Lompat ke konten utama

Kata Papua

Sinergi TNI-Polri dan Pemuda, Kunci Stabilitas Nasional di Hari Sumpah Pemuda - Kata Papua

Sinergi TNI-Polri dan Pemuda, Kunci Stabilitas Nasional di Hari Sumpah Pemuda

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Usman Ari Hidayat

Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2025 menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali semangat persatuan, kebersamaan, dan pengabdian bagi bangsa. Di tengah dinamika sosial dan politik yang bergerak cepat, peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi panggilan moral bagi seluruh elemen bangsa terutama generasi mudauntuk menjaga harmoni nasional. Dalam konteks itu, kesiapan TNI dan Polri dalam mengamankan jalannya peringatan menjadi simbol bahwa negara hadir dan siaga dalam memastikan ketenangan publik.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa aparat keamanan telah berada dalam kondisi siap siaga penuh untuk menjaga stabilitas nasional. Ia memantau langsung kesiapan pasukan cadangan TNI di kawasan Monas, Jakarta, sebagai bentuk keyakinan bahwa seluruh elemen pertahanan negara siap menjalankan tugas. Pesan yang disampaikan Djamari sesungguhnya mencerminkan semangat kepemimpinan yang berorientasi pada ketegasan dan kehadiran negara di tengah masyarakat. Dalam pandangannya, menjaga keamanan bukan sekadar tugas rutin aparat, tetapi panggilan moral yang berkaitan langsung dengan masa depan bangsa.

Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas keamanan menjadi pondasi utama bagi pembangunan nasional. Kemajuan di berbagai bidang yang kini dirasakan masyarakat Indonesia, menurutnya, tidak akan mungkin tercapai tanpa situasi politik dan keamanan yang kondusif. Capaian seperti ketahanan pangan, pembangunan sekolah-sekolah baru di berbagai daerah, hingga stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan 5,12 persen dan inflasi terjaga antara dua hingga tiga persen, merupakan bukti bahwa negara berada dalam kondisi stabil. Situasi yang damai memungkinkan pemerintah fokus menjalankan program pembangunan tanpa gangguan.

Kesiapsiagaan TNI dan Polri menjelang Sumpah Pemuda bukan hanya sebatas langkah teknis keamanan, tetapi juga bagian dari strategi menjaga kohesi sosial. Di era digital yang sarat dengan informasi dan disinformasi, potensi gesekan sosial bisa muncul sewaktu-waktu. Karena itu, kehadiran aparat di lapangan menjadi sinyal penting bahwa negara tidak membiarkan ruang publik dikuasai oleh provokasi atau narasi pemecah belah.

Namun, tanggung jawab menjaga persatuan tidak hanya menjadi beban aparat keamanan. Generasi muda juga memiliki peran vital dalam memperkuat semangat kebangsaan di tengah perubahan zaman. Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ali Hanafiah, menekankan pentingnya dukungan pemuda terhadap aparat penegak hukum. Ia menggarisbawahi bahwa langkah-langkah Polri dan TNI dalam menjaga keamanan harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan bangsa.

Ali juga mengajak generasi muda agar tidak terjebak dalam arus provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Pemuda, menurutnya, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga harmoni sosial serta menjadi pelopor perdamaian di tengah perbedaan pandangan. Ajakan tersebut relevan dengan semangat Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 1928, di mana para pemuda dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya bersepakat untuk bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia.

Tantangan masa kini memang berbeda, tetapi substansinya tetap sama: menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di era digital saat ini, tantangan justru datang dari ruang maya—tempat di mana informasi dapat dengan mudah disebarluaskan tanpa verifikasi. Karenanya, semangat nasionalisme yang dulu diwujudkan melalui pertemuan fisik, kini perlu diterjemahkan dalam bentuk literasi digital dan tanggung jawab sosial di dunia maya.

Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga menegaskan pentingnya menanamkan nilai-nilai nasionalisme di seluruh lini kehidupan, termasuk di ruang digital. Staf Ahli Kemenpora, Suyadi Pawiro, menyampaikan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus menjadi refleksi dan cermin bagi generasi muda dalam menumbuhkan nilai persatuan dan kreativitas di masa depan. Pesan ini menggambarkan bahwa nasionalisme tidak hanya hidup dalam seremoni, tetapi juga harus diwujudkan dalam keseharian, termasuk melalui etika bermedia sosial dan kolaborasi kreatif di dunia digital.

Dalam konteks tersebut, figur publik seperti musisi Indra Prasta dari grup The Rain turut menegaskan pentingnya keseimbangan antara semangat dan etika dalam berekspresi di ruang digital. Ia menilai, pemuda adalah cermin bangsa yang seharusnya menggunakan energi dan kreativitas untuk menyebarkan hal-hal positif. Pesan ini relevan dengan situasi saat ini, di mana generasi muda memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi opini publik, membentuk narasi, dan menggerakkan solidaritas sosial melalui media digital.

Kesiapan TNI dan Polri dalam mengamankan peringatan Sumpah Pemuda, ditambah komitmen pemerintah dan masyarakat sipil untuk menjaga persatuan, menunjukkan bahwa semangat kebangsaan tidak pernah padam. Justru di tengah berbagai tantangan global, semangat itu semakin menemukan bentuknya: kolaboratif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Momentum Sumpah Pemuda 2025 hendaknya dijadikan titik tolak untuk memperkuat kesadaran bersama bahwa keamanan dan persatuan adalah syarat utama kemajuan bangsa. Pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan tidak akan berarti apa-apa bila negara tidak dalam keadaan aman dan masyarakatnya terpecah belah.

Dalam suasana peringatan yang penuh semangat ini, peran pemuda menjadi kunci. Mereka bukan hanya penerus tongkat estafet bangsa, tetapi juga agen perubahan yang menentukan arah masa depan Indonesia. Dengan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat, cita-cita “Indonesia Emas” 2045 bukan sekadar impian, melainkan keniscayaan yang sedang diwujudkan langkah demi langkah.

Oleh karena itu, menjaga keamanan, memperkuat solidaritas, serta menanamkan semangat kebangsaan dalam setiap aspek kehidupan harus menjadi prioritas bersama. Sumpah Pemuda bukan hanya kenangan sejarah, tetapi pedoman moral yang terus relevan: bahwa Indonesia akan kuat, selama rakyatnya bersatu.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan