Oleh: Rudi Maulan
Fenomena El Nino yang diperkirakan berkembang menjadi Super El Nino pada 2026 menjadi pengingat bahwa ancaman perubahan iklim bukan lagi persoalan masa depan, melainkan tantangan nyata yang harus dihadapi saat ini. Sejumlah wilayah di Indonesia diproyeksikan mengalami dampak yang lebih berat, mulai dari musim kemarau yang berkepanjangan, penurunan curah hujan, hingga meningkatnya risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Dalam situasi seperti ini, kapasitas negara untuk mengantisipasi bencana akan diuji, terutama dalam menjaga ketahanan pangan, ketersediaan air, dan stabilitas sosial. Karena itu, kesiapsiagaan yang dibangun sejak dini menjadi kunci utama untuk meminimalkan dampak yang mungkin timbul.
Peringatan tersebut disampaikan oleh Pakar Klimatologi BRIN, Erma Yulihastin, yang menilai El Nino tahun ini berpotensi berkembang menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah. Menurut Erma, dinamika atmosfer dan lautan masih terus dipantau sehingga intensitas akhirnya akan ditentukan melalui serangkaian analisis klimatologi dalam beberapa bulan mendatang. Kendati demikian, indikasi awal yang muncul cukup untuk menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat langkah mitigasi. Sikap antisipatif menjadi penting karena biaya penanganan bencana hampir selalu lebih besar dibandingkan investasi untuk pencegahan.
Selanjutnya, pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai fenomena iklim ekstrem menunjukkan bahwa dampaknya tidak pernah berdiri sendiri. Kekeringan yang berkepanjangan dapat memicu penurunan produksi pangan, mengganggu pasokan air bersih, hingga memperbesar risiko inflasi akibat terganggunya distribusi hasil pertanian. Di saat yang sama, ancaman karhutla juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, serta menurunkan kualitas lingkungan hidup. Oleh sebab itu, penanganan El Nino harus dipandang sebagai agenda lintas sektor yang membutuhkan koordinasi nasional yang kuat.
Dalam konteks tersebut, langkah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan patut diapresiasi. Instruksi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu bencana terjadi, tetapi memilih membangun sistem mitigasi yang lebih proaktif. Tito menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya melalui pelibatan BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, serta perangkat daerah lainnya. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan mitigasi bencana sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak secara terpadu.
Sementara itu, daerah-daerah yang mulai merasakan dampak kekeringan telah menunjukkan respons yang cepat. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah di NTB telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Pemerintah daerah bergerak melalui pemutakhiran data wilayah terdampak, percepatan distribusi air bersih, perlindungan kelompok rentan, dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi contoh bahwa kesiapsiagaan daerah merupakan garda terdepan dalam menghadapi ancaman iklim ekstrem.
Selain itu, NTB memperlihatkan pentingnya integrasi antara mitigasi bencana dan perencanaan pembangunan. Daerah yang memiliki peta kerawanan yang baik cenderung lebih siap dalam menghadapi dampak El Nino dibandingkan wilayah yang mengandalkan respons setelah bencana terjadi. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi kebencanaan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta edukasi kepada masyarakat harus menjadi agenda yang terus diperkuat. Ketahanan menghadapi perubahan iklim pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen untuk beradaptasi secara berkelanjutan.
Di sisi lain, potensi Super El Nino juga menjadi momentum untuk mempercepat transformasi kebijakan di sektor lingkungan dan sumber daya air. Pemerintah perlu terus mendorong pembangunan embung, rehabilitasi daerah aliran sungai, modernisasi sistem irigasi, serta penguatan cadangan air di berbagai daerah. Investasi pada infrastruktur ketahanan iklim akan memberikan manfaat jangka panjang yang jauh melampaui biaya yang dikeluarkan saat ini. Dengan kata lain, setiap langkah mitigasi yang dilakukan hari ini merupakan investasi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang.
Tidak kalah penting, masyarakat juga memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah. Penggunaan air secara bijak, pencegahan pembakaran lahan, serta partisipasi dalam pelaporan potensi kebakaran merupakan bentuk kontribusi nyata yang dapat dilakukan di tingkat lokal. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat kapasitas bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Semakin tinggi kesadaran kolektif yang dibangun, semakin besar pula kemampuan Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian iklim di masa depan.
Ancaman Super El Nino memang tidak dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan yang terencana dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Langkah cepat yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat mitigasi menunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah ancaman iklim ekstrem. Dengan sinergi yang semakin solid dan kebijakan yang adaptif, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menghadapi tantangan ini sekaligus membangun ketahanan nasional yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
*) Pengamat Kebijakan Publik.
