Kata Papua

Tegaskan Komitmen Berantas Pegawai Korupsi, Menkeu: Pasti Saya Pecat - Kata Papua

Tegaskan Komitmen Berantas Pegawai Korupsi, Menkeu: Pasti Saya Pecat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Tegaskan Komitmen Berantas Pegawai Korupsi, Menkeu: Pasti Saya Pecat

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dengan tegas menyatakan bahwa dirinya mampu saja menerapkan level hukuman disiplin dalam Kemenkeu, yakni dengan segera melakukan pemecatan pada pegawai bermasalah.

“Kalau level hukuman disiplin, kalau bisa pecat, pasti saya pecat,” ujarnya.

Bahkan, dia juga menambahkan bahwa setiap tahunnya selalu ada saja kasus pegawai Kemenkeu yang bermasalah.

Terungkap bahwa sejak tahun 2018 silam hingga tahun 2022 selalu ada saja beberapa pegawai Kemenkeu yang hingga diserahkan ke penegak hukum.

Dalam kamusnya, bahkan Sri Mulyani sama sekali menganggap tidak ada istilah pemberhentian pegawai dengan hormat.

“Itu menurut ASN sudah musibah. Kalau menurut saya, saya tidak hormat. Jadi saya bilang, tidak ada kata diberhentikan dengan hormat. Berhenti tidak dengan hormat, saya tidak hormat sama sekali,” ucap dia.

Dirinya memberikan salah satu contoh kasus yakni adanya pelaksana muda di Kemenkeu yang meminta uang senilai Rp 3,5 miliar.

Baginya, bahkan pelaksana muda itu tidak akan bisa diperbaiki lagi dan tidak diberikan kesempatan sehingga langsung dipecat.

“Kalau ada seorang pelaksana masih muda sudah berani melakukan ini, orang seperti ini tidak akan bisa diperbaiki seumur hidup. Pecat wae (pecat saja),” kata Menkeu RI.

Terlebih, belakangan ini memang instansi Kemenkeu sedang banyak disorot, sehingga dirinya benar-benar bertekad untuk menegakkan rasa keadilan.

“Poin saya, sistem bekerja, bergerak, dan pada level di mana saya harus membuat keputusan, ya kami buat keputusan yang dianggap mewakili rasa keadilan yang memadahi tadi,” tutur dia.

Dengan tegas, Sri Mulyani mengemukakan bahwa dirinya akan membersihkan Kemenkeu dari oknum pejabat yang bermasalah.

“Kami akan terus membersihkan Kemenkeu dari pegawai yang korupsi dan berkhianat,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagramnya.

Bahkan, dalam menjalankan misinya untuk memberantas korupsi di Kemenkeu tersebut, pihaknya juga sudah menjalin kerja sama dengan semua aparat keamanan.

Sementara itu, Menkeu RI juga mengemukakan bahwa dirinya mendeteksi ada sebanyak 69 pegawai yang mempunyai resiko tinggi bermasalah, setelah viralnya kasus Rafael Alun Trisambodo.

Sri Mulyani mengambil langkah investigasi seluruh pegawai Kemenkeu yang dinilai memiliki resiko tinggi melakukan sebuah pelanggaran.

Sri Mulyani meminta kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu untuk terus memberikan perkembangan dari 69 pegawai tadi.

***

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.