Oleh: Bayu Nugraha
Perubahan iklim kini menjadi perhatian strategis yang mendorong negara-negara di dunia memperkuat pembangunan berkelanjutan. Bagi Indonesia, agenda tersebut berjalan seiring dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memenuhi komitmen penurunan emisi. Dalam konteks ini, perdagangan karbon hadir sebagai instrumen strategis yang membuka peluang bagi tumbuhnya ekonomi hijau nasional.
Kebijakan perdagangan karbon menandai langkah maju Indonesia dalam mengembangkan tata kelola lingkungan yang lebih inovatif dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab, pengembangan teknologi hijau, dan peningkatan investasi berkelanjutan, Indonesia berupaya membangun model pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampak membaca momentum ini secara strategis. Melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemerintah mulai membangun fondasi tata kelola perdagangan karbon yang lebih terstruktur dan memiliki kepastian hukum. Regulasi tersebut bukan hanya menjadi instrumen pengendalian emisi gas rumah kaca, tetapi juga membuka ruang investasi hijau yang semakin diminati pasar global. Dengan demikian, perdagangan karbon tidak lagi dipandang sebagai isu lingkungan semata, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang.
Selain itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perdagangan karbon dapat menjadi sumber pembiayaan baru bagi kegiatan penanaman dan restorasi hutan. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam model bisnis sektor kehutanan Indonesia. Jika selama puluhan tahun nilai ekonomi hutan identik dengan penebangan kayu, kini tutupan hutan justru dapat menjadi aset yang menghasilkan manfaat ekonomi. Pendekatan ini memberikan insentif kepada berbagai pihak untuk mempertahankan dan memulihkan kawasan hutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan karbon terbesar di dunia.
Lebih jauh, Raja Juli Antoni menekankan pentingnya kualitas, kredibilitas, dan tata kelola dalam pengembangan proyek karbon. Hal ini menjadi krusial mengingat pasar karbon global sangat bergantung pada kepercayaan dan standar internasional. Tanpa mekanisme verifikasi yang kuat, perdagangan karbon berpotensi kehilangan legitimasi dan gagal menarik investor. Oleh karena itu, penguatan tata kelola menjadi langkah penting agar Indonesia tidak sekadar menjadi peserta, tetapi juga pemain utama dalam ekosistem karbon dunia.
Sementara itu, peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) menjadi tonggak penting dalam membangun infrastruktur pasar karbon nasional. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rokhmat Ardiyan, menilai implementasi SRUK memberikan sinyal positif terhadap komitmen pemerintah dalam menciptakan pasar karbon yang transparan dan kompetitif. Kehadiran sistem registri tersebut memungkinkan setiap unit karbon tercatat secara akurat sehingga mengurangi risiko tumpang tindih maupun manipulasi data. Dengan adanya mekanisme yang lebih akuntabel, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk terhubung dengan pasar karbon internasional.
Namun demikian, Rokhmat Ardiyan mengingatkan bahwa keberhasilan perdagangan karbon tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi. Pengawasan yang berkelanjutan terhadap akurasi data, verifikasi proyek, dan kepastian hukum tetap menjadi syarat utama. Pasar karbon merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap isu kredibilitas. Sekali terjadi kegagalan tata kelola, kepercayaan investor dapat terkikis dalam waktu singkat. Karena itu, pengawasan legislatif dan penguatan kelembagaan perlu berjalan beriringan dengan ekspansi pasar karbon nasional.
Di sisi lain, perdagangan karbon juga memiliki dimensi ekonomi yang jauh lebih luas. Jika dikelola dengan baik, skema ini mampu menciptakan lapangan kerja baru di bidang restorasi hutan, teknologi pemantauan emisi, hingga jasa verifikasi lingkungan. Masyarakat di sekitar kawasan hutan pun berpotensi memperoleh manfaat ekonomi melalui berbagai proyek konservasi berbasis komunitas. Dengan kata lain, perdagangan karbon dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang menghubungkan kepentingan lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, melihat perdagangan karbon sebagai bagian integral dari agenda ketahanan energi nasional. Menurutnya, ekosistem karbon yang kredibel akan memperkuat pembiayaan berbagai proyek energi bersih, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas hingga 100 GW. Target tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berbicara mengenai transisi energi, tetapi juga sedang menyiapkan infrastruktur untuk mewujudkannya. Perdagangan karbon dalam konteks ini menjadi jembatan antara kebutuhan investasi dan target dekarbonisasi nasional.
Lebih dari itu, pengembangan PLTS hingga 100 GW memiliki implikasi strategis terhadap kemandirian energi Indonesia. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil selama ini membuat perekonomian rentan terhadap gejolak harga energi global. Dengan memperbesar porsi energi terbarukan, Indonesia dapat membangun sistem energi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional yang mendorong percepatan transisi menuju energi bersih.
Meski demikian, tantangan tetap tidak dapat diabaikan. Persaingan pasar karbon global semakin ketat, sementara standar internasional terus berkembang. Indonesia perlu memastikan bahwa setiap proyek karbon memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat sipil menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas ekosistem perdagangan karbon nasional.
*) Pengamat Energi Terbarukan.
