Program Makan Bergizi Gratis Perkuat Ketahanan Gizi Nasional
Oleh: Fajar Adi Nugroho
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus menjalankan amanat konstitusi. Program ini dirancang untuk memastikan negara hadir memenuhi hak dasar rakyat, khususnya generasi muda, agar memperoleh asupan gizi yang layak dan berkelanjutan.
Landasan normatif program ini sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Pemerintah memandang pemenuhan gizi sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan manusia, karena kualitas sumber daya manusia ditentukan sejak fase awal kehidupan.
MBG difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan kondisi fisik yang sehat, anak-anak diharapkan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik, konsentrasi belajar yang meningkat, serta risiko stunting dan gangguan kesehatan lain yang dapat ditekan sejak dini.
Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Imamudin Yuliadi, menilai bahwa MBG memiliki peruntukan yang jelas dan berbeda dari anggaran pendidikan maupun gaji guru. Pemerintah merancangnya sebagai kebijakan khusus di bidang gizi, meskipun dampaknya turut memperkuat kualitas pendidikan melalui peningkatan kondisi fisik dan kesehatan siswa.
Imamudin memandang keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh kesiapan ekosistem pendukung, terutama di tingkat daerah. Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan rantai pasok bahan pangan berjalan stabil, mulai dari beras, telur, sayuran, hingga produk peternakan dan perikanan.
Ketika kebutuhan MBG dipenuhi dari produksi lokal, program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan status gizi, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah. Pemerintah menilai pendekatan ini sebagai strategi ganda yang memperkuat ketahanan gizi sekaligus ketahanan ekonomi lokal.
Imamudin menilai bahwa dengan perencanaan matang dan dukungan ekosistem yang kuat, MBG berpotensi menimbulkan efek pengganda yang signifikan. Peningkatan permintaan terhadap produk pangan lokal dapat membuka lapangan kerja baru, menurunkan angka pengangguran, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Rencana pengoperasian sekitar 35 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada tahun ini dipandang sebagai peluang besar bagi daerah. Keberadaan ribuan satuan pelayanan tersebut dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama dari masyarakat sekitar, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam pelaksanaan MBG. Organisasi kemasyarakatan, kelompok perempuan, pemuda, dan komunitas lokal dipandang memiliki peran strategis dalam penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Keterlibatan ini diharapkan membuat MBG benar-benar menjadi program yang membumi dan dirasakan sebagai milik bersama. Dengan partisipasi luas, program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mendapat dukungan sosial yang kuat.
Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa besarnya anggaran MBG menuntut tata kelola yang profesional dan transparan. Pengawasan dan akuntabilitas menjadi perhatian utama agar program tetap berada pada tujuan awal dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan sempit.
Komitmen penguatan tata kelola tersebut juga tercermin dari keterlibatan Perum BULOG dalam mendukung MBG. BULOG menegaskan kesiapan menjalankan penugasan pemerintah, khususnya dalam penyediaan beras sebagai bahan pangan pokok utama.
Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa perusahaan siap menyuplai beras berkualitas sesuai standar yang ditetapkan. Pemerintah memastikan bahwa aspek kebersihan, mutu, dan kelayakan konsumsi menjadi prioritas agar pangan yang disalurkan benar-benar aman dan bergizi.
Peran BULOG dipandang strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan kualitas pangan. Sinergi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang berkelanjutan bagi pelaksanaan MBG di seluruh wilayah.
Dari sisi kesehatan masyarakat, Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UHAMKA, Leni Sri Rahayu, menilai MBG memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Program ini dirancang untuk menjangkau kelompok sasaran utama, termasuk balita, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia sekolah, dan remaja.
Leni menjelaskan bahwa pemenuhan gizi melalui satu kali makan utama setiap hari dapat meningkatkan akses kelompok rentan terhadap makanan bergizi yang layak. Jika dilaksanakan sesuai standar, MBG berpotensi meningkatkan status gizi masyarakat secara signifikan.
Pemerintah memandang monitoring dan evaluasi berkelanjutan sebagai bagian penting dari penguatan program. Dengan jumlah SPPG yang terus bertambah, pengawasan terhadap standar gizi, waktu distribusi, dan kualitas layanan menjadi kunci agar tujuan program tercapai secara optimal.
Leni menekankan bahwa pemenuhan gizi yang baik berkontribusi besar terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan kemampuan belajar anak. Anak dengan status gizi baik memiliki kesiapan yang lebih optimal untuk mengikuti proses pembelajaran dan membangun kemandirian di masa depan.
Leni juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan sebagai fase krusial perkembangan otak. Pemerintah menempatkan periode ini sebagai prioritas karena kekurangan gizi pada fase awal dapat berdampak jangka panjang terhadap kemampuan kognitif dan kualitas hidup.
Dengan pendekatan yang terintegrasi antara gizi, kesehatan, dan ekonomi, Program Makan Bergizi Gratis diposisikan sebagai instrumen strategis negara. Pemerintah tidak hanya mengejar hasil jangka pendek, tetapi menanamkan investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan gizi nasional dan kualitas generasi penerus bangsa.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
