Lompat ke konten utama

Kata Papua

Tokoh Adat Papua Dukung Stabilitas dan Pembangunan, Film “Pig Feast” Dinilai Sarat Provokasi - Kata Papua

Tokoh Adat Papua Dukung Stabilitas dan Pembangunan, Film “Pig Feast” Dinilai Sarat Provokasi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

JAKARTA — Tokoh adat di Papua menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan serta mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat hingga tingkat kampung. Hal ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi provokatif, termasuk yang muncul melalui film “Pig Feast” atau “Pesta Babi”.

Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, menegaskan partisipasi masyarakat adat menjadi kunci keberhasilan berbagai program pembangunan di Papua.

“Para tokoh adat Papua menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga stabilitas keamanan dan mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat hingga tingkat kampung,” ujar Alexander.

Menurut dia, pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini bertujuan membuka akses ekonomi dan memperkuat kemandirian masyarakat, khususnya melalui sektor pertanian dan ketahanan pangan.

“Partisipasi aktif masyarakat adat dinilai penting untuk memastikan program ketahanan pangan serta berbagai inisiatif pembangunan berjalan efektif dan mampu mendorong kemajuan serta kesejahteraan di Papua,” imbuhnya.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyebut pemerintah daerah tengah menggenjot program cetak sawah di wilayah Papua sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Papua menggenjot program cetak sawah seluas 13.200 hektare di Kabupaten Keerom sebagai langkah meningkatkan produksi beras dan mendorong swasembada pangan. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengembangan pertanian terpadu, dukungan infrastruktur produksi, serta optimalisasi potensi pangan lokal agar Papua mampu menjadi lumbung pangan di wilayah timur Indonesia,” kata Fakhiri.

Selain sektor pangan, pemerintah juga mempercepat penguatan hak masyarakat adat melalui sertifikasi tanah ulayat. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua, Roy Wayoi, mengatakan percepatan pemetaan tanah adat terus dilakukan.

“Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua mendorong pemetaan tanah ulayat di daerah ini termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan bisa dilaksanakan tahun ini,” ujar Roy.

Di sisi keamanan, Kepala Suku Besar Wilayah Adat Meepago, Melkias Keiya, menyampaikan apresiasi terhadap kemitraan antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif.

“Kolaborasi tersebut dinilai mampu menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di tengah dinamika sosial, sekaligus memperkuat persatuan masyarakat,” kata Melkias.

Sejumlah tokoh Papua menilai berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut justru menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.

Karena itu, masyarakat diimbau tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah, termasuk yang disampaikan melalui film “Pig Feast”.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata