Lompat ke konten utama

Kata Papua

Ungkapan Rocky Gerung Tidak Beradab, Wajib Diproses Hukum - Kata Papua

Ungkapan Rocky Gerung Tidak Beradab, Wajib Diproses Hukum

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Abdillah Fatir

Banyak pihak menganggap bahwa ungkapan yang dikemukakan oleh Rocky Gerung sama sekali merupakan ucapan yang tidak mendasar dan juga menunjukkan bagaimana kualitas pribadinya yang mencerminkan bahwa dirinya sama sekali tidak beradab dan jauh dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Setelah beberapa waktu lalu sempat sangat menghebohkan publik dan menjadi viral di banyak media sosial atas bagaimana ucapannya, maka hal itu juga membuat tidak sedikit pihak turut berkomentar mengenai adanya dugaan penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi).

Tanggapan tersebut kini terlontar dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya, Fauzan Rachmansyah. Menurutnya bahwa ucapan serta tindakan yang telah dilakukan oleh Rocky Gerung diruang publik terkait dengan Kepala Negara itu merupakan sebuah hal yang sangat buruk dan sama sekali tidak baik untuk masyarakat.

Dengan sangat tegas dirinya menilai bahwa perkataan yang diucapkan oleh pengamat politik itu sama sekali bukanlah sebuah kritik, melainkan justru mencerminkan sebuah komunikasi publik yang tidak beradab serta sebuah kalimat yang sangatlah melanggar hukum karena bertentangan dengan konstitusi negara.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan politikus dari Partai Berkarya itu mengungkapkan bahwa ucapan dari Rocky Gerung sudah dapat masuk kepada ranah pidana. Selain yang dikatakan oleh filsuf itu bukanlah tergolong sebuah kritik, namun juga ungkapannya sama sekali tidak memiliki rujukan dasar apapun. Sehingga jika memang sudah terbukti secara konkret kalau terdapat unsur melanggar hukum di sana, hendaknya aparat keamanan mampu langsung memprosesnya ke dalam ranah pidana.

Terlebih, memang sebagai seorang yang mengaku akademisi, seharusnya pria berusia 64 tahun itu lebih bisa memahami dan lebih bijak dalam memilih serta memilah kata yang hendak dia ucapkan. Karena selama ini memang sangat terkenal bagaimana rekam jejak dari mantan dosen Universitas Indonesia (UI) tersebut kerap kali mengutarakan berbagai kata yang kurang pantas ke ruang publik dan di ruang digital.

Bukan hanya itu, namun dengan kelihaiannya bermain kata-kata, Rocky Gerung juga seringkali tampak dengan sengaja menggunakan perkataan yang mampu menimbulkan multitafsir atau bahkan kesalahan tafsir di tengah masyarakat, khususnya untuk para relawan pendukung Presiden Jokowi.

Padahal, hendaknya selaku orang yang terdidik, seharusnya pengamat politik itu memahami bagaimana cara untuk melemparkan kritik yang bagus dan membangun atau produktif. Selain itu, selama ini justru Kepala Negara sendiri bukanlah tipikal orang yang anti kritik, bahkan pada saat terjadi demo besar 212 beberapa waktu silam, Presiden langsung turut hadir dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Sehingga dengan adanya sikap demikian dari sosok Kepala Negara, justru hendaknya mampu direspon dengan baik pula, yakni memberikan kritik yang memang membangun.

Senada, masih mengenai bagaimana tata cara berperilaku dan bertutur kata yang sopan dengan merujuk kepada peristiwa Rocky Gerung, seluruh warga Nahdlatul Ulama (NU) atau yang biasa disebut dengan Nahdliyin diimbau untuk tidak meniru bagaimana ungkapan dari filsuf tersebut, yang mana memberikan sebuah kritik tanpa adanya sopan santun sama sekali.

Mengenai imbauan tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU), Yahya Cholil Staquf atau yang biasa akrab disapa Gus Yahya menilai dengan sangat tegas bahwa pria berusia 64 tahun itu sudah bertindak sangat tidak sopan terhadap Kepala Negara.

Pernyataan tidak sopan yang dimaksud dan menjadi sangat banyak disorot, telah terucap dari mulut Rocky Gerung adalah adanya ungkapan ‘Bajingan dan Tolol’. Maka, lebih lanjut, Gus Yahya kemudian juga memberikan imbauan kepada para aktor politik di Tanah Air agar tidak melakukan tindakan serupa seperti yang dilakukan oleh filsuf tersebut.

Bagaimana tidak, pasalnya sudah sangat jelas bahwa ungkapan yang dikemukakan oleh pengamat politik itu sangat jauh dari adab ketimuran yang selama ini dianut dan sangat dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Sehingga dengan adanya peristiwa ini tentu sebagai bangsa yang sangat patuh kepada nilai-nilai luhur, sama sekali tidak bisa lagi memberikan toleransi lagi.

Sementara itu, Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN), M. Fawait juga sangat menyayangkan bagaimana pernyataan yang telah keluar dari mulut akademisi tersebut kepada sosok Kepala Negara yang sampai saat ini masih sah untuk memimpin dan dilindungi oleh konstitusi negara.

Dirinya juga meminta supaya pengamat politik itu bisa lebih cermat dalam membadakan antara mana yang bisa dikategorikan sebagai sebuah kritik, dan mana ucapan yang sebenarnya tergolong kepada mencaci dan memaki.

Jangan sampai ada pihak lagi yang dalam ucapannya justru melontarkan banyak kalimat serta tindakan yang sama sekali tidak memiliki dasar lanasan konkret, namun justru menunjukkan ketidakberadaban seperti halnya ungkapan dari Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tolak Kekerasan Bersenjata, Tokoh Adat Serukan Papua yang Aman dan Damai

Oleh : Yohanes Wandikbo Penembakan terhadap tiga warga sipil yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menegaskan pentingnya perlindungan masyarakat dan penguatan komitmen bersama untuk menjaga kedamaian di Tanah Papua. Kekerasan terhadap warga sipil tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi mengganggu kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan. Karena itu, penolakan terhadap kekerasan perlu menjadi sikap bersama demi mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Ondoafi Kampung Sabron Yaru, Nikodemus Yaboisembut, mengecam tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat. Menurutnya, penembakan terhadap warga sipil bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan adat Papua yang menjunjung tinggi kehidupan, persaudaraan, serta keharmonisan. Masyarakat seharusnya dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dihantui ancaman kekerasan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi perhatian bersama, sementara setiap persoalan perlu diselesaikan melalui cara-cara yang damai dan sesuai dengan hukum. Nikodemus Yaboisembut juga menilai bahwa tokoh adat mempunyai peran strategis dalam menjaga hubungan harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Kedudukan tokoh adat yang dekat dengan kehidupan warga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi, mencegah kesalahpahaman, serta menumbuhkan kepercayaan terhadap upaya menjaga keamanan. Melalui pendekatan persuasif dan penguatan nilai-nilai adat, para pemimpin masyarakat dapat mendorong warga untuk menolak kekerasan serta mengutamakan kepentingan bersama di atas perbedaan. Dalam konteks tersebut, kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik dan berbagai program pembangunan perlu didukung dengan partisipasi masyarakat. Pembangunan tidak hanya membutuhkan kebijakan dan anggaran, tetapi juga lingkungan yang aman agar pelaksanaannya berjalan efektif. Ketika masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi akan lebih terbuka. Karena itu, menjaga keamanan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Seruan serupa disampaikan Ondoafi Kampung Kwadeware, Nikson Marweri, yang menyayangkan penembakan terhadap tiga warga sipil. Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, koordinasi antara warga, tokoh adat, dan aparat keamanan perlu diperkuat agar potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini. Ia juga mendorong peningkatan patroli kepolisian di wilayah yang membutuhkan penguatan pengamanan sehingga masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai. Nikson Marweri berpandangan bahwa upaya menjaga keamanan harus dilakukan melalui pendekatan yang terukur, humanis, dan mengutamakan keselamatan warga. Kehadiran aparat keamanan perlu diiringi komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat agar langkah pengamanan dapat berjalan secara efektif dan memperoleh dukungan publik. Di sisi lain, warga juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, menjaga persaudaraan, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Pendekatan tersebut penting karena keamanan bukan semata-mata persoalan penindakan terhadap pelaku kekerasan. Pencegahan konflik, penguatan solidaritas sosial, dan penyelesaian persoalan melalui dialog juga menjadi bagian penting dalam menciptakan stabilitas. Dengan demikian, kerja sama masyarakat dan aparat dapat diarahkan untuk membangun rasa aman yang berkelanjutan, tanpa mengabaikan penghormatan terhadap adat, hak warga, dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Deiyai, Bernard Pekei, mengajak masyarakat adat di 67 desa atau kampung di wilayahnya untuk berperan aktif menjaga ketertiban. Ia juga mendorong dukungan masyarakat terhadap program pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga berbagai program dapat berjalan dan memberikan manfaat secara optimal. Bernard Pekei menilai bahwa masyarakat adat memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat persatuan dan mencegah berkembangnya konflik. Nilai gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap kehidupan yang telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Papua dapat menjadi fondasi untuk membangun perdamaian. Melalui keterlibatan aktif di lingkungan masing-masing, masyarakat dapat memperkuat ketahanan sosial sekaligus menciptakan ruang yang lebih aman bagi generasi muda untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan potensi. Pada akhirnya, masa depan Papua yang aman dan sejahtera membutuhkan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan. Pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat perlu terus membangun sinergi dengan mengedepankan perlindungan warga sipil, dialog, serta penghormatan terhadap hukum. Kecaman terhadap kekerasan harus diikuti langkah nyata untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik berulang. Selain itu, penguatan literasi masyarakat dan penyebaran informasi yang akurat perlu menjadi bagian dari upaya menjaga kedamaian di Papua. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi maupun informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berpotensi memperkeruh situasi keamanan dan memecah persatuan. Tokoh adat, tokoh agama, serta pemimpin lokal dapat berperan aktif menyampaikan pesan perdamaian dan membangun komunikasi yang konstruktif. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, upaya pemerintah dalam menjaga keamanan, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan di Papua diharapkan dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. )* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua