Lompat ke konten utama

Kata Papua

Sederet Pengamat Ajak Publik Dukung Kinerja Bea Cukai - Kata Papua

Sederet Pengamat Ajak Publik Dukung Kinerja Bea Cukai

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta — Sederet pengamat dan tokoh mendukung Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam upaya memperbaiki kebijakan dan kinerjanya dengan mengajak publik untuk memberikan dukungan positif demi terciptanya sistem bea cukai yang adil dan efisien.

Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan (UPH), Ronny Bako, menekankan pentingnya menjaga transparansi dalam sistem bea cukai. Menurutnya, setiap barang yang dibeli harus disertai dengan invoice, dan pihak bea cukai perlu menghargai dokumen tersebut.

“Invoice harus disimpan, dan pihak bea cukai menghargai invoice tersebut,” ujar Ronny.

Penyusunan kebijakan bea cukai juga berupaya mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan tantangan global serta regional.

Pekerja migran dan mahasiswa yang pulang dari luar negeri seringkali membawa barang pribadi. Namun, beberapa waktu lalu merasa diperlakukan seperti importir meskipun barang yang dibawa umumnya adalah kebutuhan pribadi.

Pengamat Intelijen dan Keamanan Nasional, Stepi Anriani, mengingatkan publik untuk tidak menjadikan kesalahan oknum sebagai dosa institusi.

“Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Jika ada oknum lembaga yang melakukan kesalahan, maka harus dievaluasi. Tetapi jangan sampai lembaganya kemudian dicaci maki,” ujarnya.

Stepi menegaskan bahwa lembaga bea cukai mendengarkan kritik dengan terbuka dan berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi semua pihak.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) telah memberikan langkah konkret untuk mengatasi keluhan masyarakat terhadap bea cukai. Pihaknya memperbolehkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mengambil barang kiriman atau bawaan yang sebelumnya tertahan di DJBC.

“Pengambilan barang itu bisa diselesaikan dengan mengacu pada implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024,” jelasnya.

Peraturan ini dirancang untuk mengakhiri polemik terkait bea cukai yang dianggap memberatkan, dan memberikan kejelasan mengenai pengambilan barang pribadi dari luar negeri. Pelaksanaan yang adil dan tidak diskriminatif tetap menjadi hal yang penting.

DJBC pun juga menghadapi tuduhan menyewa jasa konten kreator atau influencer sebagai buzzer di media sosial. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Heryanto, membantah tuduhan tersebut.

“Kami tidak pernah ada kontak atau tawaran kerja dengan agensi tertentu untuk menyewa buzzer. Bea Cukai tidak menggunakan jasa buzzer untuk mendiskreditkan opini masyarakat, khususnya terkait apa yang tengah ramai diperbincangkan belakangan ini,” tegas Nirwala.

Nirwala menambahkan bahwa DJBC berkomitmen untuk bekerja secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurutnya, tuduhan ini bisa berdampak negatif pada persepsi publik, sehingga pihaknya berupaya untuk mengklarifikasi isu-isu yang beredar di media sosial.

Para pengamat dan tokoh mendukung upaya reformasi dan perbaikan yang dilakukan oleh bea cukai dan optimis bahwa DJBC dapat melakukan reformasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, dan mendengarkan kritik dengan bijaksana.

Dengan dukungan publik, bea cukai diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat serta menciptakan sistem bea cukai yang adil dan efisien.

*

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan