Lompat ke konten utama

Kata Papua

Utamakan Persatuan, Tolak Provokasi Aksi 28 Agustus - Kata Papua

Utamakan Persatuan, Tolak Provokasi Aksi 28 Agustus

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Raditya Rahman

Rencana aksi besar-besaran pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR dan Istana Negara semakin mendapat sorotan publik. Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan turun ke jalan membawa aspirasi mereka.

Namun, di tengah dinamika tersebut, penting bagi masyarakat untuk tetap mengedepankan kondusivitas serta tidak mudah terprovokasi narasi yang berpotensi memecah persatuan. Stabilitas nasional harus menjadi prioritas bersama, karena hanya dalam suasana yang damai pembangunan dapat berjalan optimal.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa jalur konstitusional selalu terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan DPR siap menerima perwakilan demonstran untuk masuk ke kompleks parlemen.

Mekanisme Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) disiapkan khusus untuk menampung keluhan publik. Melalui forum resmi tersebut, aspirasi buruh dapat disampaikan secara tertib tanpa perlu menimbulkan kegaduhan di jalanan.

Puan menekankan bahwa parlemen tidak hanya akan mendengarkan tuntutan buruh, tetapi juga siap membahas persoalan lain yang menjadi keresahan publik. Hal itu menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam menjaga jalur dialog yang sehat dan konstruktif.

Keterbukaan DPR untuk mendengar aspirasi langsung seharusnya menjadi ruang yang dimanfaatkan secara maksimal. Saluran resmi tersebut memberikan kesempatan agar semua suara dapat dicatat dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Dengan begitu, aksi turun ke jalan yang berpotensi menimbulkan kericuhan sebenarnya dapat diminimalisir. Penyampaian pendapat secara elegan di ruang konstitusi jauh lebih efektif dibanding menciptakan kegaduhan yang merugikan banyak pihak.

Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dengan menciptakan suasana harmonis. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak saling memprovokasi atau menyerang lembaga negara secara tendensius.

Menurutnya, penegakan hukum harus didukung sebagai bagian dari mekanisme negara yang sah. Aksi yang berujung ricuh justru bisa dimanfaatkan pihak-pihak dengan agenda pribadi untuk melemahkan persatuan bangsa.

Dede juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Ia menilai situasi saat ini adalah momentum untuk menunjukkan kedewasaan dalam bernegara.

Provokasi yang merusak citra lembaga negara tidak akan pernah menyelesaikan masalah, sebaliknya hanya akan memperdalam jurang perpecahan. Narasi yang membenturkan masyarakat dengan institusi negara tidak seharusnya diberi ruang. Pesan tersebut menjadi peringatan penting agar masyarakat tetap waspada terhadap pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh.

Ketua DPP Bidang Pemuda Aliansi Indonesia, Mohammad Jodi Husein, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban harus tetap dijaga. Seluruh warga diimbau untuk menghindari tindakan anarkis yang hanya akan merugikan diri sendiri.

Menurut Jodi, provokasi yang beredar di media sosial maupun lapangan dapat dengan cepat memicu kericuhan jika tidak disikapi dengan bijak. Aksi yang semula ditujukan untuk memperjuangkan hak justru bisa kehilangan legitimasi jika berujung pada kekerasan.

Jodi mengingatkan bahwa kericuhan dalam demonstrasi sering kali tidak menguntungkan siapapun. Buruh maupun masyarakat luas justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Upaya memperjuangkan aspirasi seharusnya dilakukan secara konstitusional dan damai, agar tujuan yang diperjuangkan mendapat simpati publik dan perhatian pemerintah. Sebaliknya, jika aksi berubah menjadi anarkis, perjuangan itu akan kehilangan makna dan hanya meninggalkan luka.

Pernyataan dari berbagai pihak tersebut memperlihatkan bahwa jalur dialog terbuka lebar dan siap menampung aspirasi. Masyarakat tidak perlu terjebak dalam narasi provokatif yang menyesatkan.

Kondusivitas harus menjadi pijakan utama agar pembangunan tidak terhambat. Aksi demonstrasi memang dijamin oleh konstitusi, tetapi pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan aspek ketertiban umum dan kepentingan bangsa secara lebih luas.

Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa provokasi sering kali hanya menciptakan kerugian besar. Ketika aksi berubah menjadi ricuh, tidak hanya fasilitas umum yang terdampak, melainkan juga roda perekonomian masyarakat kecil. Situasi tersebut harus menjadi pelajaran berharga agar masyarakat lebih selektif dalam menyikapi ajakan turun ke jalan.

Upaya menjaga persatuan bangsa bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Setiap individu berperan penting dalam menciptakan suasana yang aman dan damai. Dengan mengedepankan cara-cara konstitusional, aspirasi tetap bisa disampaikan tanpa harus mengorbankan stabilitas nasional.

Rencana aksi pada 28 Agustus seharusnya dijadikan momentum untuk memperlihatkan kedewasaan demokrasi. Jika aspirasi disalurkan melalui mekanisme resmi di DPR, suara buruh dapat diterima dengan baik tanpa harus menimbulkan keresahan. Dalam konteks inilah, penting bagi masyarakat untuk tidak mudah termakan isu liar yang beredar di media sosial maupun ruang publik.

Kondusivitas adalah modal besar dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Dengan menolak provokasi dan mengedepankan dialog, masyarakat dapat memastikan bahwa aspirasi didengar tanpa harus mengorbankan stabilitas negara. Tugas seluruh warga adalah menjaga persatuan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan.

Pada akhirnya, keputusan ada di tangan masyarakat. Menjaga ketertiban dengan menyalurkan aspirasi secara konstitusional akan membawa dampak yang lebih konstruktif. Sebaliknya, terjebak dalam provokasi hanya akan melahirkan kerugian yang tidak diinginkan. Menjelang 28 Agustus, mari mengedepankan akal sehat, menjaga kondusivitas, dan memastikan bahwa demokrasi berjalan tanpa harus mencederai stabilitas nasional. (*)

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Ketidakpastian Global

Oleh: Agus Yanuar Perekonomian Indonesia memperlihatkan daya tahan di tengah ketidakpastian global dengan mencatat pertumbuhan sebesar 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026. Angka yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih bergerak positif, meskipun belum menyamai capaian awal tahun. Kinerja ini menjadi modal untuk menjaga optimisme, sekaligus pengingat bahwa ketahanan ekonomi perlu diperkuat melalui kebijakan konsisten dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 mencapai 5,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut memang lebih rendah daripada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen, tetapi meningkat dibandingkan kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen dan kuartal III 2025 sebesar 5,04 persen. Perbandingan tersebut memperlihatkan momentum perekonomian masih terjaga, meskipun perkembangan setiap kuartal perlu dicermati agar perlambatan tidak berlanjut. BPS mencatat produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada kuartal III 2026 mencapai Rp6.741 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp3.633,2 triliun. Seluruh lapangan usaha berhasil membukukan pertumbuhan positif. Kondisi ini menunjukkan pergerakan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu bidang, melainkan ditopang berbagai sektor yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional. Lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Edy Mahmud menyebutkan bahwa gabungan kelima sektor tersebut mencakup sekitar 65,31 persen dari total PDB nasional. Industri pengolahan memberikan kontribusi 19,22 persen, disusul pertanian 13,46 persen, perdagangan 13,24 persen, konstruksi 10,20 persen, serta pertambangan sebesar 9,19 persen. *Penulis merupakan pengamat kebijakan publik Dari sisi pertumbuhan, industri pengolahan meningkat 5,87 persen dan berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja tersebut memperlihatkan peran industri dalam menciptakan nilai tambah, menjaga produksi, serta mendukung rantai pasok dan kesempatan kerja. Perdagangan tumbuh 7,14 persen dan konstruksi mencapai 6,42 persen, sementara pertambangan kembali mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,91 persen. Adapun pertanian hanya tumbuh 0,46 persen. Angka ini patut menjadi perhatian karena pertanian berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, penghidupan masyarakat pedesaan, dan stabilitas harga kebutuhan sehari-hari. Pertumbuhan tertinggi justru dicatat sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yakni mencapai 11,22 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh bertambahnya hunian kamar hotel serta konsumsi masyarakat di rumah makan dan restoran. Perkembangan ini mencerminkan aktivitas pariwisata dan mobilitas masyarakat yang turut menggerakkan industri perhotelan, kuliner, transportasi, serta berbagai usaha kecil di daerah wisata. Selanjutnya, sektor jasa keuangan mencatat pertumbuhan sebesar 8,47 persen berkat peningkatan intermediasi perbankan. Sementara itu, jasa lainnya tumbuh 8,32 persen, antara lain didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara. Pertumbuhan berbagai sektor jasa tersebut memperlihatkan bahwa permintaan domestik dan mobilitas masyarakat masih menjadi penopang penting perekonomian Indonesia. BPS juga mengungkapkan bahwa industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar pada kuartal III 2026 dengan kontribusi mencapai 1,20 poin persentase. Edy Mahmud menjelaskan bahwa dari total pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen, sebanyak 1,20 poin persentase berasal dari industri pengolahan. Selain itu, perdagangan menyumbang 0,94 poin persentase, konstruksi 0,62 poin persentase, informasi dan komunikasi 0,49 poin persentase, sedangkan sektor lainnya memberikan kontribusi sebesar 2,22 poin persentase. Dalam setahun terakhir, pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui penguatan kebijakan fiskal, keberlanjutan pembangunan, serta pemeliharaan aktivitas ekonomi domestik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen penting untuk meredam tekanan ekonomi atau shock absorber. Berbagai upaya menjaga konektivitas, memperkuat layanan dasar, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif turut menjadi bagian dari strategi mempertahankan pertumbuhan. Keberhasilan tersebut perlu terus ditingkatkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Meskipun demikian, capaian positif tersebut tidak berarti Indonesia terbebas dari berbagai tantangan. Pertumbuhan sektor pertanian yang masih terbatas, kebutuhan meningkatkan daya saing industri, serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi global tetap membutuhkan perhatian serius. Pemerintah perlu memastikan kebijakan anggaran berjalan tepat sasaran, sementara dunia usaha didorong meningkatkan investasi, inovasi, dan produktivitas agar perekonomian semakin kuat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan menganalisis perkembangan ekonomi terkini sekaligus prospek perekonomian menjelang akhir tahun. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 tetap kuat di sekitar 5,5 persen. Optimisme tersebut didasarkan pada aktivitas ekonomi domestik yang diyakini masih menjadi penopang utama serta peran APBN yang stabil dan kuat dalam menghadapi berbagai guncangan. Suahasil menegaskan bahwa sinergi kebijakan dan momentum aktivitas ekonomi harus terus dijaga untuk mendukung pencapaian target tersebut. Oleh karena itu, koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi penting agar berbagai peluang pertumbuhan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen pada kuartal