Kata Papua

Presiden Prabowo Undang Tokoh Agama, Serukan Kedamaian dan Pegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan - Kata Papua

Presiden Prabowo Undang Tokoh Agama, Serukan Kedamaian dan Pegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Presiden Prabowo Undang Tokoh Agama, Serukan Kedamaian dan Pegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan

 

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengundang 16 organisasi masyarakat (ormas) keagamaan ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai tantangan kebangsaan, termasuk langkah-langkah strategis untuk menjaga situasi tetap damai dan kondusif.

 

 

 

 

Tokoh agama yang hadir salah satunya adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) Nasrullah Larada. Ormas lain yang hadir yakni Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), hingga Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII).

 

 

 

 

“Pertemuan dengan Prabowo merupakan sesuatu yang positif sehingga perlu didukung oleh seluruh elemen bangsa untuk menjaga situasi di dalam negeri tetap kondusif, kata Nasrullah.

 

 

 

 

Menurutnya, keluarga Besar PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa

 

 

 

 

Sebelumnya, enam majelis agama dan ormas keagamaan DKI Jakarta mengeluarkan seruan lewat pernyataan sikap, yang salah satu poinnya yakni menyerukan semua umat beragama di wilayah DKI untuk menahan diri dan tetap tenang serta tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

 

 

 

 

Lanjutan poin tersebut Adalah sebagai umat beragama hendaknya tetap memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan kasih dalam menyampaikan aspirasi maupun pendapat di muka umum/ruang publik baik secara langsung maupun dalam jaringan.

 

 

 

 

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani KH. Muhammad Faiz Syukron Maknum (Ketum MUI DKI Jakarta), KH. Achmad Abubakar (Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta), Pdt. Arliyanus Larosa (Ketua PGI DKI Jakarta), Mulyadi (Perwakilan Umat Budha Indonesia DKI Jakarta), KH. Samsul Ma’arif (Ketua PW NU DKI Jakarta), Romo Antonius Suyadi Pr (Komisi HAAK Keuskupan Agung Jakarta), I Nengah Darma (Parisada Hindu Dharma Indonesia DKI Jakarta) dan Ws. Liem Liliany Lontoh (Ketua Majelis Tingggi Agama Konghucu DKI Jakarta).

 

 

 

 

Sementara itu, Ketua Umum GPII Masri Ikoni menegaskan bahwa stabilitas dan keamanan adalah tanggung jawab bersama setiap warga negara.

 

 

 

 

“Saatnya semua elemen bangsa bersatu dan bergandengan tangan menjaga negeri dari segala bentuk perpecahan,” tuturnya.

 

 

 

 

Di kota Semarang, Walikota Semarang Agustina mengundang seluruh warga Kota Semarang untuk bersama-sama berdoa memohon keberkahan dan keamanan bagi ibukota Provinsi Jawa Tengah.

 

 

 

 

“Mari kita jadikan doa sebagai pengikat hati, agar kita tetap rukun, guyub, dan bergotong-royong membangun kota ini menjadi semakin maju dan sejahtera. Kita jaga Semarang tetap aman, damai, dan kondusif di tengah situasi nasional yang penuh tantangan. Persatuan adalah kunci, dan kedamaian adalah jalan menuju kesejahteraan,” kata Agustina.

 

 

 

 

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dan rasa aman. Dirinya menekankan agar publik tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab. [RWA]

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.                           Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak.