JAKARTA — Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan komitmen serius dalam menjembatani ketimpangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.
Berbagai program yang dirancang saat ini difokuskan pada pembangunan dari desa ke pusat, memberdayakan masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah terus berupaya mengatasi ketimpangan ekonomi yang telah lama menjadi tantangan struktural di berbagai daerah, khususnya di desa.
Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Dr. Ermaya Suradinata, mengapresiasi strategi pembangunan berbasis komunitas atau bottom-up development yang diterapkan Presiden RI kedelapan tersebut.
Menurutnya, pendekatan ini adalah langkah strategis dalam mengurangi ketimpangan antara desa dan kota yang selama ini menjadi penghambat pemerataan.
Dengan mengutamakan desa dalam perencanaan nasional, program seperti Dana Desa diperkuat untuk memastikan masyarakat desa memiliki akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan layanan publik yang memadai.
“Prabowo dan Gibran memprioritaskan kesejahteraan masyarakat desa, bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek aktif dalam pembangunan nasional yang lebih merata,” jelasnya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur sebagai simbol pemerataan pembangunan.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di IKN pada Agustus lalu, Kepala Negara menyampaikan optimismenya bahwa IKN akan berfungsi baik dalam 4-5 tahun ke depan.
“Saya bertekad melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai wujud pemerataan ekonomi, mengurangi beban Pulau Jawa,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, turut menyoroti isu ketimpangan yang menjadi perhatian utama Presiden Prabowo.
Meski ekonomi tumbuh 5%, ketimpangan masih tinggi, dengan jumlah kelas menengah yang menurun hingga 9%.
Dirinya menekankan pentingnya pemerataan kekayaan untuk mendukung perekonomian nasional.
“Data yang kami terima menunjukkan sekitar 160 juta orang Indonesia tergolong miskin. Semakin kita sejahterakan mereka, maka dunia usaha akan semakin diuntungkan,” ujar Hashim,
Melalui pendekatan pembangunan berbasis komunitas dan fokus pada infrastruktur desa, pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya menghadirkan keseimbangan yang lebih merata antara desa dan kota.
Dengan cara ini, setiap wilayah di Indonesia diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menjadikan Indonesia lebih sejahtera dan berdaya saing.
