Kata Papua

Tokoh Masyarakat Pastikan Bali Aman Jelang World Water Forum ke-10 - Kata Papua

Tokoh Masyarakat Pastikan Bali Aman Jelang World Water Forum ke-10

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Tokoh Masyarakat Pastikan Bali Aman Jelang World Water Forum ke-10

Bali – Masyarakat Bali siap dan antusias untuk mengamankan dan melaksanakan World Water Forum ke-10 tahun 2024 di pulau mereka. Pulau Bali, yang terkenal dengan keindahan alamnya, memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pelestarian sumber daya air. Dalam budaya Bali, air dianggap sebagai elemen suci yang harus dijaga dan dihormati.

Tokoh masyarakat Bali, I Gusti Ngurah Harta, memastikan Bali siap menggelar World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan dilaksanakan pada 18-25 Mei 2024. Ngurah memastikan situasi di Bali kondusif dan siap menyambut para delegasi dan peserta WWF.

“Situasi Bali saat ini sangat kondusif. Karena situasi yang aman itulah maka World Water Forum ke-10 diselenggarakan di Bali. Di Bali, semuanya terjaga dengan sangat baik sekali, terutama keamanan wilayahnya. Sebab desa adat sangat berperan penting menjaga Bali kondusif,” kata Ngurah Harta.

Ngurah Harta juga mengapresiasi keterlibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang ikut mengamankan penyelenggaraan WWF ke-10 di Bali. Keterlibatan itu, kata dia, penting karena agenda internasional WWF ke-10 akan dihadiri sekitar 50 ribu peserta dari berbagai negara, termasuk para pemimpin negara.

“Semua elemen negara harus turun dan ikut mengamankan terlaksananya forum ini,” ujar Ngurah Harta.

Sebagai tokoh masyarakat, Ngurah Harta bersama masyarakat adat Bali juga akan turut serta membantu aparat keamanan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif selama pelaksanaan WWF ke-10.

“Siapa pun warga negara Indonesia yang berjiwa nasionalis wajib menjaga keamanan dari tingkat lingkungan terkecil dan seterusnya. Saya jamin pasti aman dan terkendali dengan baik,” ucap tokoh Bali yang akrab disapa Tu Rah tersebut.

Ngurah Harta menegaskan tidak ada tempat bagi terorisme dan radikalisme di Bali. Dia juga berharap penyelenggaraan WWF ke-10 di Bali bisa membuat Indonesia semakin bersinar di mata internasional dan semakin diperhitungkan dunia.

“Masyarakat Bali sudah sangat cerdas dalam menyiapi situasi. Tetap mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menyikapi apa saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali menggencarkan asesmen dan sosialisasi Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme setelah melakukan serangkaian asesmen venue pendukung acara World Water Forum Ke-10.

“Ini menarik karena semua event-event dunia sudah mulai kita dipercayakan terutama di Bali yang tentunya teman-teman di Bali ini mulai sibuk, tentu inilah kehadiran kita mensosialisasikan aturan ini mengingat world water forum adalah forum sektor air terbesar di dunia,” kata Direktur Pencegahan BNPT, Irfan Idris.

Irfan menjelaskan jika BNPT akan terus bersinergi dengan TNI/Polri, BSSN dan beberapa Kementerian/Lembaga terkait dalam menyukseskan perhelatan internasional World Water Forum ke-10 mendatang.

“BNPT pada tahun ini sudah dilibatkan oleh jajaran Kemenko Polhukam beserta Kementerian/Lembaga lainnya di dalam setiap event internasional,” jelasnya.

*

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.