Reformasi Jilid II Tidak Relevan, Ekonomi Indonesia Hari Ini Bukan Krisis 1998
Oleh: Winna Nartya
Dalam beberapa pekan terakhir, wacana mengenai “Reformasi Jilid II” kembali mengemuka seiring pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya tekanan ekonomi global. Ultimatum yang disampaikan sebagian kelompok mahasiswa agar pemerintah mampu menguatkan rupiah dalam tenggat waktu tertentu, disertai ancaman mobilisasi massa bertajuk Reformasi Jilid II, memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang sudah sedemikian buruk sehingga layak disamakan dengan krisis 1998?
Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian sehat dari demokrasi. Namun, kritik yang baik harus dibangun di atas pembacaan data yang utuh, bukan semata persepsi yang lahir dari kekhawatiran sesaat. Dalam konteks tersebut, menyamakan situasi ekonomi Indonesia tahun 2026 dengan kondisi menjelang Reformasi 1998 merupakan penyederhanaan yang berpotensi menyesatkan publik.
Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia saat ini menghadapi tantangan. Rupiah mengalami tekanan, pasar keuangan berfluktuasi, dan ketidakpastian global masih membayangi perekonomian dunia. Namun tantangan tersebut terjadi hampir di seluruh negara, bukan hanya Indonesia. Penguatan dolar Amerika Serikat, konflik geopolitik, perlambatan perdagangan global, hingga perubahan arah kebijakan moneter negara-negara maju menjadi faktor yang memengaruhi banyak perekonomian berkembang secara bersamaan. Karena itu, pelemahan rupiah tidak dapat secara otomatis dijadikan indikator bahwa Indonesia sedang menuju krisis sistemik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras mengatasi berbagai persoalan ekonomi melalui koordinasi yang intensif dan kebijakan yang saling memperkuat. Menurutnya, persoalan ekonomi dipengaruhi banyak faktor sehingga tidak seluruh target perbaikan dapat dicapai dalam tenggat waktu yang ditentukan secara sepihak. Realitas ekonomi modern kini kian kompleks, di mana stabilitas tidak dibangun melalui keputusan instan, melainkan melalui konsistensi kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Lebih penting lagi, data ekonomi menunjukkan bahwa fundamental Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan tahun 1998.
Menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional tetap menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Tenaga Ahli Utama BAKOM RI, Fithra Faisal, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mempertahankan disiplin fiskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arahan Presiden menegaskan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas 3 persen. Bahkan, pada tahun mendatang pemerintah menargetkan tingkat defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8 persen. Upaya tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan efisiensi, penataan ulang prioritas anggaran, serta penguatan belanja pada sektor-sektor yang mampu memberikan efek pengganda bagi perekonomian. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga tata kelola keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan.
Di sisi lain, sejumlah indikator justru menunjukkan aktivitas ekonomi domestik yang tetap bergerak positif. Indeks keyakinan konsumen masih terjaga, konsumsi listrik meningkat, penjualan kendaraan menunjukkan perbaikan, dan sektor manufaktur mulai mengalami penguatan aktivitas produksi. Bahkan arus modal asing pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menunjukkan tren yang membaik sepanjang triwulan kedua 2026. Artinya, meskipun pasar keuangan menghadapi tekanan, para pelaku ekonomi masih melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan.
Pandangan serupa juga disampaikan Udin Nurrahman, Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jawa Tengah. Menurutnya, pelemahan rupiah tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan kegagalan pemerintah karena terdapat banyak faktor global yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Ia menilai bahwa berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat industri dalam negeri, mendorong hilirisasi, serta menjaga daya beli masyarakat perlu dilihat sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan global yang tidak hanya dialami Indonesia.
Lebih jauh lagi, analis politik Universitas Katolik Parahyangan Kristian Widya Wicaksono mengingatkan bahwa kondisi saat ini lebih tepat dibaca sebagai tekanan terhadap tingkat kepercayaan publik dibandingkan sebagai tanda keruntuhan sistem ekonomi. Menurutnya, Indonesia memang sedang menghadapi fase stres ekonomi yang berat, tetapi belum memasuki fase kehancuran makroekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1998.
Analisis tersebut penting karena membedakan antara kritik terhadap kebijakan dan klaim tentang runtuhnya sistem. Dalam demokrasi, kritik harus terus hidup. Namun ketika kritik berubah menjadi narasi bahwa negara sedang menuju situasi yang identik dengan 1998 tanpa didukung data yang memadai, maka yang lahir bukan lagi kontrol sosial, melainkan pembentukan persepsi yang berpotensi mengganggu optimisme publik. Padahal optimisme merupakan salah satu modal ekonomi yang sangat penting. Kepercayaan konsumen, kepercayaan investor, dan ekspektasi pelaku usaha memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Menjaga ruang kritik tidak berarti harus mengorbankan objektivitas dalam membaca realitas.
Semangat reformasi tetap relevan sebagai pengingat pentingnya demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun menjadikan pelemahan rupiah sebagai dasar seruan Reformasi Jilid II adalah kesimpulan yang terlalu jauh. Indonesia tahun 2026 bukan Indonesia tahun 1998. Fundamental ekonomi masih kuat, inflasi terkendali, pertumbuhan tetap terjaga, sektor keuangan stabil, dan pemerintah memiliki instrumen kebijakan yang jauh lebih matang dibandingkan seperempat abad lalu.
Yang kita butuhkan saat ini bukanlah membangun narasi krisis yang berlebihan, melainkan memperkuat kolaborasi, menjaga optimisme, serta memastikan berbagai tantangan ekonomi dijawab dengan kebijakan yang rasional dan terukur. Reformasi yang sesungguhnya hari ini bukan mengguncang fondasi negara, melainkan memperkuat kapasitas bangsa untuk tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks.
*) pemerhati ekonomi
