Program Listrik Desa Implementasi Pemerataan Akses Energi Secara Nasional
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan Program Listrik Desa yang menjadi bagian strategis dari agenda pemerataan akses energi nasional.
Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dapat menikmati manfaat listrik sebagai sumber utama penggerak aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,3 triliun untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada tahun 2025.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa dana tersebut digelontorkan untuk mendukung program listrik desa dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat. Pemerintah memberikan penugasan ini kepada PLN karena dinilai memiliki infrastruktur dan kapasitas terbaik untuk menyelesaikan program dengan waktu yang terbatas.
“Penugasan ini kita berikan kepada ke PLN karena kami anggap bahwa waktunya pendek dan mereka yang punya infrastruktur yang memadai juga bisa melakukan ini,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, alokasi tersebut berasal dari anggaran tambahan Kementerian ESDM yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) perubahan tahun anggaran 2025.
“Dan Rp4,3 atau Rp4,4 ini sama dengan kurang lebih 30% dari total DIPA induk maupun DIPA perubahan yang ada di APBN 2025,” ujar Bahlil.
Bahlil juga mengatakan bahwa realisasi anggaran Kementerian hingga awal November 2025 baru mencapai sekitar 31 persen, namun dia optimistis hingga akhir tahun dapat menyentuh 90 persen.
“Kita ada blokir dan efisiensi kurang lebih sekitar Rp1,55 triliun. Ini yang perlu kami laporkan terkait dengan realisasi anggaran dan program kerja di 2025. Sehingga totalnya untuk melistriki seluruh rumah tangga di Indonesia diperlukan tambahan Rp64,09 triliun,” ungkap Bahlil.
Sebelumnya Bahlil mengatakan bahwa program listrik desa menjadi salah satu perhatian utama Presiden Prabowo. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah di Indonesia sudah teraliri listrik paling lambat pada 2030 mendatang.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk listrik desa 2029-2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun, itu harus selesai semua,” jelas Bahlil.
Guna mewujudkan target tersebut, Kementerian ESDM tahun ini hingga 2029 akan mempercepat penyediaan akses listrik melalu program listrik desa ini di 10.068 lokasi untuk menjangkau 1,28 juta calon pelanggan sementara pada 2025 akan diselesaikan penyediaan akses listrik di 1.285 lokasi untuk 77.616 pelanggan.
Melalui keberlanjutan Program Listrik Desa, pemerintah menegaskan tekad untuk tidak meninggalkan satu pun daerah dalam kegelapan. Dengan sinergi seluruh pihak, pemerataan akses energi diyakini akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
