Oleh: Maria Nurwanto
Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berlangsung di Bangka Belitung telah selesai dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September 2025. Proses demokrasi tersebut menjadi momentum yang penting untuk menegaskan kembali adanya kedewasaan politik di tengah masyarakat.
Suara rakyat yang terekam melalui kotak suara harus dihormati, apa pun hasil akhirnya. Menerima keputusan pemilu secara lapang dada menjadi penanda bahwa demokrasi di Bangka Belitung tumbuh semakin matang.
Rekapitulasi suara di sejumlah wilayah telah dilakukan. Di Kabupaten Bangka, pasangan Ferry Insani-Syahbudin ditetapkan memperoleh suara terbanyak berdasarkan rapat pleno KPU pada awal September.
Sementara di Kota Pangkalpinang, hasil hitung cepat menempatkan pasangan Saparuddin-Dessy Ayu Trisna sebagai unggulan. Walaupun penetapan resmi KPU masih menunggu, arah dukungan masyarakat sudah terlihat jelas.
Namun, beberapa pasangan calon di Bangka tetap menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perbedaan sikap tersebut wajar, sebab mekanisme hukum memang disediakan untuk menyalurkan ketidakpuasan.
Ketua Bawaslu Bangka, Fega Erora, menegaskan bahwa lembaganya sudah menerima sejumlah laporan dugaan pelanggaran, mulai dari pemalsuan dokumen pencalonan hingga keabsahan ijazah salah satu kandidat.
Menurut Fega, Bawaslu telah memproses laporan tersebut sesuai prosedur dan menghadiri sidang di MK untuk memberikan keterangan. Ia menekankan bahwa semua pihak harus menunggu keputusan hukum sebelum penetapan akhir bupati dan wakil bupati terpilih dilakukan KPU. Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya bersabar dan menghargai jalannya proses hukum, alih-alih memperkeruh suasana dengan asumsi yang belum tentu benar.
Senada dengan itu, Ketua KPU Bangka Belitung, Husin, menekankan bahwa lembaganya tetap berpegang pada mekanisme yang berlaku. KPU telah menjalankan sidang di MK dan menjelaskan seluruh tahapan yang ditempuh.
Ia menambahkan bahwa pleno penetapan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih terpaksa ditunda hingga sengketa selesai. Ferry Insani-Syahbudin memang memperoleh suara terbanyak, namun legitimasi penuh baru akan diperoleh setelah putusan MK keluar. Penjelasan Husin mempertegas bahwa proses demokrasi tidak hanya berhenti di pemungutan suara, melainkan mencakup keseluruhan mekanisme penyelesaian sengketa.
Di sisi lain, cendekiawan Muslim Indonesia Prof M Quraish Shihab mengingatkan masyarakat untuk menerima hasil pemilu dengan jiwa besar, apa pun hasilnya. Menurutnya, hasil pemilu merupakan cerminan kondisi masyarakat itu sendiri.
Jika masyarakat menilai hasilnya baik, maka itulah refleksi dari kebaikan bersama. Jika dianggap kurang memuaskan, hal itu tetap mencerminkan wajah masyarakat yang harus diterima dengan lapang dada.
Ia menegaskan bahwa menjaga persatuan dan kebersamaan jauh lebih penting daripada memperuncing perbedaan politik. Pandangannya menekankan bahwa demokrasi tidak semata soal menang atau kalah, tetapi juga tentang memelihara persaudaraan dan keutuhan sosial.
Prof Quraish juga mengutip ajaran Al-Qur’an yang menegaskan bahwa kekuasaan sepenuhnya milik Tuhan. Kekuasaan dapat diberikan kepada siapa pun yang dikehendaki, sekaligus dapat dicabut kapan saja.
Karena itu, menerima hasil pemilu bukan berarti berhenti memperjuangkan kebaikan, melainkan tetap berusaha memperbaiki keadaan dengan cara yang benar. Keyakinan tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan proses damai dan sah, bukan konflik atau kekerasan.
Masyarakat Bangka Belitung perlu menempatkan hasil PSU sebagai tonggak baru rekonsiliasi politik. Menghargai suara rakyat akan menguatkan legitimasi pemimpin terpilih, sekaligus menutup celah polarisasi sosial.
Jika perbedaan politik terus dipelihara, daerah hanya akan dirugikan karena energi masyarakat habis untuk konflik, bukan pembangunan. Legitimasi yang kuat akan membuat pemimpin lebih percaya diri menjalankan program, sedangkan oposisi dapat tetap berperan sebagai pengawas yang konstruktif.
Menghormati mekanisme hukum juga penting. Jalur sengketa di MK adalah ruang sah untuk menguji kebenaran proses pemilu. Jika putusan MK telah keluar, semua pihak wajib menghormatinya. Tindakan di luar koridor hukum hanya akan melemahkan demokrasi dan merusak stabilitas daerah.
Sikap legawa dari calon yang kalah pun menjadi kunci. Kekalahan bukan akhir dari pengabdian, sebab ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah selalu terbuka. Justru sikap dewasa dari kandidat yang tidak terpilih akan menjadi teladan positif bagi para pendukungnya. Sementara itu, calon yang menang harus rendah hati, tidak bersikap jumawa, dan segera bekerja untuk seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok yang memilihnya.
Masyarakat luas pun memiliki tanggung jawab besar. Menghormati hasil pemilu berarti menjaga kerukunan dan menolak provokasi yang bisa menimbulkan konflik horizontal. Media dan tokoh publik juga harus ikut serta meredam ketegangan dengan menyampaikan narasi persatuan, bukan memperuncing perbedaan. Dengan cara itu, hasil PSU tidak lagi menjadi sumber pertikaian, tetapi momentum kebersamaan untuk membangun Bangka Belitung.
PSU Babel telah menyedot energi besar, mulai dari anggaran hingga perhatian publik. Wajar jika masyarakat berharap proses segera tuntas agar roda pembangunan kembali berjalan normal.
Oleh karena itu, saat yang tepat untuk mengakhiri perdebatan sudah tiba. Menghargai suara rakyat, menerima hasil resmi, dan menjaga persatuan adalah langkah terbaik bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung. Demokrasi tidak hanya tentang siapa yang terpilih, tetapi juga tentang seberapa besar masyarakat sanggup menjaga persaudaraan setelah kontestasi berakhir. (*)
*Pengamat Politik Daerah
