Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah Siap Bangun Hunian Sementara untuk Korban Banjir Sumatera dalam Sebulan
Oleh : Putroe Siron
Komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatera kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Penegasan tersebut disampaikan saat Presiden melakukan peninjauan langsung ke kawasan terdampak bencana di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan ini dipandang sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian tempat tinggal yang layak.
Dalam agenda tersebut, kawasan pengungsian serta progres pembangunan hunian sementara menjadi fokus utama peninjauan. Lokasi pengungsian di SDN Kayu Pasak 05, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam turut dikunjungi guna memastikan kondisi pengungsi serta penanganan darurat berjalan dengan baik. Dari hasil peninjauan itu, rasa optimisme disampaikan setelah pembangunan hunian sementara terlihat telah dimulai.
Kegembiraan Presiden disampaikan setelah rumah-rumah hunian sementara diketahui sudah mulai dibangun. Kepada masyarakat, ditegaskan bahwa hunian sementara ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Dengan rampungnya pembangunan tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi harus bertahan di tenda-tenda pengungsian dalam waktu yang lama. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi psikologis dan kenyamanan para korban bencana.
Setelah pembangunan hunian sementara (Huntara) diselesaikan, langkah lanjutan berupa pembangunan hunian tetap telah dipastikan akan segera dilakukan. Disebutkan bahwa hunian tetap yang akan dibangun memiliki luas sekitar 70 meter persegi. Kualitas bangunan pun ditegaskan akan dijaga agar masyarakat dapat menempati rumah yang layak, aman, dan tahan dalam jangka panjang. Jaminan kualitas tersebut disampaikan sebagai komitmen pemerintah dalam membangun kembali kehidupan masyarakat terdampak.
Keprihatinan mendalam terhadap musibah banjir juga disampaikan Presiden dalam kunjungan tersebut. Meskipun situasi masih memerlukan kerja keras, keyakinan disampaikan bahwa pemulihan dapat dilakukan secara bertahap. Ditekankan bahwa pemerintah terus bekerja setiap hari untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang terdampak, serta memastikan tidak ada warga yang dibiarkan menghadapi bencana sendirian.
Apresiasi turut disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Peran TNI, Polri, BNPB, Basarnas, hingga relawan dinilai sangat penting dalam membantu masyarakat di lapangan. Kerja cepat dan solid dari seluruh unsur tersebut disebut telah memberikan dampak positif dalam mempercepat penanganan darurat dan pemulihan awal pascabencana.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat terdampak, termasuk para ibu dan anak-anak, yang dinilai tetap menunjukkan ketegaran di tengah situasi sulit. Sambutan hangat yang diberikan masyarakat saat kunjungan Presiden dinilai menjadi penguat semangat bagi seluruh pihak untuk terus bekerja keras memperbaiki kondisi wilayah terdampak.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Bupati Agam, Benni Warlis. Kehadiran kepala daerah bersama Presiden dipandang sebagai wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani bencana. Dukungan penuh dari pemerintah pusat disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Agam, yang menegaskan kesiapan daerah untuk menjalankan seluruh arahan yang telah disampaikan.
Pemerintah Kabupaten Agam, menegaskan bahwa percepatan pembangunan hunian sementara hingga hunian tetap akan terus dikawal. Fokus pemulihan disebut tidak hanya pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi serta penataan kembali kawasan terdampak agar lebih aman di masa mendatang. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah.
Sebelumnya, rencana pembangunan hunian bagi korban bencana telah dipaparkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam Sidang Kabinet Paripurna. Dalam forum tersebut, telah dilaporkan bahwa sebanyak 2.603 unit hunian tetap disiapkan untuk dibangun di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Pembangunan tersebut direncanakan dimulai dalam waktu dekat.
Ditekankan oleh Menteri PKP bahwa pendanaan pembangunan hunian tetap tidak bersumber dari APBN. Dana pembangunan disebut berasal dari skema non-APBN, termasuk dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi serta kontribusi pribadi. Skema pendanaan ini dinilai mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian lintas elemen terhadap masyarakat terdampak bencana.
Selain itu, disampaikan bahwa penentuan lokasi pembangunan hunian tetap dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Aspek hukum disebut harus dipastikan tuntas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dari sisi teknis, ditegaskan bahwa masyarakat tidak akan direlokasi ke wilayah yang rawan bencana. Lokasi hunian juga dirancang agar mendukung keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi warga.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 51,82 triliun. Angka tersebut mencerminkan besarnya dampak bencana, termasuk kerusakan puluhan ribu rumah, fasilitas publik, serta sektor pertanian. Dengan tantangan tersebut, ditegaskan bahwa bencana ini merupakan cobaan bersama yang harus dihadapi secara kolektif.
Melalui kehadiran langsung Presiden dan langkah-langkah konkret yang telah disiapkan, harapan baru disampaikan kepada masyarakat terdampak. Pemerintah ditegaskan akan terus hadir hingga proses pemulihan benar-benar tuntas dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik dan aman.
)* Pengamat Kebijakan Pemerintah
