Kata Papua

Pendidikan Terjangkau Terwujud Lewat Sekolah Rakyat - Kata Papua

Pendidikan Terjangkau Terwujud Lewat Sekolah Rakyat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pendidikan Terjangkau Terwujud Lewat Sekolah Rakyat

 

Jakarta – Upaya menghadirkan pendidikan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat kini makin nyata melalui pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung kegiatan Sekolah Rakyat jenjang SMA di Balai Pengembangan Kompe-tensi Aparatur Sipil Negara (BPKASN), Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kediri. Sekolah Rakyat (SR) ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang termasuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Di lokasi eks BPKASN Ke-diri, sebanyak 100 siswa terdiri dari 40 laki-laki dan 60 perempuan mengikuti pembelajaran dalam sistem boarding school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bukan hanya tentang 100 anak, tapi tentang sebuah harapan besar bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak atas masa depan,” kata Gubernur Khofifah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ia menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata hadirnya negara bagi mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendidikan berkualitas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasilitas yang tersedia di SR BPKASN Kediri terbilang lengkap dan modern. Empat ruang kelas yang tersedia mampu menampung hingga 25 siswa per ruangan dan telah dilengkapi dengan pendingin udara. Selain itu, fasilitas lain seperti asrama yang nyaman, perpustakaan, aula luas, area olahraga, serta sistem pengawasan CCTV selama 24 jam ju-ga telah disiapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Teman-teman bisa lihat sendiri, kamarnya sudah ber-AC, bahkan kamar mandinya mungkin lebih bagus dari milik saya,” ujar Khofifah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khofifah juga mengusulkan penambahan program pembelajaran baha-sa Inggris kepada Bupati Kediri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Contohnya, pada hari Senin, Rabu, dan Jumat diwajibkan menggunakan bahasa Inggris. Dalam enam bulan saja mereka sudah bisa fasih,” tuturnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurikulum yang diterapkan pun menggabungkan aspek akademik, pen-guatan karakter, nasionalisme, literasi digital, dan kecakapan hidup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Saya percaya Sekolah Rakyat akan mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan memiliki jati diri. Mereka akan men-jadi penggerak perubahan yang membawa harapan baru,” ujar Khofifah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukungan terhadap Sekolah Rakyat juga datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat meninjau Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Profesor Doktor Soeharso di Surakarta, Jawa Tengah, bebera-pa waktu lalu, Gibran menyampaikan harapannya agar cakupan pro-gram ini terus diperluas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Targetnya agar lebih banyak anak yang bisa menikmati pendidikan yang berkualitas dan setara,” demikian isi pernyataan dari Istana Wakil Presiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga daerah serta kelengkapan fasilitas yang disediakan, Sekolah Rakyat menjadi bukti konkret bahwa pendidikan yang inklusif dan berkualitas kini benar-benar sedang diwujudkan.****

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden         Oleh: Fajar Dwi Santoso         Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing.                           Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi.