Lompat ke konten utama

Kata Papua

Survei Indikator Politik: Tingkat Kepuasan terhadap Prabowo Lebih Tinggi Dibanding Presiden Sebelumnya - Kata Papua

Survei Indikator Politik: Tingkat Kepuasan terhadap Prabowo Lebih Tinggi Dibanding Presiden Sebelumnya

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Lembaga riset Indikator Politik Indonesia (IPI) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen pada awal masa pemerintahan.

Angka ini dinilai tinggi dan melampaui capaian presiden-presiden sebelumnya pada periode yang sama, sekaligus menunjukkan penerimaan publik yang kuat terhadap arah kebijakan pemerintahan baru.

Hasil tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 15–21 Januari 2026 terhadap 1.220 responden. Dari survei itu, sebanyak 13 persen responden menyatakan sangat puas, 66,9 persen puas, 17,1 persen kurang puas, dan 2,2 persen tidak puas sama sekali. Sementara 0,8 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai capaian itu menunjukkan tren positif dan stabilitas dukungan publik di awal pemerintahan Prabowo.

“Jadi secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026,” kata Burhanuddin Muhtadi.

Burhanuddin menjelaskan, tingkat kepuasan sebesar 79,9 persen merupakan angka yang tergolong tinggi untuk seorang presiden di fase awal masa jabatan. Ia menilai, capaian ini bahkan melampaui tingkat kepuasan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 maupun Presiden ke-7 Joko Widodo pada 2014 pada periode yang sama.

Survei Indikator juga menunjukkan dukungan terbesar terhadap Presiden Prabowo berasal dari kalangan pemilih muda, khususnya Generasi Z (Gen Z). Berdasarkan data exit poll Pemilu Presiden 2024, sekitar 71 persen pemilih Gen Z memilih Prabowo, dan tren kepuasan di kelompok tersebut disebut masih konsisten hingga awal pemerintahan.

Sementara itu, beberapa faktor utama yang mendorong kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo antara lain persepsi atas upaya pemberantasan korupsi sebesar 17,5 persen, kebijakan yang dinilai sering memberikan bantuan sebesar 15,6 persen, program kerja pemerintah yang dianggap baik sebesar 11 persen, serta hasil kerja yang mulai terlihat sebesar 10,5 persen.

Temuan ini memperlihatkan bahwa publik tidak hanya memberikan dukungan politik secara umum, tetapi juga menilai pemerintahan Prabowo mulai menunjukkan realisasi program kerja yang dapat dirasakan sejak awal masa kepemimpinan.

Survei tersebut dilakukan dengan metode wawancara tatap muka, menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error sekitar 2,9 persen. #

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa 

Oleh: Gavin Asadit Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa. Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh. Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang. Muhamad Mardiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat silaturahim agar masyarakat dapat menghadapi perbedaan secara lebih tenang dan dewasa. Semangat tersebut menjadi relevan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang selama momentum September Hitam 2026. Isu September Hitam tidak semestinya menjadi alasan masyarakat untuk saling berhadapan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bahwa sejarah harus dipelajari secara objektif agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran dan mencegah terulangnya berbagai persoalan kemanusiaan. Aktivis pemuda dan mahasiswa M. Fad mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dalam momentum September Hitam 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut M. Fad, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Sebagai kelompok yang dekat dengan tradisi intelektual dan gerakan sosial, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan dan data, bukan sekadar mengikuti arus informasi yang sedang ramai. Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Ruang diskusi, edukasi, kajian sejarah, serta kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sekaligus mencegah konflik akibat kesalahpahaman informasi. Peran generasi muda semakin penting karena sebagian besar percakapan mengenai September Hitam berlangsung di ruang digital. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan. Penggunaan media sosial tanpa kemampuan memilah informasi dapat menimbulkan persoalan baru. Konten yang dipotong dari konteks, judul provokatif, hingga informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam edukasi HAM, media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai isu, tetapi informasi yang ditemukan tetap perlu diperdalam melalui sumber kredibel dan pembelajaran komprehensif. Generasi muda perlu memahami sejarah pelanggaran HAM secara utuh, bukan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pembelajaran agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama semakin kuat. Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan sosial. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi sarana mendorong perbaikan. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan antarsesama warga negara. Persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Persatuan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan penghormatan terhadap satu sama lain. Perbedaan pilihan, pendapat, maupun cara melihat sejarah seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari bangsa yang sama. Dalam konteks September Hitam 2026, generasi muda memiliki kesempatan menunjukkan bahwa refleksi sejarah dapat dilakukan secara dewasa. Mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun ruang publik yang edukatif. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi di media sosial. Memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru menyebarkan konten merupakan langkah sederhana untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan literasi informasi yang kuat, perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa mengganggu persatuan. *) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan