Oleh: Nur Meilani
Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund kedua Indonesia, dengan mandat mengelola aset BUMN sebesar sekitar US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14-15 ribu triliun. Danantara didukung sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi nasional melalui investasi jangka panjang di sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, hilirisasi industri, manufaktur maju, dan ketahanan pangan.
Direktur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, menegaskan bahwa investasi ini adalah kabar baik untuk masyarakat Indonesia, dan Tim Teknis Kementerian PKP sedang membahas detail lebih lanjut mengenai skema pendanaan dari Danantara. Keberadaan Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan target ambisius hingga 8 % pertumbuhan tahunan, berkat transfer investasi ke sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, hilirisasi industri, manufaktur berteknologi tinggi, dan ketahanan pangan. Danantara dinilai memiliki potensi besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan membuka jalan menuju Indonesia yang mandiri.
Keseriusan pemerintah dalam menjalankan Danantara dapat dilihat dari sinergi antara pembiayaan strategis dengan program nyata, melalui komitmen investasi sebesar Rp 130 triliun untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, juga menyatakan Danantara siap mendukung penuh sektor perumahan rakyat. Pihaknya juga menyebut bahwa dukungan pembiayaan mencapai sekitar RP 130 triliun, dan akan melakukan koordinasi teknis dengan berbagai pihak mulai dari Bank BUMN, swasta, bahkan Bank Central Asia (BCA) untuk memperkuat Program 3 Juta Rumah.
Danantara juga membantu memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan inklusif di sektor perumahan rakyat, ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk hadir nyata dalam kehidupan rakyat dan bukan hanya slogan semata. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan bahwa Danantara diharapkan mampu menggerakkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan bahwa pembentukan Danantara sejalan dengan UU dan PP terkait pengelolaan aset negara.
Selain itu, profesionalisme dan transparansi merupakan pilar utama. Pemerintah menegaskan bahwa Danantara bisa diaudit kapan saja oleh lembaga pengawas seperti KPK, BPK, dan pihak eksternal, dengan laporan kinerja laporan terbuka secara publik. Efisiensi dan investasi jangka panjang pun dilakukan dengan dana yang dikumpulkan dari efisiensi belanja negara (Rp 308 triliun) dialihkan ke Danantara guna membiayai sekitar 20 proyek nasional skala besar, seperti PLTU, industri hilir, pusat data, dan akuakultur serta energi baru terbarukan. Strategi ini menandai transformasi fiskal dari konsumtif menjadi produktif.
Danantara juga dapat menjadi faktor pendorong dalam investasi domestik dan global diawali dengan melakukan investasi domestik senilai US$ 11–15 miliar di tahun pertama dalam kerjasama dengan investor global di sektor seperti mobil listrik, baterai, plasma darah, dan pusat data. Hal ini meningkatkan daya saing nasional dan membawa modal internasional ke Tanah Air. Selanjutnya Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa dengan keberadaan Danantara, Indonesia mampu berdiri sejajar di antara negara maju, membuktikan kemandirian bangsa dalam mengelola aset nasional secara berkelanjutan. Hal ini membuktikan bahwa Danantara adalah wujud nyata semangat “Indonesia berdikari secara ekonomi”.
Dalam pelaksanaannya pemerintah telah menetapkan berbagai mekanisme pengawasan yang serius, melibatkan lembaga eksternal, tokoh independen, dan audit berkala. CEO Danantara, Rosan Roeslani, secara publik memastikan keterlibatan KPK dan BPK bersyarat atas permintaan DPR, serta sistem akuntabilitas publik sebagai fondasi tata Kelola. Presiden Prabowo pun menyatakan bahwa pendirian Danantara sebagai bagian dari reformasi birokrasi efektif yang bersih dari korupsi. Sehingga danantara ini akan berdampak nyata bagi rakyat dan perekonomian Indonesia.
Dengan fokus investasi pada sektor strategis, Danantara mampu menghasilkan beberapa dampak nyata yakni dengan penciptaan lapangan kerja dalam proyek berskala besar seperti hilirisasi tambang, energi bersih, dan teknologi digital, lalu ketahanan pangan dan energi yakni dengan investasi ke sektor produk strategis yang menjadi kebutuhan nasional, selanjutnya pertumbuhan industri domestik, terutama manufaktur berteknologi tinggi yang mendukung nilai tambah produk lokal, serta optimalisasi aset BUMN, dengan jangka panjang meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, sehingga BBM APBN bisa dialokasikan untuk sektor sosial.
Dengan pertimbangan manfaat jangka panjang, profesionalisme, serta manajemen transparan, mengambil sikap mendukung kebijakan pemerintah dalam pembentukan Danantara adalah langkah yang rasional dan patriotik. Lembaga ini membuka peluang transformasi besar bagi perekonomian Indonesia menuju pertumbuhan inklusif dan kemandirian ekonomi sejati. Meskipun terdapat beberapa tantangan, kebijakan ini tetap sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Jika dijalankan dengan tata kelola normatif, Danantara memiliki potensi menjadi salah satu tonggak sejarah pembangunan Indonesia, menjadikan bangsa kita lebih mandiri, sejahtera, dan dihormati di pentas global. Oleh karena itu masyarakat harus yakin bahwa kebijakan Danantara pantas didukung sebagai langkah strategis nyata menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya secara ekonomi.
)*Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik
