Lompat ke konten utama

Kata Papua

Relawan Santri Minangkabau Sumbar Satukan Suara Dukung Ganjar Presiden 2024 - Kata Papua

Relawan Santri Minangkabau Sumbar Satukan Suara Dukung Ganjar Presiden 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Erwin Omar

Seluruh Relawan Santri di Minangkabau Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus sangat solid dan kompak bergerak secara satu suara untuk mendukung penuh Ganjar Pranowo agar bisa menjadi Presiden pada tahun 2024 mendatang.

Dukungan kepada Calon Presiden (Capres) yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terus saja bertambah dan meluas hingga ke seluruh elemen masyarakat di Indonesia dari berbagai macam kalangan dan berbagai daerah di Tanah Air, tidak terkecuali dari masyarakat yang agamis.

Diketahui bahwa Relawan Santri Dukung Ganjar (SDG) di wilayah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah melakukan banyak kegiatan yang sangat bermanfaat, salah satunya adalah safari ke pondok pesantren (Ponpes) Perkampungan Minangkabau dan sekaligus juga memberikan sumbangan berupa bantuan utnuk pembangunan ponpes itu.

Mengenai kegiatan tersebut, Koordinator Wilayah 9Korwil) SDG Sumbar Fikri Haldi menjelaskan bahwa pihaknya terus menerus dan tidak mengenal kata lelah untuk mengajak kepada semua tokoh agama terus memberikan dukungan mereka kepada Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) yang akan berkontestasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2024 mendatang.

Untuk pemberian bantuan sendiri, relawan Santri Dukung Ganjar (SDG) memberikan penualuran berua 7 (tujuh) karuang semen untuk kebutuhan pondok pesantren (Ponpes) Perkampungan Minangkabau yang memang sedang melangsungkan pembangunan. Mereka juga menegaskan diri sama sekali tidak akan berhenti untuk terus melakukan safari hingga ke semua lingkungan ponpes hingga di lingkungan majelis taklim.

Kemudian, menanggapi adanya bantuan yang disalurkan oleh SDG tersebut, pimpinan Ponpes Perkampungan Minangkabau, Buya Syamsul Akmal mengucapkan banyak rasa terima kasihnya kepada seluruh pendukung pemimpin yang identik dengan rambut putih itu karena sudah banyak sekali memberikan bantuan.

Dirinya sangat berterima kasih kepada SDG karena memang sedang melangsungkan pembangunan secara bersar-besaran lantaran jumlah santriwan dan santriwati di sana hingga sebanyak 1000 orang, bahkan pada tahun selanjutnya diprediksi akan terus meningkat. Buya Syamsul Akmal juga mengaku bahwa seluruh bantuan itu sangat bermanfaat sekali bagi mereka, dan berdoa supaya bisa menjadi pahala. Dia pun mengapresiasi tinggi lantaran semua relawan selalu turun ke lapangan sebagaimana semangat dari Ganjar Pranowo untuk selalu peduli kepada rakyatnya.

Memang banyak sekali kegiatan yang digalakkan oleh para Santri Dukung Ganjar di Sumatera Barat tersebut, conroh lain adalah tatkala sebanyak ratusan santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Yaqin Al-Huffaz mengikuti penyuluhan dan pelatihan tenggap bencana untuk bisa memitigasi dan meminimalisasi kerugian saat adanya bencana.

Pada kesempatan lain, para sukarelawan yang tergabung ke dalam Jaringan Santri Sumatera (Jastra) juga turut memberikan deklarasi dukungan penuh mereka untuk sosok pemimpin berusia 54 tahun tersebut di Pondok Pesantren Nurul Qodiri, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam kegiatan itu, sebanyak puluhan santri dari berbagai macam wilayah di Provinsi Sumatera juga sangat kompak untuk menyuarakan dukungan mereka kepada pemimpin kelahiran Kabupaten Karanganya itu. Mereka terus mengawal dan menghimpun kekuatannya di kalangan seluruh santri serta ulama.

Bukan hanya dari kalangan para santri saja, namun deklarasi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh ulama seperti Ketua PCNU Lampung Tengah dan juga para pengasuh pondok pesantren setempat. Terkait dengan adanya acara delarasi tersebut, Sekretaris Pusat Tim Sukarelawan Ganjar Pranowo, Sentot Budi menyampaikan bahwa adanya Komunitas Jastra terus melakukan sosialisasi dukungan mereka hingga di seluruh Pulau Sumatera dan berharap besar kepada mereka untuk bisa mengawal kemenangan Capres PDI Perjuangan itu sampai akhir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDI-P) Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa dengan berbagai macam dinamika dan bagaimana konstelasi perpolitikan Tanah Air belakangan ini, nyatanya tetap saja dukungan dari semua masyarakat di berbagai elemen kepada kader sekaligus capres yang mereka usung semakin menguat.

Hal tersebut sebagaimana data dari hasil analisis internal yang dilakukan oleh partai berlogo banteng dengan moncong putih tersebut, bahwa memang keinginan dari semua masyarakat hingga di akar rumput untuk menjadikan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) ke depan dan menjadi penerus Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin tinggi.

Tentu saja dengan bagaimana situasi yang berada di masyarakat hingga akar rumput itu menghasilkan banyak sekali energi yang sangat positif kepada PDI Perjuangan sendiri untuk semakin optimis dan bergerak secara sangat solid memenangkan Gubernur di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tersebut.

Segenap elemen masyarakat dari berbagai macam kalangan terus sangat solid dan kompak menyatukan suara mereka demi memberikan dukungan penuh kepada Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kalangan masyarakat tersebut bukan hanya mereka yang berasal dari kelompok nasionalis saja, melainkan juga dari kelompok agamis seperti para santri di Sumatera Barat.

)* Penulis adalah kontributor GERBANG (Gerakan Bersatu Untuk Ganjar Pranowo Menang)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

PTN Gratis: Agenda Keadilan Pendidikan

Oleh : Jonathan Janoel Wacana pendidikan tinggi gratis kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, termasuk perguruan tinggi negeri (PTN), harus dapat digratiskan. Pernyataan tersebut disampaikan dan langsung diikuti arahan untuk menggelar rapat terbatas. Di tengah kebutuhan memperluas akses pendidikan tinggi, agenda ini dapat menjadi momentum untuk menempatkan pendidikan sebagai investasi negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Presiden Prabowo menilai akses pendidikan negeri tidak semestinya menjadi beban berat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan membahas desain kebijakan dan pembiayaannya secara lebih mendalam. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan gratis PTN mulai diarahkan dari gagasan menuju pembahasan kebijakan. Pendekatan ini penting agar tujuan memperluas akses pendidikan tetap berjalan seiring dengan kemampuan fiskal dan keberlanjutan pengelolaan perguruan tinggi. Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa kementeriannya akan melakukan kajian mengenai kemungkinan penggratisan biaya kuliah di PTN. Kajian tersebut mencakup berbagai opsi skema pembiayaan yang nantinya dilaporkan kepada Presiden untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Brian juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memberikan dukungan pembiayaan melalui KIP Kuliah dan berbagai program beasiswa. Data yang disampaikan Brian menunjukkan sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan melalui berbagai skema pembiayaan, terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah telah memiliki fondasi kebijakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Agenda PTN gratis dapat menjadi pengembangan berikutnya dengan desain yang lebih terukur sehingga dukungan negara dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa. Gagasan tersebut mendapat perspektif ekonomi dari Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini. Didik menilai pendidikan gratis hingga PTN bukan sesuatu yang mustahil. Menurutnya, sebagian fondasi pembiayaan pendidikan gratis telah dibangun melalui kebijakan wajib belajar dan dukungan operasional pendidikan pada periode sebelumnya. Pemerintah saat ini dapat melanjutkan fondasi tersebut dengan melakukan penataan kembali prioritas anggaran pendidikan. Didik juga menilai persoalan utama bukan semata-mata mencari anggaran baru, melainkan bagaimana anggaran pendidikan yang tersedia diarahkan secara lebih efektif. Ia menyebut alokasi fungsi pendidikan dalam APBN mencapai sekitar Rp769,09 triliun dan sebagian dapat ditata untuk mendukung pendidikan tinggi. Ia juga mendorong evaluasi pola pembiayaan PTN, termasuk jalur mandiri, agar perguruan tinggi tidak terlalu bergantung pada penerimaan dari mahasiswa. Masukan tersebut memberikan dimensi penting bagi agenda pendidikan gratis. Pembiayaan negara harus dibarengi tata kelola yang sehat agar PTN tetap mampu menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Efisiensi kelembagaan, penyesuaian kebutuhan operasional, serta penerapan prinsip meritokrasi dalam penerimaan mahasiswa dapat menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, perluasan akses tidak mengurangi kualitas akademik maupun kapasitas riset perguruan tinggi. Di sisi lain, pendidikan gratis perlu dipahami lebih luas daripada sekadar pembebasan uang kuliah. Mahasiswa masih menghadapi biaya hidup, transportasi, buku, perangkat pembelajaran, dan kebutuhan akademik lainnya. Program seperti KIP Kuliah menunjukkan pentingnya dukungan yang lebih komprehensif, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan baru dapat disusun dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan mahasiswa di berbagai daerah. Momentum ini juga relevan dengan agenda peningkatan kualitas tenaga kerja nasional. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Akses yang lebih luas terhadap PTN berpotensi memperbesar basis talenta yang dapat masuk ke sektor strategis, termasuk industri, digitalisasi, kesehatan, energi, dan manufaktur. Karena itu, pembiayaan pendidikan tinggi perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi produktivitas nasional. Perluasan akses pendidikan tinggi juga memiliki dimensi pemerataan pembangunan antardaerah. Anak muda dari daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi sering menghadapi pilihan pendidikan yang lebih sempit dibandingkan mereka yang tinggal di pusat-pusat ekonomi. Dukungan pembiayaan yang tepat dapat memperbesar kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Dalam jangka panjang, lulusan tersebut dapat kembali berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui keahlian yang diperoleh selama menempuh pendidikan. Implementasi kebijakan tetap membutuhkan perencanaan yang cermat. Pemerintah perlu menetapkan cakupan biaya yang ditanggung negara, mekanisme penyaluran anggaran, standar layanan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PTN, dan perguruan tinggi swasta. Kejelasan tersebut akan menentukan apakah kebijakan dapat diterapkan secara adil sekaligus menjaga kesehatan keuangan institusi pendidikan. Selain pembiayaan, pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif. Transparansi, evaluasi berkala, dan indikator yang jelas diperlukan agar kebijakan PTN gratis tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan arah tersebut, agenda PTN gratis dapat menjadi langkah penting dalam memperluas keadilan pendidikan di Indonesia. Arahan Presiden Prabowo yang segera ditindaklanjuti melalui kajian Kemdiktisaintek menunjukkan bahwa gagasan tersebut mulai bergerak menuju desain implementasi. Jika pembiayaan ditata secara tepat, tata kelola diperkuat, dan kualitas akademik tetap dijaga, pendidikan tinggi dapat semakin terbuka bagi anak-anak Indonesia tanpa mengorbankan keberlanjutan perguruan tinggi. Komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan pada akhirnya dapat menjadi investasi strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan memperkuat daya saing Indonesia. )* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah