah dapat terkoordinasi dengan baik dengan pemerintah pusat.
Selain fokus pada infrastruktur fisik, pemerintah juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Upaya pemulihan diarahkan tidak hanya untuk mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana di masa mendatang. Pendekatan ini mencakup perbaikan sistem drainase, reposisi permukiman di kawasan rawan banjir, dan pembangunan fasilitas penunjang yang lebih tangguh.
Pemulihan infrastruktur pascabanjir di Aceh merupakan upaya besar yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan komitmen jangka panjang. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional, Aceh diharapkan dapat pulih lebih cepat dan bangkit dengan ketahanan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan masa depan.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
