Lompat ke konten utama

Kata Papua

Sekolah Rakyat Prioritaskan Desil 1–2 Berbasis Data DTSEN - Kata Papua

Sekolah Rakyat Prioritaskan Desil 1–2 Berbasis Data DTSEN

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar masyarakat paling membutuhkan dengan memprioritaskan peserta dari kelompok desil 1 dan 2, yakni lapisan masyarakat paling miskin dan rentan secara ekonomi. Penetapan sasaran tersebut dilakukan secara ketat dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga proses seleksi peserta didik berjalan objektif, terukur, dan berbasis data.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa DTSEN menjadi instrumen utama yang dimanfaatkan Kementerian Sosial dalam menentukan calon peserta Sekolah Rakyat. Penggunaan satu basis data nasional yang terintegrasi membuat proses penargetan program sosial semakin akurat sekaligus meminimalkan risiko salah sasaran.

“Karena salah satu pemanfaatan dari DTSEN oleh Kemensos adalah untuk memilih dan menemukan calon peserta didik Sekolah Rakyat dan ini dipastikan bahwa Sekolah Rakyat itu pesertanya adalah yang berasal dari desil 1 dan 2 berbasis kepada DTSEN,” ujar Amalia saat rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR RI.

Dijelaskannya bahwa data dalam DTSEN telah melalui proses penunggalan individu dan keluarga sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh sebab itu, pemutakhiran DTSEN dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara BPS pusat, BPS daerah, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Kolaborasi lintas sektor juga penting untuk memastikan data yang digunakan selalu relevan dengan kondisi terkini masyarakat. Kualitas data menjadi kunci utama keberhasilan berbagai program perlindungan sosial, termasuk di sektor pendidikan.,” tambahnya.

BPS juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam melakukan pengecekan lapangan _(ground check)_ untuk mendukung program-program berbasis DTSEN, termasuk Sekolah Rakyat. Pendamping program sosial turut dilibatkan dalam proses verifikasi dan validasi data calon peserta.

“Melalui metode ini, petugas melakukan verifikasi langsung untuk memastikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi riil di lapangan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga kredibilitas DTSEN sebagai rujukan utama program sosial nasional,” jelasnya.

Di tempat lain, Bupati Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, Delis Julkarson berkomitmen mendukung penuh dan menyukseskan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto tersebut. Morut tidak hanya mengikuti kebijakan pusat, tetapi ikut berperan aktif sebagai bagian dari solusi nasional.

“Morut siap mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo. Sekolah Rakyat dan DTSEN yang sangat relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini,” kata Delis.

Delis menilai keberhasilan program pengentasan kemiskinan nasional sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menyediakan data akurat, lahan pendukung, serta kolaborasi lintas sektor.

“Morowali Utara ingin menjadi aktor aktif, bukan sekadar penerima kebijakan,” tegasnya.

Pemanfaatan DTSEN dalam penentuan peserta Sekolah Rakyat mencerminkan pendekatan kebijakan yang semakin berbasis bukti. Dengan data yang terintegrasi dan terus diperbarui, pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk memastikan intervensi pendidikan menjangkau kelompok paling membutuhkan. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa 

Oleh: Gavin Asadit Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa. Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh. Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang. Muhamad Mardiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat silaturahim agar masyarakat dapat menghadapi perbedaan secara lebih tenang dan dewasa. Semangat tersebut menjadi relevan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang selama momentum September Hitam 2026. Isu September Hitam tidak semestinya menjadi alasan masyarakat untuk saling berhadapan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bahwa sejarah harus dipelajari secara objektif agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran dan mencegah terulangnya berbagai persoalan kemanusiaan. Aktivis pemuda dan mahasiswa M. Fad mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dalam momentum September Hitam 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut M. Fad, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Sebagai kelompok yang dekat dengan tradisi intelektual dan gerakan sosial, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan dan data, bukan sekadar mengikuti arus informasi yang sedang ramai. Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Ruang diskusi, edukasi, kajian sejarah, serta kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sekaligus mencegah konflik akibat kesalahpahaman informasi. Peran generasi muda semakin penting karena sebagian besar percakapan mengenai September Hitam berlangsung di ruang digital. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan. Penggunaan media sosial tanpa kemampuan memilah informasi dapat menimbulkan persoalan baru. Konten yang dipotong dari konteks, judul provokatif, hingga informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam edukasi HAM, media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai isu, tetapi informasi yang ditemukan tetap perlu diperdalam melalui sumber kredibel dan pembelajaran komprehensif. Generasi muda perlu memahami sejarah pelanggaran HAM secara utuh, bukan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pembelajaran agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama semakin kuat. Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan sosial. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi sarana mendorong perbaikan. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan antarsesama warga negara. Persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Persatuan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan penghormatan terhadap satu sama lain. Perbedaan pilihan, pendapat, maupun cara melihat sejarah seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari bangsa yang sama. Dalam konteks September Hitam 2026, generasi muda memiliki kesempatan menunjukkan bahwa refleksi sejarah dapat dilakukan secara dewasa. Mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun ruang publik yang edukatif. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi di media sosial. Memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru menyebarkan konten merupakan langkah sederhana untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan literasi informasi yang kuat, perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa mengganggu persatuan. *) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan