Presiden Tegaskan Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen tegas pemerintah dalam memperkuat agenda nasional pemberantasan korupsi. Pemerintah memastikan bahwa upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus menjadi prioritas utama. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis yang menekankan penguatan integritas, perbaikan sistem pengawasan, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum.
Pemerintah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh hanya bertumpu pada penindakan, melainkan juga harus diperkuat melalui pencegahan dan pembangunan sistem yang lebih kokoh. Pemerintah berdiri tegak pada prinsip bahwa korupsi adalah musuh bersama. Negara tidak boleh memberi ruang bagi praktik yang merugikan rakyat,
Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Brigjen Pol. Dwi Agus Prianto, mengatakan sesuai arahan kepala negara, seluruh kebijakan pemerintah diarahkan untuk meningkatkan integritas dalam pengelolaan anggaran negara.
“Kami berkomitmen memastikan setiap proses kebijakan publik berjalan bersih dan tepat sasaran. Integritas adalah pondasi utama,” katanya.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa semua proses penanganan perkara selalu ditempuh sesuai prosedur dan prinsip akuntabilitas. Sinergi positif dengan pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum secara profesional.
“Pemerintah dan KPK memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga negara dari praktik korupsi. Sinergi ini harus dimaknai sebagai kekuatan untuk memperkokoh sistem,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menambahkan pemerintah terus memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan agar pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif.
“Presiden selalu menegaskan bahwa bangsa ini harus dibangun di atas nilai kejujuran dan tanggung jawab. Seluruh kebijakan diarahkan untuk memastikan penyelenggaraan negara semakin bersih,” ujar Yusril.
Langkah-langkah strategis yang telah ditempuh pemerintah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi agenda sektoral, tetapi komitmen nasional yang terus diperkuat dari berbagai lini. Dengan dukungan penuh Presiden dan sinergi antarlembaga, pemerintah optimistis dapat membangun tata kelola yang semakin transparan dan berintegritas demi kepentingan rakyat.
