Oleh Dianita Yanuar
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dapat dipahami semata sebagai kebijakan pemenuhan gizi anak-anak, melainkan sebagai desain besar pembangunan ekonomi yang bekerja dari akar rumput. Di tengah tantangan stagnasi ekonomi lokal di banyak daerah, MBG hadir sebagai instrumen negara yang secara simultan menjawab persoalan kesehatan, pendidikan, dan perputaran ekonomi. Skema yang diterapkan menunjukkan bahwa negara mulai menggeser pendekatan pembangunan dari pola sentralistis menuju distribusi langsung yang lebih berani dan progresif.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa BGN menerapkan pola baru dalam tata kelola anggaran dengan menyalurkan dana langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa melalui pemerintah daerah. Sekitar 93 persen dari total anggaran BGN dikirim langsung ke SPPG di seluruh Indonesia. Dari total anggaran Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun beredar langsung di daerah, dari Sabang hingga Merauke. Setiap SPPG rata-rata menerima alokasi sekitar Rp500 juta per hari, sebuah angka yang mencerminkan besarnya likuiditas yang digelontorkan negara langsung ke level paling bawah.
Model ini menghadirkan perubahan mendasar dalam cara negara menggerakkan ekonomi daerah. Dana publik tidak lagi berhenti di meja birokrasi, melainkan langsung bertransformasi menjadi aktivitas ekonomi riil. Hingga saat ini, dana yang telah beredar di berbagai wilayah diperkirakan mencapai Rp36 triliun. Besarnya perputaran tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu pengungkit ekonomi paling signifikan dalam waktu singkat, terutama karena distribusinya merata dan tidak terpusat di kota-kota besar. Banyaknya SPPG yang beroperasi di suatu daerah secara langsung menentukan besaran perputaran uang, sehingga daerah dengan basis produksi pangan yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh.
Dampak paling nyata dari kebijakan ini terlihat pada sektor produksi lokal. BGN menjamin penyerapan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan daerah untuk memenuhi kebutuhan MBG. Kepastian pasar yang sebelumnya sulit diperoleh petani kini hadir melalui negara. Fenomena kenaikan harga komoditas, seperti wortel di Nusa Tenggara Timur yang mengalami lonjakan signifikan, menjadi bukti bahwa intervensi negara yang tepat sasaran mampu memperbaiki posisi tawar produsen kecil. Ini bukan sekadar efek sesaat, melainkan perubahan struktur pasar yang memberi harapan baru bagi petani dan nelayan.
Kenaikan serapan produksi tersebut berkontribusi pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Rata-rata NTP yang kini berada di kisaran 125 menunjukkan bahwa pendapatan petani tidak lagi hanya cukup untuk bertahan hidup, tetapi mulai membuka ruang investasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dadan Hindayana bahkan optimistis NTP dapat terdongkrak hingga 150 seiring berjalannya MBG secara konsisten. Jika target ini tercapai, maka MBG dapat dicatat sebagai salah satu kebijakan negara paling berdampak dalam memperbaiki struktur ekonomi pedesaan.
Dari perspektif makro, besarnya perputaran dana MBG juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi. Pada triwulan pertama tahun lalu, pemerintah menggelontorkan stimulus Rp37 triliun yang mendorong pertumbuhan ekonomi 4,7 persen. Tahun ini, hingga Maret saja, peredaran dana BGN diperkirakan mencapai Rp62 triliun. Perbedaan mendasar terletak pada cara dana itu bekerja. MBG tidak hanya mendorong konsumsi, tetapi juga mengaktifkan produksi lokal, distribusi, dan penyerapan tenaga kerja di daerah, sehingga dampak bergandanya jauh lebih luas.
Dimensi ekonomi kreatif dan perdesaan turut ditekankan oleh Teuku Riefky Harsya, yang menilai MBG sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi desa. Dorongan agar dapur-dapur SPPG memprioritaskan bahan baku lokal memperkuat rantai pasok dan memastikan uang berputar di wilayah yang sama. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga strategi pembangunan berbasis komunitas.
Dukungan politik terhadap MBG juga menguat. Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana, menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Dampaknya tidak berhenti pada kesehatan, tetapi juga merembet ke sektor pendidikan dan ekonomi keluarga. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi memadai menunjukkan konsentrasi belajar yang lebih baik dan tingkat kehadiran sekolah yang meningkat, sementara orang tua terbantu karena sebagian beban pengeluaran rumah tangga berkurang.
Lebih jauh, operasional SPPG membuka lapangan kerja baru di tingkat lokal. Kegiatan memasak, pengemasan, distribusi, hingga pengadaan bahan pangan melibatkan tenaga kerja dan pelaku usaha setempat. Rantai ekonomi yang tercipta dari dapur-dapur MBG ini menjadi bukti bahwa kebijakan publik yang dirancang dengan visi menyeluruh mampu menciptakan manfaat berlapis.
MBG telah menghadirkan paradigma baru pembangunan nasional. Negara tidak hanya hadir memberi bantuan, tetapi membangun ekosistem ekonomi yang hidup di daerah. Dengan perputaran dana yang besar, jaminan pasar bagi produksi lokal, serta dampak positif pada kesehatan dan pendidikan, MBG membuka ruang baru bagi ekonomi daerah untuk tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Apabila konsistensi kebijakan ini terus terjaga, maka MBG akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan Indonesia yang berkeadilan.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi
