Kata Papua

Proyek Rempang Tingkatkan Investasi dan Ciptakan Lapangan Pekerjaan - Kata Papua

Proyek Rempang Tingkatkan Investasi dan Ciptakan Lapangan Pekerjaan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Proyek Rempang Tingkatkan Investasi dan Ciptakan Lapangan Pekerjaan

Oleh: Andika Pratama

Proyek Rempang yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional mempunyai banyak manfaat. Selain meningkatkan Investasi di Indonesia, juga berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan adanya proyek ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk membawa keuntungan bagi masyarakat salah satunya di bidang peningkatan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Dengan nilai investasi yang ditaksir mencapai Rp. 381 Triliun, Rempang Eco-City diyakini dapat memberikan eskalasi bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Rempang-Galang. Bahkan saat masa pembangunan sekalipun, diperkirakan ekonomi masyarakat dapat ikut terangkat dengan kegiatan ekonomi mikro kecil dan menengah.

Pengembangan yang dilakukan tentu saja akan terus mengedepankan kearifan lokal. Sehingga bukan hanya daerahnya yang akan maju, melainkan masyarakat juga akan juga investasi di Kawasan yang berpotensi, menyebabkan stagnasi ekonomi wilayah tersebut.

Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat nilai investasi asing di kawasan BP Batam meningkat sebesar 48,5 persen atau Rp11,2 Triliun dengan jumlah proyek 1.738 sepanjang tahun 2022. Selain itu, BKPM juga mencatat adanya peningkatan volume perdagangan yang cukup signifikan di mana kegiatan perdagangan (utamanya ekspor) di kawasan BP Batam mengalami surplus hingga 79 persen.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengatakan capaian yang ditorehkan BP Batam tersebut mencerminkan bahwa iklim investasi di tanah air masih cukup menggairahkan. Menurutnya sebagai mitra kerja BP Batam tentu saja mengapresiasi capaian yang berhasil dilakukan mereka. Nilai investasi yang meningkat serta perdagangan yang mengalami surplus di tengah badai ketidakpastian ekonomi global pasca pandemi covid-19 bukanlah perkara mudah.

Bendahara Megawati Institute itu juga menyambut positif langkah BP Batam yang melakukan pengembangan kawasan secara terintegrasi guna meningkatkan volume ekspor ke depan dengan membangun sejumlah infrastruktur jalan baik arteri maupun flyover serta melakukan revitalisasi Bandara dan Pelabuhan. Hal tersebut merupakan aksi konkret dalam menggenjot perekonomian nasional. Sebab infrastruktur yang memadai dan terintegrasi akan menjadi jadi kunci keberhasilan perekonomian.

Selain itu, Darmadi mengatakan, bakal ada banyak efek positif ketika aktivitas perdagangan dan investasi meningkat di kawasan BP Batam nantinya. hal itu akan berdampak positif terhadap masyarakat sekitar nantinya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tentu saja bisa menyerap tenaga kerja misalnya, kegiatan ekonomi masyarakat sekitar juga akan ikut terdongkrak.

Menurutnya, Batam sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Barat yang berada di jalur strategis perdagangan global (selat Malaka) perlu mempercantik diri guna mengerek modal asing masuk ke Indonesia. Sehingga pihaknya mendukung penuh upaya yang dilakukan BP Batam yang tengah mengembangkan kawasan melalui pembangunan sejumlah infrastruktur jalan, merevitalisasi bandara hingga pelabuhan.

Dengan meningkatkan investasi akibat adanya Proyek Rempang tentu juga akan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kepala BP Batam Muhammad Rudi, mengatakan tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Proyek Rempang diprioritaskan untuk seluruh generasi muda di Pulau Rempang. Investasi ini akan membutuhkan tenaga kerja 30 ribu orang dari berbagai macam tingkat. Sehingga Pemerintah Daerah terus berupaya menyiapkan SDM di Pulau Rempang,

Dukungan terus mengalir kepada proyek Rempang ini. Salah satunya Akademisi Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB), Adi Adiyanto yang mengatakan mendukung investasi yang masuk ke Indonesia termasuk di Pulau Rempang, sebab hal itu sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya kesejahteraan masyarakat.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB ini menuturkan, nilai investasi yang disebut oleh Menteri Bahlil Lahadalia sebesar Rp 174 triliun bukanlah menjadi poin utamanya, tetapi bagaimana pemerintah benar-benar menjadikan investasi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Pulau Rempang dan sekitarnya dalam penyerapan tenaga kerja. Lewat investasi dengan nilai yang cukup besar itu mampu mendukung ekonomi rakyat lewat lapangan pekerjaan, dimana pemerintah memprioritaskan para pekerja dari masyarakat Pulau Rempang dan sekitarnya.

Selain itu, pengembangan Kawasan Rempang Eco-City juga akan meningkatkan kesehatan ekologis dan sosial jangka panjang. Apalagi hal ini akan ditunjang dengan kawasan pariwisata yang akan dikembangkan lebih optimal, sehingga wilayah ini tidak akan mengalami ketertinggalan. Artinya wilayah tersebut akan tetap maju tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal yang telah ada.

Di sisi lain, program dari pemerintah juga akan menciptaka legalitas atas hunian penduduk di Kawasan Rempang dan Galang. Penataan pemukiman penduduk tempatan juga akan terintegrasi dengan fasilitas serta infrastruktur yang baik. Pemerintah menawarkan banyak keuntungan atas rencana Investasi Rempang Eco-City, hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang tinggal di Rempang dan sekitarnya.

Penulis : Salah satu Mahasiswa Fakultas Ekonomi Uhamk

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Most Popular

Categories

Related Post

Uncategorized
Langkah Nyata Pemerintah Putus Aliran Dana Judi Daring Lewat Pemblokiran Rekening dan e-Wallet Oleh : Andi Mahesa Judi daring telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Perkembangannya yang pesat di era digital memanfaatkan berbagai celah teknologi untuk beroperasi, termasuk melalui sistem perbankan dan layanan keuangan berbasis dompet digital. Transaksi yang cepat, anonim, dan lintas batas membuat peredaran uang hasil judi daring semakin sulit dilacak tanpa intervensi tegas dari negara. Menyadari hal ini, pemerintah bergerak cepat untuk memutus aliran dana yang menjadi urat nadi praktik ilegal tersebut. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah pemblokiran rekening dormant dan e-wallet yang terindikasi digunakan dalam transaksi judi daring. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, berkomitmen untuk menindak tegas setiap dompet digital yang terlibat dalam tindak pidana judi daring. Berdasarkan data, PPATK mencatat deposit judi daring melalui e-wallet mencapai Rp 1,6 triliun, dengan jumlah transaksi fantastis hingga 12,6 juta kali. Angka ini mencerminkan skala masalah yang tidak dapat dianggap remeh. Pemblokiran dilakukan tidak hanya terhadap e-wallet yang aktif digunakan, tetapi juga yang terbengkalai atau dormant, karena keduanya berpotensi disalahgunakan oleh jaringan pelaku. Ivan menjelaskan bahwa penanganan terhadap e-wallet atau platform fintech memerlukan pendekatan berbeda dibanding rekening konvensional. Teknologi yang digunakan lebih dinamis dan terhubung langsung dengan ekosistem digital, sehingga metode pengawasan dan pemblokiran harus adaptif. Sebelumnya, PPATK telah menerapkan kebijakan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan, dengan temuan lebih dari 140 ribu rekening dormant yang menganggur lebih dari 10 tahun. Banyak di antaranya digunakan untuk aktivitas ilegal, mulai dari jual beli rekening hingga praktik pencucian uang, sehingga intervensi segera menjadi kebutuhan mendesak. Langkah pemerintah ini mencerminkan strategi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pemutusan jalur pendanaan. Dalam konteks kejahatan siber, pemblokiran akses keuangan adalah bentuk pencegahan yang efektif untuk melumpuhkan operasional jaringan. Pemblokiran massal menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan menjadi surga bagi pelaku judi daring yang memanfaatkan teknologi untuk menghindari hukum. Dengan memutus aliran dana, pemerintah juga melindungi masyarakat dari risiko finansial dan jebakan yang sering kali menjerumuskan mereka dalam lilitan hutang. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa Kemenko Polkam, Brigjen Polisi Adhi Satya Perkasa, menambahkan bahwa pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring. Forum ini berfungsi sebagai pusat sinergi lintas lembaga untuk memastikan langkah pemberantasan berjalan efektif. Dalam pandangannya, penindakan hukum harus diiringi dengan edukasi publik, penguatan regulasi, dan pengamanan ruang siber dari konten negatif. Dengan demikian, penanggulangan judi daring tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berkelanjutan. Adhi menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi judi daring yang kerap beroperasi lintas negara. Tanpa kerja sama global, jaringan pelaku akan selalu menemukan celah untuk memindahkan server, mengaburkan transaksi, dan menghindari jerat hukum. Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing agar tidak menjadi titik rawan penyusupan sistem oleh konten judi daring. Pengawasan di tingkat lokal menjadi kunci karena peredaran aplikasi ilegal seringkali memanfaatkan distribusi melalui jalur yang sulit dijangkau otoritas pusat. Keberhasilan pemberantasan judi daring, menurut Adhi, tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Dibutuhkan gerakan kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan aman. Peran masyarakat, media, akademisi, dan sektor swasta sangat penting dalam membentuk ekosistem digital yang tangguh terhadap infiltrasi konten negatif. Kesadaran publik akan bahaya judi daring harus terus ditumbuhkan agar pencegahan berjalan dari hulu, bukan sekadar penindakan di hilir. Langkah tegas pemerintah melalui PPATK dan Kemenko Polkam menjadi bukti keseriusan negara dalam melindungi warganya dari bahaya judi daring. Dengan kombinasi antara teknologi pengawasan, regulasi yang adaptif, dan kerja sama lintas sektor, peluang pelaku untuk bersembunyi semakin sempit. Pemblokiran rekening dormant dan e-wallet bukan sekadar tindakan administratif, tetapi bagian dari strategi komprehensif memutus ekosistem finansial kejahatan siber. Di saat yang sama, upaya ini memberi pesan moral bahwa negara hadir untuk menjaga integritas ekonomi dan ketahanan moral masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa judi daring bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial yang berdampak luas. Korban tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga dapat mengalami gangguan psikologis, kehancuran rumah tangga, hingga kriminalitas yang lahir dari tekanan finansial. Dengan memahami dampaknya, masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap setiap tawaran atau iklan yang menggiring ke arah perjudian. Dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah akan mempercepat tercapainya tujuan pemberantasan. Di tengah derasnya arus digitalisasi, kewaspadaan menjadi benteng utama masyarakat terhadap ancaman judi daring. Pemerintah telah mengambil langkah nyata memutus aliran dana melalui pemblokiran rekening dan e-wallet, namun keberhasilan upaya ini membutuhkan partisipasi aktif setiap individu. Masyarakat harus lebih selektif dalam menggunakan layanan keuangan digital, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan menolak segala bentuk normalisasi perjudian di ruang publik. Bersama-sama, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan produktif bagi generasi mendatang. *) Penulis merupakan Mahasiswa Pascasarjana.
On Key

Related Posts