Pendekatan Baru Atasi Keamanan Papua, Awas Jangan Salah Langkah

Pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menanggapi rencana Pemerintah menggunakan pendekatan lebih humanis dalam mengatasi masalah keamanan di Papua. Ia khawatir Papua lepas dari NKRI bila konflik terlalu lama terjadi tanpa ada penyelesaian.

Harits mengingatkan, masalah separatisme di Papua sudah berlangsung menahun. Ia khawatir kalau pemerintah pusat tidak menemukan formula efektif untuk meredam pemberontakan maka sangat potensial kekuatan separatis makin mengakar.

“Pada titik jenuh menghadapi situasi ini, masyarakat Papua bisa saja justru akan berbondong-bondong menjadi bagian dari perjuangan kelompok separatis. Dan peristiwa lepasnya Timor Timur bisa saja terulang untuk Papua,” kata Harits.

Harits heran mengapa Pemerintah tak kunjung bisa menuntaskan masalah keamanan di Papua. Padahal penyelesaian masalah Papua baik menyangkut aspek mewujudkan stabilitas keamanan, pembangunan SDM, ekonomi, infratsruktur, dan aspek-aspek fundamental lainya punya payung hukum kuat.

Payung hukum yang dimaksud ialah Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Keppres Nomor 20 Tahun 2020 Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Terbaru, kehadiran UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua UU Nomor 21 tentang Otsus Papua.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah konsistensi pada ranah inplementasi. Yang bertanggung jawab harus betul-betul memastikan semua program berjalan on the track,” ujar Harits.

Harits menekankan agar dana otonomi khusus (otsus) yang diberikan oleh Pemerintah benar-benar terserap dengan baik bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Ia juga menyinggung penguatan mekanisme pengawasan dana otsus.

“Dana otsus yang sangat besar perlu monitoring dari hulu sampai hilir agar dana tepat sasaran, sesuai prioritas, sesuai target dan ada audit serta transparasi anggaran,” ucap Harits.

Selain itu, Harits meminta Pemerintah menjamin masyarakat Papua dapat merasakan perlakuan adil di berbagai bidang. Sehingga mereka memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia (WNI). Sebab ia mengamati kesenjangan menjadi salah satu akar masalah keamanan di Papua.

“Masyarakat Papua tidak akan simpati dengan perjuangan kelompok separatisme, atau masyarakat Papua akan betah di rumah besar NKRI jika mereka merasakan pembangunan, aman, damai, makmur, berpendidikan, fasilitas publik memadai, dan hidup rukun bermartabat dengan punya kedudukan sama di mata hukum sebagai WNI,” tutur Harits.