Perdagangan Karbon Diperkuat sebagai Pilar Ekonomi Hijau Indonesia
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi perdagangan karbon sebagai salah satu pilar utama transformasi ekonomi hijau nasional. Melalui peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), penguatan perdagangan karbon sektor kehutanan, serta penyempurnaan tata kelola yang berstandar internasional, Indonesia menegaskan komitmennya membangun pasar karbon yang transparan, kredibel, dan berintegritas.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menegaskan bahwa peluncuran SRUK merupakan tonggak penting dalam membangun tata kelola karbon nasional yang mampu bersaing di tingkat global.
“Sistem Registri Unit Karbon yang kita luncurkan menjadi fondasi utama agar perdagangan karbon Indonesia berjalan secara transparan, kredibel, dan memiliki integritas sesuai standar internasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri Jumhur menekankan bahwa perdagangan karbon harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Nilai ekonomi karbon tidak boleh berhenti sebagai mekanisme perdagangan semata, tetapi harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat daerah dan masyarakat adat yang selama ini menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan optimisme terhadap prospek pasar karbon nasional. “Indonesia memiliki potensi perdagangan karbon yang sangat besar. Dengan tata kelola yang semakin kuat, pasar karbon akan menjadi salah satu instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing ekonomi hijau Indonesia,” tambah Jumhur.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan perdagangan karbon nasional.
“Perdagangan karbon menjadi kesempatan besar untuk mengubah orientasi bisnis kehutanan, dari yang sebelumnya menebang menjadi menanam, dari pendekatan ekstraktif menuju restorasi ekosistem,” katanya.
Menurut Raja Juli Antoni, peluncuran SRUK dan Indonesia Forestry Carbon Hub menjadi momentum penting dalam meningkatkan kepercayaan investor. “Dengan tata kelola yang transparan dan terintegrasi, Indonesia siap menghadirkan ekosistem perdagangan karbon yang memberikan manfaat ekonomi, menjaga kelestarian hutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui sinergi antarkementerian, pelaku usaha, dan mitra internasional, pemerintah optimistis perdagangan karbon akan berkembang sebagai salah satu instrumen strategis untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.
Penguatan tata kelola tersebut sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan dalam satu ekosistem yang saling mendukung.
