Kata Papua

Transformasi BUMN Hasilkan Korporasi Negara Makin Sehat dan Produktif - Kata Papua

Transformasi BUMN Hasilkan Korporasi Negara Makin Sehat dan Produktif

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Transformasi BUMN Hasilkan Korporasi Negara Makin Sehat dan Produktif

Jakarta – Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) yang dijalankan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus menunjukkan perkembangan positif. Melalui penguatan tata kelola dan konsolidasi perusahaan, pemerintah berupaya menciptakan korporasi negara yang lebih sehat, produktif, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

 

 

 

 

Salah satu agenda utama yang dijalankan Danantara adalah governance reset atau penataan ulang tata kelola BUMN. Program ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, sistem manajemen risiko, hingga standar tata kelola perusahaan agar lebih selaras dengan praktik bisnis terbaik.

 

 

 

 

Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, menegaskan bahwa penguatan fundamental perusahaan negara menjadi bagian penting dari strategi transformasi yang sedang dijalankan.

 

 

 

 

“Danantara Indonesia berkewajiban melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, serta disiplin tata kelola di seluruh portofolio. Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel,” ujar Rohan.

 

 

 

 

Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan setiap aset negara mampu menghasilkan nilai ekonomi yang optimal. Selain memperkuat kualitas tata kelola, transformasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas laba perusahaan, serta daya saing BUMN di tingkat nasional maupun global.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong program konsolidasi BUMN guna menyederhanakan struktur perusahaan negara yang selama ini dinilai terlalu kompleks. Konsolidasi dilakukan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi berbagai biaya yang dapat membebani keuangan negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat,” tulis Teddy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Teddy, proses konsolidasi BUMN terus menunjukkan kemajuan yang signifikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Proses konsolidasi dan transformasi BUMN terus berjalan. Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan, dan dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat,” ujar Teddy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah menilai konsolidasi tersebut penting untuk memperkuat tata kelola korporasi dan meningkatkan efisiensi perusahaan negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara,” tandas Teddy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui transformasi yang berkelanjutan, BUMN diharapkan semakin mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.                           Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak.