Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pengusulan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional Bentuk Penghargaan atas Jasa Besar - Kata Papua

Pengusulan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional Bentuk Penghargaan atas Jasa Besar

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, semakin menguat. Sejumlah tokoh politik dan organisasi besar menilai Soeharto layak mendapatkan penghargaan tertinggi dari negara atas jasa besarnya dalam menjaga stabilitas dan membangun Indonesia modern.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut perbedaan pendapat mengenai pemberian gelar tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

“Semua warga, semua pihak itu bisa menyampaikan pandangannya. Termasuk juga keputusan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan,” ucap Dave dalam program NTV Today, Jumat (7/11/2025).

Kendati demikian, Dave menilai Soeharto layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional karena jasanya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik selama 32 tahun kepemimpinannya.

“Stabilitas makroekonomi, pertumbuhan PDB yang stabil selama 32 tahun beliau menjabat. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7 persen setiap tahunnya. Bahkan pernah sempat double digit ketika awal-awal beliau itu menjabat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Soeharto juga berhasil menata ulang ekonomi pasca-kekacauan politik sebelumnya dan membawa Indonesia ke era industrialisasi.

“Memang itu semua membutuhkan gebrakan dan membutuhkan suatu pengorbanan dan itu yang telah beliau berikan dan buktikan,” ujar Dave.

Dukungan juga datang dari Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Mukhamad Misbakhun, yang menyebut Soeharto sebagai tokoh besar dalam perjuangan dan pembangunan nasional.

“Presiden Soeharto bukan hanya pemimpin politik, tapi arsitek pembangunan Indonesia modern. Beliau menanamkan pondasi ekonomi dan stabilitas nasional yang kokoh,” kata Misbakhun di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, penghargaan terhadap Soeharto harus dilihat dari kontribusinya, bukan perbedaan politik.

“Pahlawan tidak diukur dari sempurna atau tidaknya seseorang, tetapi dari seberapa besar jasanya bagi bangsa dan negara. Dan saya percaya, Soeharto memenuhi kriteria itu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon menegaskan seluruh calon pahlawan nasional yang diajukan tahun ini telah memenuhi syarat, termasuk Soeharto.

“Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan,” kata Fadli.

Pemerintah memastikan proses penetapan gelar pahlawan nasional dilakukan secara objektif, berdasarkan usulan masyarakat dan kajian akademik. (*)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata