Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pesiden Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Hapus Sistem Outsourcing - Kata Papua

Pesiden Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Hapus Sistem Outsourcing

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

JAKARTA – Saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah monumental dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai komitmen pemerintah untuk menghapus sistem _outsourcing_ yang menjadi tuntutan utama buruh. Ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh yang memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

“Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” tegasnya disambut tepuk tangan meriah peserta aksi.

Presiden juga menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam jika ada ketidakadilan terhadap buruh. Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mencegah pemutusan hubungan kerja sepihak, serta mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perlindungan Pekerja Laut dan Perikanan.

Menambah catatan sejarah, kehadiran Presiden Prabowo dalam aksi May Day ini disebut sebagai yang pertama sejak era Presiden Soekarno pada 1965. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut momen tersebut sebagai bukti nyata keberpihakan negara pada kaum buruh.

“Apresiasi dan penghargaan untuk Presiden Prabowo. Ini simbol bahwa negara hadir,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyatakan dukungan atas usulan tokoh serikat buruh untuk menjadikan Marsinah, aktivis buruh yang gugur pada 1993, sebagai Pahlawan Nasional.

“Jika seluruh pimpinan buruh sepakat, saya akan dukung Marsinah menjadi Pahlawan Nasional,” kata Prabowo.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa beberapa dari enam tuntutan buruh tahun ini sedang dalam proses. Di antaranya mitigasi PHK yang kini digarap melalui Satgas Perluasan Kesempatan Kerja.

“Tuntutan sedang dalam proses, yang digarap melalui Satgas,” jelas Prasetyo.

Dari sisi pekerja, Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS menyampaikan aspirasi agar Presiden Prabowo memberi perlindungan lebih besar bagi pekerja di industri padat karya, seperti Industri Hasil Tembakau (IHT), yang saat ini terancam oleh peraturan pemerintah yang dinilai memberatkan. Ia juga mendorong pemberlakuan pembebasan PPh 21 untuk pekerja sektor ini guna menjaga daya beli di tengah tantangan global.

Langkah-langkah Presiden Prabowo di Hari Buruh 2025 ini menandai babak baru perjuangan buruh di Indonesia, sekaligus mencerminkan tekad pemerintah untuk lebih mendengar, merangkul, dan bertindak demi keadilan sosial bagi seluruh tenaga kerja Indonesia.

Dewan ini nantinya akan berisi tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia dan bertugas memberi masukan kepada Presiden, khususnya dalam merevisi kebijakan dan regulasi yang dinilai tidak adil bagi pekerja. Salah satu tugas utama dewan ini adalah mengkaji mekanisme transisi penghapusan outsourcing, dengan tetap menjaga iklim investasi agar dunia usaha tetap tumbuh dan tenaga kerja tetap terserap.


Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat. Respons terhadap kekerasan yang terjadi juga memperlihatkan bahwa agenda HAM tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kasus masa lalu. Perlindungan warga dalam situasi yang masih berlangsung menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memenuhi tanggung jawab terhadap hak masyarakat. Persoalan pemulihan korban juga menjadi perhatian dalam penanganan kasus HAM di Papua. Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyampaikan bahwa pemerintah kini mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam menangani persoalan di wilayah tersebut. Perubahan pendekatan diarahkan untuk menangani akar persoalan secara lebih menyeluruh. Pemerintah melihat kompleksitas persoalan HAM di Papua sebagai tantangan yang mencakup kasus masa lalu sekaligus kekerasan yang masih terjadi hingga saat ini. Pemerintah berupaya membedah persoalan satu per satu agar penyelesaian tidak hanya meredam konflik, tetapi juga mencegah kekerasan kembali terjadi. Empat kasus yang menjadi perhatian antara lain peristiwa Wasior, Wamena, Abepura, dan Paniai. Pendekatan kesejahteraan yang dikedepankan pemerintah di Papua juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Penyelesaian persoalan HAM tidak hanya dipandang dari sisi penindakan, tetapi juga melalui upaya membangun kondisi yang dapat mencegah munculnya kekerasan baru. Selain merespons kasus yang baru terjadi, perhatian pemerintah juga diarahkan pada dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi puluhan tahun lalu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia untuk menyelidiki Peristiwa 27 Juli 1996 atau Peristiwa Kuda Tuli. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan pembentukan tim merupakan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan yang terjadi di Gedung Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, serta sejumlah wilayah di sekitarnya pada 27 Juli 1996. Tim bekerja berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukannya ditetapkan melalui Sidang Paripurna Komnas HAM pada 5-6 Mei 2026 dan kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 27 Tahun 2026. Peristiwa Kuda Tuli memiliki latar belakang politik berupa dualisme kepemimpinan PDI. Kerusuhan yang terjadi dalam rangkaian peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia dan mengalami luka-luka, sementara kerugian material juga muncul akibat pembakaran sejumlah toko. Komnas HAM memberikan kewenangan kepada tim untuk melakukan berbagai tindakan penyelidikan. Kewenangan mencakup pemeriksaan, pemanggilan korban dan saksi, penerimaan laporan atau pengaduan, serta pengumpulan keterangan dan barang bukti. Pembukaan kembali proses penyelidikan terhadap kasus masa lalu juga mendapat apresiasi karena menunjukkan bahwa persoalan HAM tidak semata-mata diukur dari seberapa lama sebuah peristiwa telah berlalu. Keberadaan mekanisme penyelidikan memberikan ruang bagi pengumpulan fakta dan keterangan untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta dampaknya terhadap korban. Rangkaian kebijakan yang telah dilakukan menjadi alasan munculnya apresiasi terhadap arah penanganan HAM yang mulai memberikan ruang lebih besar bagi pemulihan korban. Apresiasi tidak hanya berkaitan dengan respons terhadap peristiwa yang baru terjadi, tetapi juga terhadap keberlanjutan perhatian pada kasus-kasus lama yang masih membutuhkan penyelesaian. Langkah pemerintah sekaligus menunjukkan bahwa