Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak atau BLT BBM menjadi sebuah kebijakan yang tepat. Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Prof Dr Ali Munhanif menilai bahwa pemberian bantalan sosial kepada masyarakat memang ditujukan untuk menjaga daya beli di tengah situasi sulit seperti sekarang ini.
“Pemerintah mencoba segala cara untuk menjaga daya beli dan daya tahan masyarakat dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang menjadi program utama,” katanya.
Hal tersebut disampaikan Prof Ali dalam Focus Grup Discussion (FGD) bertema “Harga BBM Berkeadilan Subsidi Tepat Sasaran”, yang digelar di Ambhara Hotel Jakarta, pada Jumat (21/10).
Lebih lanjut, Prof Ali mengatakan banyak hal yang diperhatikan oleh pemerintah setelah penyesuaian harga BBM dilakukan.
Termasuk juga bagaimana menjaga stabilitas banyak sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan dan sosial, hingga pemulihan ekonomi nasional.
Kemudian, Prof Ali juga menilai bahwa kebijakan untuk menghadapi dampak penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh Presiden Jokowi memang sudah sangat tepat.
Pasalnya, memang sudah terjadi peningkatan infrastruktur dan juga pembangunan sangat merata.
“Secara ekonomi, perbaikan infrastruktur tidak hanya perbaikan jalan dan fasilitas umum, namun penguatan integritas negara untuk menyamakan kebutuhan seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan Presiden Joko Widodo dianggap tepat dalam pengalihan subsidi BBM untuk peningkatan infrastruktur dan pembangunan yang merata,” tambahnya.
Maka dari itu penyaluran BLT BBM harus benar-benar dipastikan agar dapat tepat sasaran. Oleh sebab itu, Prof Ali juga berharap agar masyarakat tidak selamanya bergantung pada subsidi yang diberikan.
“Subsidi BLT BBM saat ini menjadi langkah awal yang harus tepat sasaran dilakukan agar masyarakat nantinya terbiasa dan tidak bergantung pada harga minyak bersubsidi,” tegas Prof Ali.
Narasumber lainnya, Dosen Ekonomi Islam Muhammadiyah, Surya Vandiantara menegaskan bahwa BLT BBM yang disalurkan oleh pemerintah menjadi stimulus bergeraknya kembali perekonomian nasional.
Dalam hal ini, kata Surya, khususnya untuk masyarakat rentan, supaya mereka kembali bisa melakukan peningkatan produktivitasnya.
“BLT BBM merupakan stimulus perangsang stabilitas ekonomi. Peningkatan produktivitas berkelanjutan saat ini diperlukan masyarakat dalam menghadapi krisis yang terjadi sehingga nantinya masyarakat tidak bergantung pada subsidi,” katanya.
Lebih lanjut, Surya menjelaskan bahwa justru penghapusan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah tujuannya agar masyarakat bisa mandiri.
“Perlunya menghapuskan asumsi masyarakat bahwa pencabutan subsidi maka kehidupan bangsa ini akan berantakan. Perbaikan produktivitas masyarakat adalah hal wajib yang harus dikembangkan supaya stigma masyarakat bahwa pencabutan subsidi maka ekonomi melemah harus dihapuskan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketum LPPC19-PEN, Arief Puyuono menjelaskan bahwa sejatinya penyesuaian harga BBM bahkan sudah terjadi beberapa kali di Indonesia.
“Penyesuaian harga BBM yang terjadi di Indonesia bukan merupakan yang pertama kali. Dalam masa pemerintahan sebelumnya, Indonesia juga pernah mengalami penyesuaian harga BBM,” terangnya.
Selain itu, dengan adanya realokasi APBN tersebut, Arief menilai bahwa nantinya dana akan bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang jauh lebih bermanfaat.
“BLT dalam jangka pendek diharapkan dapat menjaga ekonomi masyarakat. Dalam jangka Panjang, Pemerintah dapat mengelola dana subsidi BBM yang dialihkan menjadi kedalam pendidikan gratis, layanan Kesehatan gratis dan pembangunan transportasi yang tepat guna,” pungkasnya.
