Kata Papua

Tokoh KST Papua Menyerahkan Diri dan Kibarkan Merah Putih - Kata Papua

Tokoh KST Papua Menyerahkan Diri dan Kibarkan Merah Putih

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Tiga anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerahkan diri dan menyerahkan senjata berupa senapan angin, golok, anak panah, munisi SS2 dan sofgun. Guna menunjukkan kesetiaan, mereka juga mengibarkan bendera merah putih. Ketiganya berinisial YAW (34), MM (17) dan OM (41) yang merupakan kelompok teroris Lekagak Telenggen.

Dari foto yang beredar, tampak ketiganya berdiri di belakang bendera merah putih. Mereka terlihat mengibarkan sang saka merah putih didamping dua anggota Satgas. Suristiawa menambahkan, mereka menyerahkan diri kepada aparat TNI Satgas Yonif 715/Mtl. Saat itu, aparat melaksanakan patroli keamanan di Kampung Tanah Merah, Sabtu (15/5/2021).

Selain menyerahkan diri, ketiganya juga menyerahkan beberapa dokumen dan perlengkapan lainnya, seperti ransel, ponsel, dan lain-lain.

“Saat ini, ketiga teroris dan barang bukti sudah diserahkan kepada Satgas Nemangkawi Polri untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut,” ujar Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suristiawa.

Menyikapi hal tersebut, pengamat permasalahan Papua dari Makara Strategik Insight, Jim Peterson, mengatakan bahwa fenomena penyerahan diri ketiga anggota KST merupakan suatu sinyalemen positif.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukannya selam hampir 4 bulan di Papua, ia melihat bahwa berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh KST telah menimbulkan rasa takut pada masyarakat disana.

Berdasarkan ilmu politik yang diperolehnya pada Macquarie University, dirinya menyimpulkan bahwa baik metode maupun jenis korban jiwa yang ditimbulkan oleh KST Papua sudah tergolong kedalam aksi terorisme. Hal ini menunjukkan butuh pendekatan smart approach guna menyelesaikannya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa metode teror merupakan salah satu bentuk dari asymetrik warfare yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut secara massal, sehingga renstra yang direncanakan oleh pemerintah tidak terlaksana di Papua. Oleh karenanya ia mengapreasiasi achievement yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga berhasil merangkul para tokoh KST tanpa pendekatan kekerasan atau yang biasa dikenal dengan hard approach.

“Metode dan korban jiwa yang ditimbulkan oleh KST Papua sudah tergolong aksi teror. Oleh karenanya butuh pendekatan smart approach. Teror merupakan salah satu bentuk asymetrik warfare yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut secara massal, sehingga renstra pemerintah tidak terlaksana di Papua. Saya mengapresiasi achievment yang telah dicapai pemerintah didalam merangkul para KST tersebut melalui smart approach instead of hard approach”, ujar Jim.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Reformasi Tata Kelola SDA Tegas dan Tetap Ramah Dunia Usaha

Reformasi Tata Kelola SDA Tegas dan Tetap Ramah Dunia Usaha Oleh: Rachma Aulia Pemerintah terus memperkuat reformasi tata kelola sumber daya alam (SDA) sebagai bagian dari strategi besar untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Reformasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara dan perlindungan lingkungan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan tetap ramah bagi dunia usaha. Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi SDA terbesar di dunia, mulai dari sektor mineral, batu bara, energi, kehutanan, hingga perkebunan.         Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola SDA melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penataan perizinan yang lebih terintegrasi. Reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah pada dasarnya bertujuan menciptakan tata kelola yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha sekaligus menjaga kepentingan nasional.         Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan SDA ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Pemerintah tidak lagi hanya berorientasi pada ekspor bahan mentah, tetapi mendorong peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri. Kebijakan ini membuka peluang lebih besar bagi investor untuk mengembangkan industri pengolahan di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia dalam rantai pasok global.  

Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik

Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Oleh: Rahmat Mahesa Masyarakat patut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui keputusan mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG subsidi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta fluktuasi harga minyak dunia, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Langkah ini juga memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha yang masih bergantung pada energi dengan harga terjangkau.                           Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, serta LPG subsidi tidak mengalami kenaikan meski sejumlah BBM non-subsidi telah disesuaikan mengikuti perkembangan harga pasar. Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang masih sangat bergantung pada energi bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun mendukung kegiatan usaha. Dengan harga energi yang tetap terjangkau, pemerintah berupaya mencegah peningkatan biaya transportasi dan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.