Lompat ke konten utama

Kata Papua

Persatuan dan Kesatuan Jadi Modal Utama Menuju "Indonesia Emas 2045" - Kata Papua

Persatuan dan Kesatuan Jadi Modal Utama Menuju “Indonesia Emas 2045”

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Kepemimpinan nasional hasil kontestasi politik 2024 harus memiliki kemampuan navigasi untuk membawa bangsa melampaui dinamika internasional agar kepentingan nasional tetap tercapai. Persatuan dan kesatuan menjadi prioritas dan modal utama menuju “Indonesia Emas 2045”.

Hal ini terungkap dalam webinar nasional yang diselenggarakan Moya Institute bertajuk “Proklamasi: Peluang dan Tantangan Pemimpin Menyongsong Indonesia Emas 2045”, Jumat (25/8) kemarin.

Sejumlah pengamat dan tokoh mengikuti acara webinar nasional tersebut, yakni pemerhati isu-isu strategis dan global yang juga mantan Dubes RI untuk Cina, Prof. Imron Cotan, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana, Politikus Reformasi, Fahri Hamzah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, dan Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto.

Prof. Imron Cotan mengatakan Pilpres 2024 menjadi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap persatuan dan kesatuan nasional. Dia harus mampu membangun komunikasi antara berbagai kelompok masyarakat, dan dalam mengambil keputusan mempertimbangkan kepentingan bersama.

“Pilpres menjadi momentum krusial dalam menentukan arah Indonesia di dua dekade mendatang. Pemilih harus mempertimbangkan calon yang tidak hanya memiliki visi internasional yang jelas, tetapi juga komitmen kuat untuk memajukan kepentingan domestik,” ujar Imron Cotan.

Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana, siapapun yang memegang tampuk kepemimpinan nasional selanjutnya harus mampu menggelorakan semangat dan cara pandang bahwa Indonesia dapat menjadi negara super power.

“Guna mencapai keinginan tersebut, maka siapa saja calon presiden yang telah ditetapkan oleh KPU perlu memiliki komitmen untuk menolak intervensi luar negeri yang berupaya mengendalikan kita,” katanya.

Politikus Reformasi, Fahri Hamzah, mengemukakan pemimpin yang akan datang harus meneruskan program pembangunan Presiden Jokowi, sehingga terjadi kesinambungan, termasuk IKN. Saat ini Indonesia tengah menuju cita-cita yang dituliskan oleh para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD 1945, yakni menempatkan Indonesia dalam perspektif internasional.

“Pemimpin yang akan datang harus meneruskan program pembangunan Presiden Jokowi, termasuk IKN. Tidak lama setelah Proklamasi, Indonesia menjadi pemain global, misalnya adanya Konferensi Asia-Afrika yang menginspirasi bangsa-bangsa di dunia,” ungkap Fahri.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, berpendapat bahwa ada empat kedaulatan yang penting diperkuat untuk mencapai “Indonesia Emas 2045”. Pertama, kedaulatan politik yakni menentukan nasib sendiri, sesuai UUD 1945. Kedua, kedaulatan wilayah untuk mengoptimalkan semua yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Ketiga, kedaulatan budaya yang menunjukkan kita memiliki kekhasan dan karakter unik sebagai bangsa Indonesia. Terakhir, kedaulatan posisi internasional untuk menciptakan perdamaian dunia

“Agar keempat kedaulatan tersebut menjadi pondasi menuju Indonesia Emas 2045, kekuatan penopangnya ada pada sumber daya manusia, yakni jumlah penduduk terdidik. Untuk itu, program pemerintah baru nanti haruslah merupakan kesinambungan, tidak diubah-ubah dan dimulai dari titik nol lagi,” tegas Mu’ti.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto, mengatakan bahwa Indonesia harus mampu melahirkan pemimpin nasional yang berkualitas dan unggul dalam setiap era pemerintahan.

“Modal kuat yang harus dimiliki oleh para pemimpin masa depan adalah kemampuan untuk menciptakan, menjaga, dan memupuk persatuan serta kesatuan bangsa,” ujar Hery

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata