Lompat ke konten utama

Kata Papua

Tokoh Politik Kunci Wujudkan Pesta Demokrasi untuk Jaga Keutuhan NKRI - Kata Papua

Tokoh Politik Kunci Wujudkan Pesta Demokrasi untuk Jaga Keutuhan NKRI

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Clara Diah Wulandari

Tokoh politik memiliki peranan yang sangat penting, karena mereka merupakan kunci untuk bisa mewujudkan dan mengawal secara bersama-sama pelaksanaan pesta demokrasi, yakni dalam Pemilu 2024 mendatang untuk bisa terus menjaga keutuhan NKRI dan tidak terjadi pecah belah antar masyarakat, sehingga kontestasi bisa berjalan dengan aman, damai dan kondusif.

Pesta Demokrasi melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang sudah diagendakan pada tahun 2024 mendatang merupakan salah satu kontestasi politik yang patut dijaga kebersamaannya. Tak hanya masyarakat dan aparat keamanan saja, melainkan kunci dari segala keutuhan tersebut justru terletak pada tokoh-tokoh politik, terutama mereka yang turut serta menjadi peserta.

Mengenai hal tersebut, melalui pertemuan kedua perwakilan partai yakni PDIP dan Demokrat yang dihadiri oleh Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), keduanya sepakat untuk menciptakan Pemilu 2024 yang damai dan membawa kegembiraan bagi seluruh kalangan.

Puan Maharani selaku ketua DPR RI sebagai salah satu perwakilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan saat ini kita harus sama-sama memahami bagaimana cara membangun bangsa yang tidak hanya soal politik praktis saja, melainkan juga penting untuk mengetahui bahwa dunia politik ini sangat dinamis, sehingga membutuhkan komunikasi yang intens antar partai politik

. Disamping itu, dirinya juga menambahkan bahwa ada yang lebih penting yakni, soal kesepakatan kita bersama untuk menciptakan Pemilu tahun 2024 menjadi pesta rakyat yang damai dan menggembirakan, mempersatukan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menanggapi pertemuan kedua partai yang berseberangan namun harmonis ini, salah satu pengamat Ujang Komarudin selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) mengatakan bahwa komunikasi politik yang terlihat dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bangsa untuk tidak bercerai-berai, harus bersatu dan tetap terjaga. Artinya bahwa, dengan adanya keakraban antar kedua elite partai politik itu jelas akan menciptakan situasi yang damai di Pemilu 2024 yang nantinya juga diikuti oleh para pendukung mereka.
Sementara itu, masih berkaitan dengan adanya agenda pertemuan yang terjadi Puan Maharani dengan AHY tersebut, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto juga menjelaskan bahwa agenda tersebut adalah serangkaian dialog antar kedua tokoh dari perwakilan kedua partai politik (parpol) besar di Indonesia yang dilakukan secara konstruktif.
Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya dialog konstruktif kedepannya juga akan sangat berguna dan memiliki dampak positif bagi keberlangsungan bangsa di masa yang akan datang, karena terbukti masih terbuka ruang komunikasi secara lebar antar dua partai yang sebenarnya memiliki perbedaan pandangan politik.
Hal itu juga mampu menjadi sebuah contoh yang bisa ditangkap oleh masyarakat, bahwa meski memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan pilihan politik mereka, hendaknya itu mampu ditangkap sebagai sesuatu yang sangat wajar terjadi, apalagi karena Indonesia sendiri juga merupakan sebuah negara yang menganut dan menjunjung tinggi adanya asas demokrasi, sehingga meski berbeda, seluruh pihak hendaknya harus tetap mampu menjaga kerukunan dan kebersamaan karena tujuannya adalah demi membangun bangsa.
Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya pun menjelaskan hal serupa, bahwa meski sejatinya antara PDI Perjuangan dengan Demokrat berbeda pandangan politik, namun nyatanya pertemuan antara Puan dengan AHY mampu menjadi fondasi kuat untuk bisa mencegah adanya perpecahan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Partai Amanat Nasional (PAN) juga turut menyuarakan pikiran terbukanya mengenai Pemilu 2024. Bersama dengan para santri, Gus Qodir selaku pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) sekaligus Dewan Pakar DPD PAN Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwa para santri ini memiliki tanggungjawab yang besar, terutama yakni dalam menjaga keutuhan NKRI. Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat wajib bersama-sama menjaga kemaslahatan bangsa dan negara, terutama menjelang Pemilu 2024.
Meskipun memang tahun politik mendatang banyak partai yang bersaing, namun hal tersebut dapat dijadikan sebagai persaingan yang sehat tanpa perlu bermusuhan atau bercerai-berai satu sama lain. Berbeda pendapat memang sudah hal yang wajar, perbedaan tersebut diharapkan tetap berpegang teguh kepada Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
Selain itu, dalam pemilu 2024 yang bersifat terbuka ini, banyak dinamika politik yang nantinya akan terjadi. Oleh sebab itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta, Eko Suwanto mengingatkan agar masyarakat wajib mewaspadai beberapa ancaman yang mungkin saja terjadi dan berpotensi untuk memecah belah bangsa, salah satunya yaitu, berita-berita hoax atau palsu, hate speech, politisasi, sara, dan lain sebagainya yang memiliki konteks negatif. Demi menjaga keutuhan NKRI, dirinya juga berpesan bahwa saat ini memang berjuang menang, namun tak lupa juga untuk tetap mewujudkan pemilu yang bermartabat serta berbudaya.
Untuk bisa secara terus menjaga adanya keutuhan NKRI, maka sudah menjadi sangat wajar apabila para tokoh politik di Indonesia sendiri menjadi kunci utama, khususnya mereka merupakan teladan bagi masyarakat di Tanah Air untuk bisa mewujudkan dan mengawal pelaksanaan pesta demokrasi dengan aman, damai dan kondusif.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata