Lompat ke konten utama

Kata Papua

Relaunching AMANAH Jadi Pusat Kolaborasi, Aceh Bidik Peran Global di Industri Kreatif - Kata Papua

Relaunching AMANAH Jadi Pusat Kolaborasi, Aceh Bidik Peran Global di Industri Kreatif

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

*Aceh* – Penguatan peran AMANAH sebagai pusat kolaborasi mulai menunjukkan arah konkret dalam mendorong pengembangan industri kreatif di Aceh. Setelah momentum relaunching, berbagai langkah strategis diarahkan untuk memastikan program berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan daya saing daerah.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa pengembangan sektor ini selaras dengan agenda nasional.

“Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ketiga, menekankan pentingnya peningkatan tenaga kerja berkualitas melalui pengembangan industri kreatif,” ujarnya.

Ia menambahkan, industri kreatif menjadi sektor strategis karena berbasis keterampilan yang harus terus dikembangkan.

“Dengan penguatan skill, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan berkelanjutan,” katanya.

Sejalan dengan itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menyampaikan bahwa pemanfaatan Gedung AMANAH kini difokuskan sebagai pusat aktivitas bersama lintas sektor.

“Fasilitas ini harus dimaksimalkan sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas kreatif,” ujarnya.

Ia menilai pendekatan berbasis sinergi menjadi langkah efektif dalam menjawab tantangan sosial ekonomi di Aceh.

“Melalui kolaborasi yang kuat, program-program yang dijalankan diharapkan mampu menekan pengangguran dan kemiskinan secara lebih terarah,” tambahnya.

Dalam pengembangannya, konsep hilirisasi turut menjadi perhatian utama guna meningkatkan nilai tambah ekonomi.

“Hilirisasi tidak hanya berlaku di sektor tambang, tetapi juga pada industri kreatif seperti fashion, parfum, film, hingga aplikasi digital yang dapat dikembangkan menjadi produk lokal unggulan,” jelasnya.

Menurutnya, kekayaan budaya yang dimiliki menjadi modal penting untuk mendorong Aceh tampil sebagai bagian dari kekuatan industri kreatif global.

Lebih lanjut, AMANAH diarahkan menjadi pusat kurasi ide, inkubasi bisnis, serta penguatan komersialisasi kekayaan intelektual. Kolaborasi multipihak terus diperkuat dengan melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan komunitas.

“Sinergi ini penting untuk menjawab berbagai tantangan, mulai dari pembiayaan, pemasaran, hingga perlindungan kekayaan intelektual,” ungkapnya.

Dengan penguatan ekosistem tersebut, program AMANAH kini difokuskan pada perluasan akses pendanaan, peningkatan promosi, serta dorongan ekspor produk kreatif. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan investasi sekaligus membuka lapangan kerja baru.

“Kita optimistis, melalui langkah kolaboratif ini, Aceh dapat memperkuat posisinya tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di level global,” tutupnya.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana yang baik harus berjalan dalam dua arah: pemerintah wajib memberikan informasi secara cepat dan terbuka, sementara masyarakat perlu memiliki disiplin untuk mengakses sumber resmi. Kewaspadaan harus tetap tinggi, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketakutan tanpa dasar. Data menjadi pembeda antara kesiapsiagaan yang rasional dan kepanikan yang tidak produktif. Pelajaran serupa terlihat dalam penanganan informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap video erupsi yang beredar di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan data pemantauan resmi aktivitas Gunung Semeru. Menurut Isnugroho, penyebaran informasi kebencanaan yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena itu, publik perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum membagikan konten. Dalam situasi bencana, satu video yang salah konteks dapat menciptakan persepsi bahwa ancaman sedang berlangsung, padahal kondisi sebenarnya mungkin telah berubah atau tidak sesuai dengan narasi yang beredar. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa mitigasi modern tidak hanya berkaitan dengan pemantauan gunung api dan kesiapan evakuasi. Mitigasi juga menyangkut pengelolaan informasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan klarifikasi secara cepat agar informasi keliru tidak berkembang menjadi kepanikan yang lebih luas. Tantangan komunikasi kebencanaan juga terlihat di Jakarta setelah adanya informasi mengenai kemungkinan paparan abu vulkanik. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Ia menekankan pentingnya mengikuti informasi dari lembaga resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum melalui proses verifikasi. Menurut Chico, masyarakat perlu menjadikan informasi dari BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah sebagai rujukan utama. Sikap tersebut penting agar warga dapat mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk menggunakan perlindungan diri apabila diperlukan, tanpa terpengaruh oleh narasi berlebihan yang beredar di media sosial. Kehadiran pemerintah dalam menghadapi erupsi tidak hanya terlihat melalui penanganan dampak fisik, tetapi juga melalui penguatan komunikasi publik. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, BMKG, dan PVMBG menjadi fondasi penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang sama dan tidak tersesat oleh kabar liar. Indonesia membutuhkan budaya mitigasi yang berbasis data. Masyarakat harus memahami bahwa informasi resmi dapat berubah sesuai perkembangan aktivitas gunung api. Karena itu, mengikuti pembaruan secara berkala jauh lebih penting daripada mempercayai satu unggahan viral yang belum jelas sumbernya. Pada akhirnya, bencana alam memang tidak selalu dapat